GALAMEDIA
23/11/2007
Anggaran 20% Pendidikan Sulit Terwujud
PELAJAR PEJUANG, (GM).-
Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI, Drg. H. Tony Aprilani, M.Si. menegaskan,
anggaran 20% dari APBD/APBN untuk pendidikan, sulit terwujud. Sebab, saat ini
pemerintah tengah menghadapi berbagai masalah, seperti beban utang luar negeri
dan beban subsidi.
"Keputusan Mahkamah Konstitusi RI yang menetapkan pemenuhan anggaran pendidikan
minimal 20% dari APBN merupakan amanat konstitusi. Namun, DPR RI yang memiliki
hak bujet mengalami kesulitan dalam pemenuhan anggaran tersebut. Pasalnya,
pengajuan anggaran berada di tangan pemerintah," ujar Tony Apriliani pada
"Dialog Pembangunan Pendidikan Berkualitas" di Hotel Horison, Jln. Pelajar
Pejuang '45 Bandung, Minggu (18/11).
Sedangkan Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. H.
Muhamad Surya mengungkapkan, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar
alokasi dana dari anggaran tersebut berada di lapisan bawah, yaitu di tingkat
satuan pendidikan daerah. Sebab, jika semuanya berada di pusat, dikhawatirkan
akan rawan penyelewengan.
"PGRI terus melakukan tekanan kepada pemerintah untuk segera merealisasikan
anggaran 20%. Mengenai bagaimana hasilnya, banyak mekanisme yang harus
dilalui," katanya.
Pembicara lain, Dekan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Dr. H. Amung Ma'mun, M.Pd.
mengungkapkan, kesejahteraan guru dalam konteks harus mendapat perhatian utama
dari pemerintah daerah. Itu terkait dengan sinyalemen bahwa kualitas pendidikan
kita yang terpuruk berawal dari rendahnya penghargaan terhadap guru.
"Kesejahteraan guru yang rendah berdampak pada tidak maksimalnya pengabdian
guru dalam proses pendidikan. Sebab, mereka harus membagi perhatiannya dengan
kepentingan keluarga," ujar Amung.
Kendala
Pada kesempatan sama, Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan mengatakan, sejumlah
permasalahan mendasar seperti buruknya kondisi sarana dan prasarana pendidikan,
tingginya angka drop out (DO), dan kurangnya tenaga pendidik di daerah, menjadi
kendala utama pembangunan sektor pendidikan di Jabar.
"Dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia Jawa
Barat untuk mencapai visi Jawa Barat pada 2010, kita telah mengupayakan
pembangunan di bidang pendidikan. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan kita
menghadapi sejumlah kendala mendasar," ujar Gubernur Jabar.
Menurut Danny, pihaknya mengakui, kendala mendasar yang dihadapi dalam
pengelolaan pendidikan, disebabkan terbatasnya anggaran pemerintah.
"Walaupun begitu, kami tetap optimis. Sebab, sejumlah data strategis untuk
memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Jabar, sudah disusun," ujarnya.
Disebutkannya, beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain, mempercepat
program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun di
kota dan kabupaten di Jabar.
"Kami menargetkan, wajar dikdas sembilan tahun secepatnya terealisasi. Saat
ini, rata-rata pendidikan anak di Jabar 7-8 tahun dan partisipasi pendidikan
masyarakat sekitar 80%. Di sisi lain, rencana anggaran pendidikan sebesar 20%
dari APBD, baru 12% yang sudah turun," katanya. (B.80/kris.job)
