http://batampos.co.id/content/view/35567/97/
Selasa, 04 Desember 2007
Demokratisasi dan Desentralisasi
Oleh: Adies Saputra S.Ip*
Hampir sepuluh tahun kita hidup dalam alam demokrasi, tetapi masih banyak
orang yang merindukan kembali kepimimpinan Orde Baru yang otoritarian.
Alasannya sederhana karena situasi dizaman Orba dinilai lebih baik. Meskipun
Soeharto membungkam pers, melarang oposisi, melarang demonstrasi, dan
menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik tetapi Soeharto dapat menjamin
kestabilan harga sembako, dan hak-hak rakyat untuk hidup dengan aman tanpa
ancaman bom dan terorisme. Pandangan seperti ini bukan hanya datang dari
kalangan masyarakat awam, tetapi juga justru dikemukakan oleh para akademisi,
kaum cerdik-pandai yang kemudian menyertainya dengan argumen-argumen yang
rasional. Kenyataan ini yang sering disebut sebagai sindrom rindu
Orba/Soeharto.
Prinsip Utama Demokrasi
Demokrasi dalam pemahaman yang paling umum diartikan sebagai pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Esensinya rakyatlah yang berdaulat
atas negara dan pemerintahan. Kedaulatan itu ada ditangan rakyat. Maka dari itu
dinegara demokrasi, tidak ada istilah daulat tuanku, daulat yang mulia dan lain
sebagainya, yang ada adalah daulat rakyat.
David Beetham, seorang pakar dari University of Leeds, Inggris menuliskan
the basic principles of democracy are that the people have a right to a
controling influence over public decision and decision makers, and that they
should be treated with equal respect and as of equal worth in the contact of
such decision. Menurut pemahaman Beetham demokrasi itu mengandung dua hal
pokok, dari segi prinsip ia harus menghormati hak-hak individu termasuk untuk
melakukan kontrol kepada pemerintah, sedangkan disisi yang lain institusi
politik juga harus memberikan kontribusi bagi realisasi prinsip demokrasi itu.
Setidaknya ada lima hal yang diidentifikasikan sebagai keuntungan sistem
demokrasi: Pertama, adanya rule of law berati ada perlindungan property rights.
Kedua, adanya individual liberties and merit system; kreativitas dan
entrepreneurship. Ketiga, demokrasi menyediakan space bagi freedom of
expression dan free flow of information, dan yang terakhir demokrasi
memungkinkan adanya pengawasan kelembagaan.
Mengapa Kita Perlu Berdemokrasi
Kita tidak dapat menolak kenyataan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang
teramat heterogen. Tuhan tidak hanya menciptakan Indonesia terdiri dari ribuan
pulau yang oleh orang-orang Nusantara kerap disebut sebagai zamrud
khatulistiwa. Tetapi Dia juga menganugrahi kita dengan diversitas kebudayaan
dan agama. Pertanyaanya adakah sistem politik yang memberi ruang tiap-tiap
pengagum keaneka ragaman itu mengekspresikan jatidirinya selain yang disediakan
oleh sistem demokrasi. Pada masa orde baru etnis Tionghoa tidak dapat secara
bebas memparadekan barongsai dan Liong. Orang-orang desa dipaksa untuk
melaksanakan tata cara pemerintahan seperti apa yang telah diatur dalam
undang-undang. Mereka dirampas dari tradisi dan budaya yang justru sebenarnya
sarat dengan local wisdom yang ternyata baru kita sadari memberikan kontribusi
besar dalam menyelesaikan berbagai masalah ditingkat lokal. Mimbar ilmiah
selalu diawasi oleh penguasa. Ideologi-idologi selain Pancasila termasuk Islam
dilarang untuk dijadikan sebagai azas oleh ormas maupun orpol. Dalam negara
yang konsisten terhadap demokrasi hal seperti ini tidak dibenarkan terjadi.
Iklim demokrasi memberi ruang bagi penguatan civil society dan sektor
bisnis untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Paradigma lama yang
mengalamatkan elit dan birokrasi sebagai pihak yang lebih tahu apa yang terbaik
bagi warga dalam sistem demokrasi diubah menjadi elit dan birokrasi yang harus
mendengarkan apa kata warga.
Di dalam demokrasi negara tidak dapat berlaku sewenang-wenang, merampas
tanah rakyat dengan alasan kepentingan pembangunan. Apa yang digambarkan oleh
Harun Yahya dalam sebuah film dokumenter tentang komunisme di China pada masa
Mao dimana negara dapat sesuka hati mengambil alih tanah-tanah pengusaha dengan
alasan untuk kepentingan kemakmuran bersama tidak berlaku dalam sistem
demokrasi. Demokrasi memiliki dimensi equity dan equality dalam aspek sosial,
politik, dan ekonomi termasuk hukum. Disisi yang lain demokrasi dapat dikatakan
salah satu pilar dalam pembangunan. Amartya Sen (1999) mengatakan Developing
and strengthening a democratic system is an essential component of the process
of development. Dan pembangunan dalam sistem demokrasi tidak hanya konsen pada
aspek pembangunan fisik semata, tetapi juga human development (pendidikan,
kesehatan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya).
Implikasi Demokrasi pada Desentralisasi
Dalam konteks Indonesia desentralisasi secara umum dipahami sebagai
penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
daerahnya. Sehingga daerah memiliki kesempatan untuk memecahkan berbagai
problematika yang sedang dihadapi, dan dapat mempercepat proses pembangunan
untuk kesejahteraan rakyat. Jika kita berbicara tentang implikasi demokrasi
pada desentralisasi maka penjelasan yang pertama-tama dapat disimpulkan bahwa
desentralisasi itu sendiri adalah hasil dari demokratisasi. Demokrasi memberi
kesempatan agar daerah lebih didengar suaranya, dianggap sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Bukan sebagai kawasan yang hanya
menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam.
Desentralisasi juga memberi ruang bagi proses demokratisasi pada level
akar rumput. Masyarakat di daerah dapat menentukan sendiri para pemimpinnya
lewat pilkada dan pemilu. Mereka dapat mengontrol kegiatan pemerintahan,
terlibat dalam perumusan kebijakan publik, dan menyuarakan kepentingannya
secara terbuka.
Ryaas Rasyid dalam Aspinal dan Fealy (2003) menuliskan dari perspektif
politik, desentralisasi adalah hal yang fundamental untuk membangun demokrasi.
Pertama, desentralisasi memberi kesempatan kepada lembanga legislatif di daerah
untuk menginisiasi peraturan daerah dan menyetujui perencanaan anggaran. Kedua,
dengan adanya perimbangan kewenangan daerah dapat mengupayakan investasi dan
mengurus sendiri urusan-urusan kesehatan publik, transportasi, lingkungan,
pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, kerjasama dan urusan
ketenagakerjaan, sementara itu komunitas lokal juga memiliki peluang untuk
berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Ketiga, sebagai konsekuensi
dari akuntabilitas publik, masyarakat dapat memastikan bahwa
kepentingan-kepentingan mereka tidak dirampas.
Problematika Demokrasi dalam Era Desentralisasi
Tak dapat kita pungkiri bahwa bahwa demokrasi dan desentralisasi
melahirkan sejumlah konsekuensi bagi bangsa kita. Desentralisasi yang
seharusnya menjadikan sarana untuk memperkuat demokratisasi ditingkat lokal
sehingga memberi kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas
justru banyak melahirkan orang-orang yang bermental predator. Kalau menggunakan
istilah Mancur Olson (2000) mereka itu disebut roving bandits atau bandit
pengembara seperti yang kita kenal dalam banyak dongeng klasik. Para bandit
pengembara ini menyadari bahwa sistem demokrasi mengizinkan pergantian kepala
daerah maupun legislator daerah. Karena tahu mereka akan dijatuhkan dalam
pemilu, pemimpin dan legislator yang dipilih secara demokratis itu berkelakuan
seperti roving bandits. Mumpung masih berkuasa, mereka menguras kekayaan negara
sampai habis, tanpa menyisakan.
Aspek lain yang juga menjadi kendala penguatan demokratisasi didaerah
adalah lemahnya partisipasi masyarakat. Demokratisasi mensyaratkan respon yang
aktif dari elemen masyarakat untuk mengontrol pemerintahan, tidak hanya dalam
bentuk rutinitas lima tahunan (baca: Pilkada) tetapi juga dalam setiap momen
perumusan dan mengimplementasian kebijakan publik. Respon yang aktif itu
mestinya tidak hanya bermakna dari aspek kuantitas tetapi juga kualitasnya.
Secara kuantitas persentase jumlah warga yang berpartisipasi dalam setiap
pilkada memang terbilang tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan
dengan pemilu di Amerika sekalipun. Tetapi secara kualitas amat rendah karena
masih merupakan mobilisasi tim sukses masing-masing kandidat, tak jarang mereka
menggunakan money politic untuk membeli suara masyarakat.
Sebagai pentup saya ingin mengutip pendapat Frans Magnis Suseno (2003),
menurutnya betul bahwa pendapat yang mengatakan dengan berfungsinya mekanisme
demokratis semua masalah yang dihadapi bangsa pasti akan beres perlu
didekonstruksi. Namun, hal itu tak mengubah bahwa demokrasi yang sedang kita
jalankan merupakan kans terbaik untuk keluar dari keterpurukan. Hal yang mesti
kita lakukan adalah memperkuat demokrasi dengan menyadarkan masyarakat untuk
melek politik. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna tetapi tidak ada
sistem yang lebih baik dari demokrasi. Dan, seperti dikatakan Adam Przeworski
dan Fernando Limongi "If we want to promote democracy, we must promote
democracy itself". ***
*)Adies Saputra S.Ip, ahasiswa pada program Magister Ilmu Sosial
Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
