refleksi: Wapres J Kalla [Jawa Pos 21/11/2007] menyatakan bahwa tahun 2008,
Indonesia tidak akan mengimpor beras. Apakah pernyataannya itu adalah sepuhan
lidah untuk memenangkan pemilu yang akan datang?
RIAU POS
Pertanian Kita dalam Kemelut
22 Nopember 2007 Pukul 10:53
SEBAGAI negara agraris Indonesia haruslah menonjolkan pertanian sebagai
sektor yang
menyumbangkan pendapatan domestik bruto yang melebihi dari sektor lain.
Namun kenyataan setelah 60 tahun lebih Indonesia merdeka sektor ini masih belum
signifikan menjadi andalan untuk penghasilkan devisa, bahkan kadang-kadang
masih menjadi beban negara. Indonesia pernah tercatat dalam sejarah negara yang
bangkit dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada di era
Soeharto, yang berhasil mencukupi pangan dalam negeri.
Namun keberhasilan itu bak gelombang tsunami saja, begitu dahsyat pada
awalnya sehingga menjadi perhatian dunia international bahwa Indonesia telah
berhasil mengatasi kelaparan dalam waktu yang singkat, namun dalam waktu yang,
relatif singkat pula, keberhasilan itu ditelan lautan dan hilang tanpa
kemampuan untuk muncul kedua kalinya, hari ini tinggal catatan sejarah prestasi
yang pernah diraih.
Kasus Riau
Di daerah Riau usaha perkebunan terutama dua puluh terakhir ini
menunjukkan perkembangan yang luar biasa pada luas areal kebun. Pengolahan
bahan bakunya ada peningkatan berarti dengan dibukanya pabrik-pabrik baru
pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi CPO. Namun pada sisi lain, akibat
intensifnya pembukaan kebun menjadi masalah pada lingkungan karena luasnya
hutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan yang monokultur.
Kita memang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko, satu
sisi bila hutan dikonversi menjadi lahan perkebunan akan timbul masalah
lingkungan seperti hilangnya fungsi buffer dan meningkatnya polusi, kekeringan
dan banjir di musim hujan serta menimbulkan masalah hukum seperti illegal
logging dan lain-lain.
Yang lebih parah lagi hilangnya kekayaan fauna dan flora yang memiliki
nilai genetik resources dan kekayaan alam. Namun sebaliknya hutan saja tanpa
dikonversi juga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat karena terbatas
dalam pengelolaannya yang dapat menghasilkan devisa negara. Malangnya negara
kita sudahlah hutannya habis, lingkungan tercemar, masyarakatnya semakin
sengsara. Yang beruntung adalah pengusaha nakal dan pejabat koruptor.
Pembangunan pertanian dan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan agaknya
perlu lagi kita adopsi.
Kemunduran pada sektor pertanian telah berdampak hampir diseluruh sendi
kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya kita memandang pertanian itu selalu
berada posisi lemah. Buktinya kita tidak rela bila harga produksi pertanian
naik seperti harga beras dan bahan-bahan pangan lainnya. Masyarakat kita selalu
menangggapi dengan sinis dan kadang-kadang dijadikan parameter menurunnya
tingkat kemakmuran rakyat, karena biaya hidup bertambah sedangkan pendapatan
cenderung tetap.
Kalaulah harga produksi pertanian tidak pernah meningkat, kapan petani
kita akan bangkit dan mandiri, karena produksinya tidak bisa mencukupi
kebutuhan dan tidak menguntungkan. Sehingga hanyak petani yang frustasi dan
beralih profesi ke sektor lain, seperti sektor jasa.
Hal ini diindikasikan salah satunya oleh berkurangnya jumlah luas lahan
tanaman pangan setiap tahun, dan luasnya lahan yang menjadi lahan tidur serta
besarnya angka pengalihan profesi petani menjadi penjual jasa dan sektor
lainnya. Lebih parah lagi tingginya angka urbanisasi yang umumnya petani pindah
dari desa ke kota.
Kalaulah sektor riI seperti pertanian ini tidak lagi diminati oleh
masyarakat, maka dalam era globalisasi ini kesempatan yang terbuka oleh
pertanian dalam negeri sudah pasti diisi oleh negara lain.
Wajar saja impor beras kita dari tahun ke tahun terus meningkat dan
produksi pertanian di negara Asia maupun negara maju terus mengalir ke
Indonesia seperti aliran sungai saat banjir. Pasar buah-buahan yang dulunya
lebih 90 persen diisi oleh buah-buahan tropika asal dalam negeri sekarang pasar
buah-buahan tropika itu telah dibanjiri oleh buah-buahan impor dari negara
tetangga yang sama-sama beriklim tropis, seperti Thailand dan Cina.
Globalisasi Mungkin Bencana
Bila kondisi seperti ini terlambat diantisipasi maka, produksi pertanian
Indonesia bisa saja hanya akan mengisi herbarium pada museum pertanian di mana
isinya adalah tanaman yang pernah diproduksi di Indonesia, tetapi saat ini
telah punah. Pasar dalam negeri yang, cukup besar menjanjikan kesejahteraan
petani bila pasar itu dimenej dengan baik dengan birokrasi yang bersih. Kita
tidaklah terlalu bersikukuh untuk mengisi peluang ekspor, karena pasar dalam
negeri kita saja lebih banyak dimanfaatkan oleh negara tetangga dan negara maju
dari Barat sana.
Keperluan beras kta saat ini sebahagian diisi oleh negera tetangga Asia
buah-buahan apa lagi, sedangkan buah-buahan produksi dalam negeri hanya laku
dan dikonsumsi oleh kelas bawah. Kelas menengah ke atas lebih tertarik membeli
buah di Mal dan pasar swalayan yang harganya retatif lebih mahal dan pasarnya
lebih menjanjikan. Kita ikut "menzalimi" petani kita sendiri, pemerintah
seakan-akan tidak peduli dengan kondisi ini. Wajar saja sebagian ahli pertanian
kita menilai globalisasi ini bukanlah kesempatan untuk maju dan bersaing,
tetapi adalah awal bencana yang akan merenggut banyak mangsa dikemudian hari.
Penguasa lebih tertarik mendiskusikan masalah politik dan tidak bergairah untuk
membicarakan serta mengantisipasi peningkatan yang akan menggairahkan sektor
pertanian.
Terlepas dari masalah suka atau tidak suka, Soeharto tidak pernah
memperoleh gelar sarjana pertanian, tetapi nalurinya sangat peka untuk membantu
petani. Agaknya kita masih perlu kita belajar pada beliau. Pertanian pernah
jaya saat beliau memimpin negara agraris ini, dan setelah itu pudar bagaikan
1ampu kehabisan minyak setelah orde reformasi yang kita agung-agungkan ini
muncul dan mengisi kehidupan kita di alam demokrasi dan politik negara yang
kita anggap telah berkembang.
Saat ini demokrasi Indonesia dinilai Amerika Serikat telah maju
dibandingan negara Asia lainnya, tetapi sayangnya demokrasi itu bagi petani
tidak berarti apa-apa bila mereka tetap termarginalkan. Bila suatu negara
mendahulukan demokrasi berarti perekonomian akan tertekan dan terlambat bangun,
namun bila perekonomian yang mendapat perhatian lebih dari negara, maka hak
demokrasi sedikit tersendat, tetapi kemakmuran akan dirasakan oleh banyak
orang. Sebaliknya bila hak demokrasi yang kita tonjolkan kita harus rela
mengorbankan kesejahteraan kita. Sayangnya saat ini yang berkesempatan untuk
memperbaiki kehidupan hanya dinikmati oleh segelintir elit saja. Bila kemajuan
perekonomian yang dicapai pastilah kemakmuran dirasakan banyak orang yang
umumnya kelas menengah ke bawah.
Lalu langkah apa yang dilakukan? Menurut saya pilihlah langkah yang
membantu dan dapat dinikimati oleh banyak orang. Dunia pertanian memang luas
dan tanpa ada batas wilayah yang jelas dan bahkan samar-samar dan lebih kabur
lagi bila dihubungkan dengan dunia politik yang sekarang sedang berjalan di
Indonesia. ***
Prof Dr Ir Hasan Basri Jumin
MSi MSc, Rektor Universitas
Islam Riau (UIR).
