HARIAN KOMENTAR
27 Nopember 2007

      Bila kasus Gereja dipaksa tutup tak cepat disikapi
      Kelompok Minoritas Bakal tak Lagi Percaya Pemerintah 
     

 



Berbagai tanggapan mencuat atas ditutup paksanya tempat ibadah umat Katolik 
Jakarta Barat, termasuk dari kalangan DPRD Kota Manado dan organisasi massa. 
Kasus ini, dinilai akan memicu krisis kepercayaan kelompok minoritas terhadap 
pemerintah.


Anggota DPRD Manado, Drs Jimmy Joseph menegaskan, pemerintah harus cepat 
menyikapi kasus ini. "Karena jika tidak, akan menimbulkan krisis kepercayaan 
dari kelompok minoritas terhadap pemerintah," ujar Joseph, Senin (26/11) 
kemarin. 
Lanjutnya, krisis kepercayaan ini yang harus cepat dicegah, karena berpotensi 
menimbulkan hal-hal yang tak terkontrol. "Bagaimana kalau kemudian krisis ini 
memicu pada agresifitas massa, kan akan semakin memperlebar masalah," tukas 
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Manado ini.

 
Joseph mengungkapkan, selain potensi agresifitas massa, kasus ditutup paksanya 
Gereja di Jakarta Barat, juga berpotensi memicu gejolak di daerah. "Artinya, 
bisa saja kelompok yang ditutup paksa tempat ibadahnya di Jawa itu adalah 
kelompok minoritas. Namun di daerah lain, mereka adalah kelompok mayoritas. 
Kita juga harus memikirkan reaksi mereka. Karena itu saya menegaskan, 
pemerin-tah harus cepat bertindak demi mencegah hal-hal yang tak diinginkan, 
khususnya terja-dinya krisis kepercayaan yang imbasnya tidak kita duga," 
tukasnya. 


Sementara itu, Legium Christum (LC) Sulut mengecam aksi penutup paksaan tempat 
ibadah ini. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi harian ini tadi 
malam (26/11), Superior Jenderal LC Sulut, Lucky Senduk menegaskan, pemerintah 
harus menunjukkan sikap adil atas penegakan UUD 45 dan Pancasila tentang 
kebebasan beragama, karena paroki tersebut sudah beraktivitas selama 30 tahun. 


"Kami juga mendesak Pemerintah Jakbar dan Gubernur DKI untuk mengganti jabatan 
Camat Tambora yang mem-buat surat penutupan tempat ibadah tersebut," tukasnya.
Ditambahkan, LC meminta kebijakan Kapolri untuk menonaktifkan Kapolres dan 
Kapolsek setempat. "Ternyata mereka tidak bisa menjadi pengayom masyarakat dan 
tidak bisa menjamin rasa aman bagi masyarakat," tukasnya.(ftj

Kirim email ke