http://batampos.co.id/content/view/35456/97/
Senin, 03 Desember 2007
Impian Demokrasi yang Ternoda
Oleh: Agus Setiawan*
Terhitung sejak Juni 2006 hingga saat ini, sebanyak 205 daerah telah
menggelar pilkada langsung. Dengan terbukanya kran demokrasi dalam ranah
partisipasi melalui gelaran pilkada langsung, memungkinkan terjadinya
peningakatan denyut politik termasuk berpotensi memperluas dinamika politik
dalam konteks proses pelaksanaanya. Hal itu merupakan konsekuensi logis karena
adanya keterbukaan akses politik dengan ditegakkannya hak pilih universal
(universal suffrage), di mana setiap warga negara memiliki hak memilih dan
dipilih dalam pilkada. Kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) di
berbagai daerah di Indonesia melaksanakan pilkada, baik provinsi, maupun
kabupaten/kota akan menggelar Pilkada. Meskipun waktu penyelenggaraannya
relatif beberapa bulan kedepan, namun bukan berarti diskursus tentang pilkada
menjadi tidak strategis ataupun premature untuk ditelaah saat ini.
Karena menurut hemat penulis, dengan tenggang waktu yang ada saat ini,
minimal dapat dijadikan modal awal dalam memotret arah gerak bandul demokrasi
pada aras lokal dan menjadikan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah yang
telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai preferensi utama dalam melaksanaan
pilkada di Provinsi Kepri. Dengan harapan terciptanya pemahaman awal tentang
pilkada dan relevansinya terhadap demokrasi pada atas lokal.
Meskipun pilkada langsung memacu kegairahan rakyat dalam hal
berpartisipasi, namun tidak serta merta membangkitkan harapan warga tersebut.
Indikatornya, dari 205 pilkada sepanjang Juni 2005-Juni 2006, proporsi warga
yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah pemilih terdaftar cukup
tinggi, yakni sebesar 30,3 persen. Bandingkan dengan Pilpres 2004 yang
proporsinya hanya 8,4 persen. Pada titik ini. Istilah golput (golongan putih)
kurang tepat untuk menggambarkan absennya rakyat karena dipakainya prinsip
partisipasi dalam pilkada langsung. Tingginya angka absensi dalam pilkada
langsung tidak terlepas dengan noda-noda yang muncul di saat tahapan pilkada
berlangsung, ada lima faktor tingginya absensi pemilih didalam pilkada (satu)
ketidakpercayaan terhadap para kandidat, (dua) kejenuhan terhadap hiruk-pikuk
politik, (tiga) kurangnya sosialisasi dan atau pendidikan politik (empat)
memudarnya kepercayaan masyarakat vterhadap kinerja KPUD, dan (lima) masih
adanya lembaga tertentu yang diperalat dengan menggunakan powernya seakan-akan
semua persoalan bisa diatur.
Faktor pertama, ketidakpercayaan terhadap para kandidat. Carut-marut
panggung politik 1999-2004 merupakan preseden yang menjatuhkan trust terhadap
para politisi. Merosotnya kepercayaan itu terlihat dari rendahnya partisipasi
pemilih pilkada di daerah perkotaan. Artinya fenomena absensi pilkada langsung,
tidak senada dengan pemilih didaerah perkotaan yang berasal dari kelas
menengah, yang dikenal pengenyam pendidikan relatif tinggi, kritis dan memiliki
akses informasi yang baik.
Faktor kedua, adalah kejenuhan atau kebosanan rakyat terhadap proses
politik yang tak kunjung usai, terlebih ketika konflik terjadi. Pilkada tidak
serta mendatangkan harapan baru bagi rakyat, kendati disadari system dan
kebijakan yang dibuat berpengaruh langsung terhadap kehidupan rakyat. Kejenuhan
itu diindikasikan oleh banyaknya incumbent dan birokrat/ pejabat yang menjadi
kepala daerah terpilih, sebesar 69,9 persen. Dari 205 pilkada ini, kepala
daerah terpilih yang berasal dari incumbent 40,4 persen,birokrat/pejabat 29,5
persen, politisi/DPRD 13,5 persen, pengusaha 11,5 persen, purnawirawan
TNI/Polri 3,2 persen dan profesional/LSM 1,9 persen. Data tersebut juga
menegaskan bahwa partai politik telah gagal menjadikan dirinya sebagai sumber
kepemimpinan daerah. Hanya sebanyak 13,5 persen kepala daerah terpilih berasal
dari politisi/DPRD dan jumlah kepala daerah terpilih dari non-parpol mencapai
46,1 persen. Pilkada langsung menisbikan ketersediaannya kepemimpinan yang
legitimate. Terbukti, sebanyak 137 atau 66,9 persen kepala daerah terpilih
memiliki dukungan suara di atas 51 persen dan sisanya sebanyak 68 atau 33,1
persen kepala daerah yang memperoleh dukungan suara di bawah 51 persen.
Faktor ketiga, pentingnya sosialisasi terkait proses pelaksanaan pilkada
agar rakyat dengan jelas dan tegas terdaftar sebagai pemilih, termasuk
didalamnya pengupayaan pendidikan politik yang berperan konstruktif dalam
terciptanya kesadaran dan pemahaman yang utuh terhadap pilkada. Dan bukan
sekedar seremonial yang penting pilkada dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
Dan faktor keempat, masyarakat antipati terhadap kinerja anggota KPUD,
sebab berdasarkan pengamatan diberbagai daerah dibelahan nusantara yang telah
melaksanakan pilkada, KPUD belum sepenuhnya mampu menjalankan pelaksanaan
pilkada secara Jujur, Adil, Langsung dan Rahasia. Selain itu KPUD dalam
melaksanakan pilkada dan membuat kebijakan dinilai tidak mencerminkan sebagai
lembaga independen, bahkan KPUD telah melampui garis kewenangan yang amanahkan
UU dengan memasuki ranah politik praktis.
Oleh karena itu keinginan rakyat untuk mencari pemimpin pilihan hati
nurani rakyat yang mampu mendengar jeritan rakyat serta melayani rakyat bukan
pemimpin yang minta dilayani oleh rakyat dalam pilkada secara demokrasi tidak
terwujud, akhirnya impian rakyat untuk menciptakan demokrasi yang sebenarnya
ternoda
Dari keempat faktor yang di atas, integritas KPUD yang selama ini
diharapkan mampu menjalankan wewenang sebagaimana yang telah ditetapkan
undang-undang paling mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, karena
sebagian besar KPUD yang telah melaksanakan tugasnya dinilai tidak independen
melaksanakan pilkada, akibatnya banyak hak warga negara berpartisipasi dalam
pemilihan kepala daerah secara demokrasi terzalimi.
Meskipun Pilkada salah satu produk Recht Staat bukan berdasarkan atas
Macht Staat. Namun bukan berarti pilkada merupakan parameter yang mutlak dalam
rangka memberikan suatu penilaian apakah momentum pilkada benar-benar
demokratis. Di sisi lain, pilkada merupakan demokrasi yang prosedural dan belum
menyentuh azas demokrasi yang substansial, yakni adanya penekanan political
will dari berbagai pihak terhadap lahirnya kualitas kepemimpinan yang bersih,
jujur, bertangggung jawab dan lain sebagainya. Secara umum dikatakan bahwa
pilkada langsung itu lebih demokratis, setidaknya ada dua alasan mengapa
gagasan pilkada langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih membuka pintu
bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat
sendiri. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah
dijatuhkan ditengah jalan.
Rakyat merupakan representasi mutlak terjadinya kedaulatan rakyat.
Sehingga gagasan perluasan partisipasi publik, menjadi tak terbantahkan
manakala didukung dengan adanya kesiapan yang memadai dalam menyambut pesta
demokrasi pada aras lokal tersebut. Oleh karena itu Pertama, pilkada secara
langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa mengartikulasikan
kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan
dari kebutuhan yang ingin diwujudkannya. Dengan cara demikian maka kedaulatan
rakyat akan betul-betul terwujud. Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan penuh
untuk mendefinisikan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari
situ mereka akan mempunyai kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan
hati nuraninya, sehingga kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Kemandirian ini pun dengan sendirinya juga mengeliminasi adanya potensi-potensi
mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh partai-partai politik ataupun
pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga, rakyat juga dituntut kedewasaan
politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk menerima perbedaan pilihan
politik di antara mereka sendiri. Karena kegagalan dalam melaksanakan
kedaulatan rakyat, berpotensi menciptakan terjadinya devisit demokrasi manakala
pilihan-pilihan politik hanya tersalurkan karena adanya patron klien, kesamaan
suku, ras, agama dan kelompok, serta terjebak dan terfragmentasi pada
kepentingan sektoral dan sesaat tanpa mengedepankan apsek nurani dan akal sehat.
Tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda yang dikenal oleh khalayak
memiliki kredibilitas, diharapkan berani tampil dan membawa suasana segar dalam
berkompetisi di pilkada langsung tersebut, hal ini memungkinkan keterberhentian
kepenatan setelah melihat figur-figur yang ada dan belum dirasa/ diyakini
maksimal dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warganya, sebagaimana
impian demokrasi yang menekankan adanya perwujudan kesejahteraan yang sejati.
Disamping itu, Tokoh-tokoh masyarakat di daerah dan kaum muda hendaknya
bersama-sama penyelenggara pilkada dan seluruh elemen yang erat kaitannya
terhadap momentum pilkada seperti panwaslu, parpol, perguruan tinggi, LSM,
masyarakat adat dan lain sebagainya, Tidak hanya memposisikan masyarakat
menjadi penonton semata dalam momentum pilkada. Tetapi proaktif memberikan
pentingnya voter education and politic bagi masya rakat yang menekankan pada
ranah kesadaran kritis, kesadaran berpolitik rakyat, dan yang lebih mendasar
yakni pentingnya partisipasi.
Partisipasi masyarakat dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan
dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh manakala
kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Karena itu, proses demokratisasi
yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi
ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu dan lembaga penyelenggara
tertentu. Format demokrasi (pilkada) meniscayakan adanya kadar dan derajat
kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Apabila demokrasi yang totalitas
bermetamorfosis menjadi kongkrit dan nyata, atau semakin besar dan baik
kualitas partisipasi masyarakat, maka kelangsungan demokrasi akan semakin baik
pula.
Demikian juga sebaliknya, semakin kecil dan rendahnya kualitas
partisipasi masyarakat maka semakin rendah kadar dan kualitas demokrasi
tersebut serta semakin tingginya kadar noda dalam pilkada didaerah
bersangkutan, kapan terwujudnya demokrasi seutuhnya yang diimpikan rakyat?
Wallahu' alam.
Indonesia, segala-galanya nasibmu bukan karena adanya pilkada, tapi
semangat persatuanmu lah yang menjadikan engkau berdiri di atas segala-galanya.
***
*)Agus Setiawan, Sekjen Komite Independen Pemantau Aspirasi (Kipas)
Indonesia.
