http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/11/24/b20.htm
Banyak Masyarakat di Bawah Garis Kemiskinan--- Bali Banyak Miliki Aset, Apa Artinya? BALI sangat banyak memiliki aset berupa lahan yang luasnya berhektar-hektar bahkan mencapai jutaan meter persegi, sebagian di antaranya belum bersertifikat. Tidak semua lahan tersebut terkelola dengan baik sehingga tidak bisa menghasilkan kontribusi yang baik pula untuk rakyat. Kini dipertanyakan pula seberapa besar sesungguhnya kontribusi aset-aset yang dimiliki Bali, yang telah disetorkan untuk Bali dan nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat Bali. Hasilnya menginternasional namun apa artinya bagi masyarakat Bali karena masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, padahal diharapkan kontribusinya dapat dirasakan masyarakat. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Jumat (23/11) kemarin. Berikut rangkumannya. ---------------------------------------- Yoga di Bangli bertanya, yang membuat tidak jelas tersebut siapa? Semestinya yang perlu ditindaklanjuti, pertama yang membuat perjanjian bagaimana kejelasannya, tentunya perjanjian dibuat tidak serta merta. Seolah-olah menjelang akhir jabatan dan menjelang pilkada ada ribut-ribut selama 4 tahun ke belakang apa yang mereka kerjakan? Semestinya legislatif melihat kontraknya seperti apa dan harus ditindak lanjuti. Sudira di Gianyar merasa bingung dan sedih melihat pejabat tidak ada yang bertaring di Senayan, misalnya ada 4 anggota DPD dari Bali ke mana saja mereka? Mari kita lihat BTDC kontribusinya tidak jelas untuk Bali, Bandara Ngurah Rai, Bali tidak dapat apa-apa hanya dapat ongkos parkir saja. Menjelang Pemilu 2009 baru anggota DPRD Bali hanya bisa ngetarang tetapi tidak bisa memperjuangkan. Padahal kontribusi tersebut sangat berguna untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan seperti di Karangasem, juga Nusa Penida dan daerah lainnya di Bali. Gede Biasa di Denpasar terkejut karena Wakil Bali suaranya tidak pernah kedengaran. Aset-aset yang berpenghasilan seperti BTDC dan Bandara Ngurah Rai penghasilannya mendunia dan bertaraf internasional ini salah satunya yang diperlukan masyarakat Bali. Hasilnya menginternasional namun apa artinya bagi masyarakat Bali karena masih banyak yang ada di bawah garis kemiskinan, padahal diharapkan kontribusinya dapat dirasakan masyarakat. Menurut Dewa Winaya di Tabanan pemerintah harus membuat perjanjian dengan investor dengan perbandingan 60% untuk Bali dan 40% untuk investor. Kalau mau silakan tapi kalau tidak mau jangan menjadi investor di Bali serta harus memenuhi Tri Hita Karana serta kepada pemerintah diharapkan jangan lengah. Nang Tualen di Tabanan menilai bahwa ini jelas kelengahan ''kita'', pemerintah dan rakyat. Kepada pihak yang diberikan kesempatan mengelola aset ini baik eksekutif maupun legislatif agar mempertanggung jawabkan agar rakyat Bali tidak dirugikan. Agung Adnyana di Sanur memaparkan terkait kontribusi, apakah hanya uang? Kontribusi tersebut adalah sesuatu yang positif untuk Bali yakni man, money, dan material. Man di sini tenaga kerja yang terserap harus terbesar dari Bali yakni 70% tenaga lokal Bali dan 30% dari luar. Juga tataran manajemen tingkat atas, menengah, bawah kontribusinya juga untuk orang kita, tentunya melalui pelatihan. Money dalam hal ini juga harus jelas. Sementara untuk material yakni sarana dan prasarana wilayahnya tidak bisa lepas dari desa pakraman. Artinya agar masuk kontribusi sistem manajemen pemerintahan harus digarap terlebih dulu. Adnyana di Pedungan sebagai masyarakat mempertanyakan kenapa baru sekarang, selama ini kemana? Diharapkan kepada instansi terkait agar mengsertifikatkan lahan pemerintah yang belum atas nama Pemprop Bali agar nantinya tidak menjadi milik orang lain. Sementara untuk kontribusi agar jangan terlambat, kepada anggota DPRD Bali agar memperjuangkan dan menindak lanjuti sehingga menguntungkan bagi Bali. Sangging di Kemenuh mengharapkan mudah-mudahan apa yang dikatakan anggota DPRD Bali tersebut bisa diperjelas seperti BTDC, Airport Ngurah Rai dan juga tanah pemprop agar disertifikatkan. Namun ada yang lucu, lahan pemprop di Jembrana yang berisi pohon kopi, cengkeh ditebangi, katanya oleh Pemprop Bali dan investor akan ditanami pohon karet tapi sampai sekarang bagaimana? DPR agar mengontrol ke Jembrana jangan sampai lahan tersebut digadaikan atau dijual. Jero Wijaya di Bangli meyakini apa yang dikatakan oleh anggota DPRD Bali itu adalah bahasa yang politik. Berteriak saat melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa. * panca
