Refleksi: Aneh bin ajaib negeri kongkalikong NKRI. Mau diminta utang Luar Negeri dikurangi, tetapi sendiri tidak mau berusaha dengan segala tenaga untuk diperoleh kembali harta kekayaan rakyat yang dilarikan dan disimpan oleh para koruptor diberbagai sudut dunia.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0711/27/sh03.html Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim Indonesia Sebaiknya Usulkan Pengurangan Utang LN Jakarta - Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Chalid Muhammad mengatakan pemerintah sebaiknya tidak mengharapkan apapun termasuk debt swap yang ditawarkan negara-negara maju dalam Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan digelar di Bali, 3-14 Desember 2007 mendatang. "Itu bukan solusi, tapi sekadar mencuci dosa saja," ujarnya yang dihubungi SH, Selasa (27/11) pagi. Menurut Chalid, permasalahan yang saat ini perlu diatasi adalah meminta komitmen negara-negara Utara untuk berkomitmen mengurang emisi karbonnya. "Ini pertarungan besar. Kalau kita masih mengharapkan debt swap atau yang lain-lain ya tidak akan bisa menang," katanya. Negara-negara utara sempat menawarkan penghapusan utang (debt swap) pada Indonesia sebagai imbalan untuk memperbaiki kondisi hutan yang diharapkan dapat mengurangi dampak emisi karbon. "Memperbaiki hutan adalah kewajiban kita, tapi kita janganlah jadi bangsa pengemis," katanya yang juga menyayangkan hingga saat ini pemerintah belum menjelaskan posisinya dalam pertemuan di Bali mendatang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Effendi meminta delegasi Pemerintah Indonesia supaya membawa agenda penghapusan utang luar negeri di dalam sidang tersebut. "Greenomics meminta agar delegasi RI meminta penghapusan utang luar negeri Indonesia kepada negara-negara maju, karena saat ini pembiayaan utang luar negeri sudah sangat membebani," ujarnya. Menurut Elfian, utang luar negeri telah menciptakan tekanan yang cukup serius terhadap neraca ekonomi negara. "Pada tahun 2008, misalnya, cicilan utang luar negeri kita adalah Rp 151,2 triliun sedangkan pendapatan negara dari hasil eksploitasi bahan-bahan sumber daya alam hanya sekitar Rp119 triliun. "Itu artinya, kalau pun alam Indonesia dieksploitasi habis-habisan sepanjang tahun, tetap tidak akan bisa membayar cicilan utang luar negeri.," kata Elfian. Tidak Berani Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Kusfiardi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (27/11) pagi, mengatakan pemerintah tak akan berani mengajukan pengurangan atau penghapusan utang, terkait momentum sidang PBB membahas perubahan iklim yang diselanggarakan di Bali tersebut. Delegasi Indonesia dipastikan tak memiliki tujuan yang jelas dan hanya ikut-ikutan sehingga momentum tersebut akan terlewatkan begitu saja. "Baik Presiden, Wapres, atau tim ekonomi tidak memiliki kemauan politik untuk meringankan beban utang yang telah didesain oleh Orde Baru," kata Kusfiardi. Tim ekonomi, terutama Menko Perekonomian dan Menkeu, akan selalu berlindung pada argumen pengurangan atau penghapusan utang menurunkan peringkat (rating) investasi Indonesia sendiri. "Pemahaman-pemahaman semu dan menyesatkan inilah yang disuarakan berulang-ulang seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara bendera," katanya. Ia menjelaskan negara-negara seperti Meksiko dan Argentina pernah memperoleh pengurangan atau pemotongan utang secara signifikan, tetapi setelah beberapa tahun justru rating investasi mereka meningkat. Kedua pemerintah itu memiliki argumentasi yang rasional karena utang-utang telah dilakukan oleh rezim otoriter sebelumnya dan utang-utang itu telah diselewengkan. Indonesia memiliki argumentasi yang berlipat ganda dalam penghapusan atau pemotongan utang. Utang-utang luar negeri Indonesia dilakukan rezim otoriter, dana-dananya dikorupsi, kekayaan alam dikuras oleh perusahaan nasional dan multinasional, sehingga sudah sepantasnya Indonesia berhak memperoleh pemotongan utang sampai 100 persen. Menurutnya, sejak Orde Baru Indonesia berutang luar negeri sebesar US$ 79 miliar, untuk membayar biaya komitmen dan utang-utang yang tak terpakai dari zaman Orde Baru sampai sekarang hampir mencapai US$ 30 miliar. Sisa pembayaran US$ 49 miliar harusnya dikurangi seperti proyek-proyek bantuan yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, proyek yang merusak lingkungan dan proyek-proyek yang menghacurkan potensi lokal. Pengamat ekonomi CSIS Pande Radja Silalahi mengatakan sidang PBB di Bali, Desember nanti, merupakan waktu yang paling tepat bagi pemerintah Indonesia menagih komitmen negara-negara donor untuk memikul tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. "Dunia sudah bersepakat hutan Indonesia adalah paru-paru dunia yang perlu disehatkan dan pemerintah Indonesia jelas tidak mampu bekerja sendirian. Dunia khususnya negara maju harus turut serta dalam agenda ini," kata Pande. Di Bali, tegas dia, pemerintah Indonesia harus berani menagih komitmen mereka. Caranya, Pande menerangkan bisa dengan memberi uang tunai untuk menanam kembali hutan yang telah rusak tetapi bisa juga dalam bentuk konversi utang dengan berbagai pembangunan (debt swap). "Pilihan terakhir saya kira yang paling mudah meski bisa menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah. Di satu sisi, posisi utang Indonesia bertambah baik, di sisi lain anggaran belanja berkurang," katanya. (novan dwi putranto/ sigit wibowo/ danang j murdono/ant
