Refleksi: Dari pada dijual-dibelikan orang yang berakibat penduduk kehilangan hak, lebih baik menyatakan merdeka seperti Kosovo yang sedang dalam proses memerdekakan diri. Tentu tidak perbedaan hak orang-orang di Balkan dengan penduduk pulau-pulau di Nusantara yang dibiarkan terlantar tanpa hari depan yang cerah?
http://batampos.co.id/content/view/35776/1/ Asing Beli Lima Pulau di Kepri Selasa, 11 Desember 2007 JAKARTA (BP) - Depdagri menemukan keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam proses jual beli lima pulau di wilayah Kepri. WNA yang berada di belakang proses jual beli Pulau Bawah, Pulau Cangkul, Pulau Merba, Pulau Elang, dan Pulau Lidi itu diduga memanfaatkan penduduk lokal saat terjadi transaksi. ''Hitam di atas putihnya memang oleh penduduk lokal yang juga orang Indonesia. Tapi yang di belakang pihak pembeli adalah orang asing," ujar Kapuspen Depdagri Saut Situmorang kepada wartawan di Gedung Depdagri, Jakarta, Senin (10/12), mengutip hasil temuan Tim Gabungan yang bertugas melakukan klarifikasi isu penjualan lima pulau di Kepri. Seperti sempat marak diberitakan, lima pulau di Kepri yang diduga telah dijual ke pihak asing adalah Pulau Bawah, Pulau Cangkul, Pulau Merba, Pulau Elang dan Pulau Lidi yang disebut-sebut telah dibeli dan dikuasai kepemilikannya oleh asing. Guna menelusuri benar tidaknya isu tersebut, beberapa waktu silam Kementerian Polhukam telah membentuk Tim Gabungan yang terdiri dari Depdagri, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Nasional. Menurut Saut, kasus tersebut masih dalam proses pendalaman oleh Tim Gabungan. Adapun untuk penyelesaiannya telah diserahkan ke pihak Pemda Kepri. Ditanya negara asal WNA yang berada di belakang proses transaksi jual beli lima pulau di Kepri, Saut menolak untuk menyebutnya karena proses klarifikasinya belum tuntas. ''Itu masih dalam proses," tegas Saut. Hanya saja, sambungnya, pemerintah perlu menegaskan bahwa pulau itu tetap milik negara dan kepemilikan teritori oleh negara tidak boleh diberikan ke pihak asing. ''Kalau kerja sama pengelolaan, silakan. Tetapi bukan kepemilikannya,'' ucap Saut. Dalam pada itu, pemerintah juga menanggapi serius kabar soal lelang dua pulau di Nusa Tenggara Barat (NTB). Depdagri akan menurunkan tim untuk mengecek langsung dua pulau yang diberitakan akan dilelang melalui internet tersebut. ''Informasi itu sedang ditelusuri. Tidak boleh ada pulau yang dijual,'' tegas Saut. Menurut dia, pulau di Indonesia yang berjumlah ribuan akan terus dipantau. ''Tidak ada satu pun yang lepas dari pengawasan,'' katanya. Sebelumnya, Depdagri mendapat informasi soal lelang pulau dari situs www.Karangasemproperty.com. Situs tersebut menawarkan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar di NTB kepada publik. Dalam situs itu, ditampilkan pula foto Pulau Panjang dan Meriam Besar dengan latar belakang pohon kelapa yang melambai diterpa angin di bawah langit nan biru. Pulau Panjang seluas 33 hektare dan Meriam Besar 5 hektare. Spesifikasi kedua pulau dalam situs tersebut dibeberkan dalam bahasa Inggris. Misalnya, pantai pasir putih, air jernih, dan ada pohon palem. Pulau Panjang berlokasi di sekitar 90 km dari bandara di Sumbawa Besar dan Pulau Meriam Besar berjarak sekitar 80 km. Situs itu menyebutkan penggunaan kedua pulau tersebut tidak dilarang. Juga, tidak ada batas soal pembangunan fasilitas, kecuali tinggi bangunan. Pembangunan landasan helikopter juga diperbolehkan untuk menjamin kecepatan serta kenyamanan transportasi. Tidak disebutkan harga kedua pulau itu. Yang berminat diminta mengisi formulir dalam situs tersebut. Nama dan e-mail peminat wajib diisi. Nomor telepon, alamat, kota, negara, dan kode pos tidak harus diisi. Lalu, ada kotak untuk menuliskan pesan. Sayangnya, situs itu tidak bisa lagi diakses tadi malam. Karangasem Property mengklaim sebagai perusahaan spesialis realestat dan properti di Indonesia yang memiliki tenaga penjualan serta pemasaran di Eropa. Perusahaan yang berkantor di Jl Dharmawangsa Kerta Sari, Padang Kerta, Karangasem, Bali, tersebut mengaku punya wewenang dalam memasarkan properti unik ke dunia internasional. Menurut Saut, Depdagri juga akan meminta keterangan dari Pemprov NTB terkait dengan isu itu. ''Yang jelas, pemda maupun pemerintah pusat punya komitmen sama untuk menjaga kedaulatan negara,'' ujarnya. Pengamat telematika Roy Suryo menilai, situs tersebut punya motif memprovokasi. ''Kebenarannya mungkin tidak sampai 60 persen,'' jelasnya saat dihubungi kemarin. Menurut alumnus ilmu komunikasi UGM tersebut, pemerintah bisa menelusuri pencipta situs itu menggunakan program Who Is. Aplikasinya sederhana dan tidak membutuhkan dana besar. ''Membuat nama domain itu sangat mudah,'' kata Roy. Dengan program tersebut, pemerintah bisa mengetahui pemilik situs itu. (ara)
