Refleksi: Keliru dikatakan Golkar tidak kembangkan demokrasi. Bukankah Pak Harto dan konco-konco menjadi kaya raya dan kepada rakyat dibebankan hutang luarnegeri tujuh turunan adalah berkat demokrasi Golkar. Lantas mau demokrasi yang macam mana lagi?
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0711/23/sh08.html Konvensi Ditiadakan Golkar Tak Serius Kembangkan Demokrasi Jakarta - Partai Golkar dipandang tidak serius mempersiapkan mekanisme penentuan calon presiden menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Dengan tenggat waktu 1,5 tahun menjelang pemilu, sulit bagi Partai Golkar untuk memperbaiki mekanisme konvensi yang diterapkan dalam Pemilu 2004 lalu. Mengenai hasil konvensi yang tak maksimal dalam Pemilu 2004 seharusnya tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi dilakukan perbaikan supaya tidak rumit dan tidak menghabiskan banyak energi. Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Eep Saefullah Fatah kepada SH, Jumat (23/11) pagi, mengatakan hal itu. "Kalau konvensi tidak dipersiapkan terlalu mepet waktunya, tidak terlalu besar-besaran, tetapi secara bertahap menjaring dari daerah ke daerah, tentu hasilnya akan lain. Konvensi itu umumnya di banyak tempat dipakai dan hasilnya baik," kata Eep. Menurut Eep, seharusnya sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Denpasar, Bali, tahun 2004, persoalan konvensi dimasukkan dalam perubahan AD/ART sehingga tidak menjadi perdebatan seperti saat ini. Namun hingga pelaksanaan Rapimnas III Partai Golkar, tak ada upaya mencari jalan keluar atas pelaksanaan konvensi yang umum dilakukan pada partai politik modern. "Ini menunjukkan Partai Golkar tidak serius mengembangkan mekanisme demokrasi. Namun ini menjadi kesalahan kolektif yang tak bisa ditumpahkan kepada Jusuf Kalla seorang diri," katanya. Tak Sesuai AD/ART Saat membuka rapat pimpinan nasional (Rapimnas), Kamis (22/11) malam, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan konvensi merupakan masa lalu yang sesuai dengan cara Partai Golkar memilih calon presiden waktu itu. Namun, setiap saat Partai Golkar harus membuka diri, sebab yang dibutuhkan adalah proses demokrasi yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. "Kita cari yang paling demokratis, yang tidak terlalu melelahkan dan menguras energi. Puncak kerja kita adalah pemilu itu sendiri. Saya ingin agar Anda semua tidak terlalu sibuk dengan saat konvensi, tetapi pada saat dibutuhkan justru sudah kehabisan energi," kata Kalla. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan agar mekanisme penentuan calon presiden Partai Golkar dilakukan sesuai dengan AD/ART. Namun sebaiknya masalah-masalah penentuan calon presiden tidak menguras banyak pikiran dan tenaga sebab yang dibutuhkan saat ini adalah bekerja untuk kesejahteraan bangsa. "Bagi saya yang penting adalah berbuat untuk rakyat. Bukan berpidato yang megah, bukan lambang yang besar atau baliho di mana-mana," kata Kalla. Penekanan pada efisiensi dan efektif, kata Eep Saefullaf Fatah, memang menjadi gaya khas kepemimpinan Jusuf Kalla. Gagasan itu pun saat ini banyak didukung oleh sejumlah petinggi Partai Golkar yang ada dalam struktur partai. Tetapi hal itu bisa kontraproduktif jika keinginannya adalah mengembangkan demokrasi di internal partai. Saat ini internal Partai Golkar memiliki keinginan untuk mencari calon presiden dengan menggunakan mekanisme survei. Namun, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris berpendapat mekanisme survei tidak sejalan dengan tujuan partai untuk melahirkan calon pemimpin nasional. (inno jema
