Kejaksaan Belum Terima Kuasa Dari Menkeu untuk Gugat Usaha Tommy Selasa, 11 Desember 2007 | 07:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung belum mengantongi Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti kasus jual beli aset PT Timor Putra Nasional terhadap PT Vista Bella Pratama secara perdata. Berbekal surat tersebut kejaksaan berencana mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan jual beli antara BPPN dengan Vista Bella. "Belum turun SKK dari Menkeu," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji saat konferensi pers dalam acara "Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia" di Puncak, Senin malam. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penjualan aset PT Timor merugikan negara hingga Rp 4 triliun.Pada Juni 2003, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor yang termasuk dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual asetnya kepada Vista Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal aset Timor sebenarnya bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan diketahui bahwa Vista Bella masih memiliki kaitan dengan grup Humpuss. Kejaksaan, kata Hendarman, akan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Alex Sato Bya. Di tempat terpisah, Alex mengatakan, sebelum mengajukan gugatan perdata pembatalan perjanjian jual beli tersebut, rencananya kejaksaan akan mensomasi Vista Bella. Jika Vista tidak mau mengembalikan sisa nilai aset PT Timor sebesar Rp 4 triliun, maka kejaksaan akan mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan jual beli antara BPPN dengan Vista Bella. "Kalau dia tidak mau, maka akan naik pada gugatan," kata Alex. Namun langkah itu belum bisa dilakukan karena kejaksaan belum menerima surat kuasa dari Menteri Keuangan. Menurut Hendarman, apabila nanti ada masalah dalam jual beli aset Timor itu, artinya ada dua kasus yang berkaitan, yakni pencairan dana Timor di Bank Mandiri sebesar Rp 1,3 triliun dan gugatan perdata yang akan dilakukan kejaksaan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi pencairan kredit PT Timor Putra Nasional sebesar Rp 4,5 triliun yang dikucurkan Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Thamrin dan Bank Bumi Daya Cabang Imam Bonjol pada tahun 1998. Rini Kustiani =================== Kejaksaan Punya Bukti Aliran Dana Humpus Ke Vista Bella Selasa, 11 Desember 2007 | 14:08 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan mengaku memiliki bukti adanya aliran dana dari Humpuss kepada PT Vista Bella Pratama untuk membeli hak tagih PT Timor Putra Nasional dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Saya sudah lihat ada aliran dana dari Timor dan Humpuss kepada Vista Bella," kata Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Yoseph Suardi Sabda setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/12). Bukti tersebut, kata dia, berupa fotokopi transfer bank kepada Vista Bella yang dilakukan sekitar bulan Maret 2003. "Tapi saya tidak tahu bank apa dan berapa jumlahnya," kata Yoseph. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penjualan aset PT Timor ternyata merugikan negara hingga Rp 4 triliun. Pada Juni 2003, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor yang termasuk dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual asetnya kepada Vista Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal aset Timor sebenarnya bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan diketahui bahwa Vista Bella masih memiliki kaitan dengan grup Humpuss. Saat ditanya apakah bukti fotokopi bisa dikatakan sah di pengadilan, Yoseph mengatakan, dalam gugatan perdata terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar, kejaksaan juga menggunakan fotokopi bukti pengiriman dana dan hingga kini proses pemeriksaan perkaranya masih berlanjut. Yoseph menambahkan, saat ini draft Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Keuangan masih disusun. Surat kuasa itu, kata dia, akan menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menindaklanjuti gugatan perdata terhadap Vista Bella dengan tujuan membatalkan transaksi penjualan PT Timor kepada Vista Bella atas nama Menteri Keuangan. Mengenai upaya somasi sebelum mengajukan gugatan perdata untuk membatalkan transaksi tersebut, Yoseph mengatakan, "somasi tidak diperlukan, kita langsung ke perkara saja." Yang penting, lanjut dia, telah ada bukti kuat untuk membatalkan transaksi tersebut. Rini Kustiani =========================== Kejaksaan Agung Masih Selidiki Kasus Timor Putra Nasional Senin, 10 Desember 2007 | 13:52 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung masih melakukan menyelidiki kasus dugaan korupsi pencairan kredit PT Timor Putra Nasional sebesar Rp 4,5 triliun."Masih dalam penyelidikan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin (10/12). Penyelidikan dilakukan sejak Juni lalu. Namun, kata dia, kejaksaan belum menetapkan tersangka. "Kami masih perlu memeriksa," kata dia. Selama ini, kejaksaan telah memeriksa beberapa pihak, misalnya karyawan dari Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara. Seperti diberitakan, pada tahun 1998 Timor mendapatkan kucuran kredit nvestasi sebesar Rp 4,5 triliun dari Bank Dagang Negara Cabang Jakarta Thamrin dan Bank Bumi Daya Cabang Imam Bonjol. Nilai kredit itu, menurut Kemas, sama dengan nilai aset yang dimiliki PT Timor menurut Menteri Keuangan. Aset tersebut, kata dia, kemudian dijual kepada Vista Bella dengan nilai Rp 512 miliar. Rini Kustiani ============================= Sri Mulyani: Deposito Timor Tetap Milik Pemerintah Kamis, 07 Desember 2006 | 09:13 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tetap tidak bersedia mencairkan dana senilai Rp 1,02 triliun dalam rekening PT Timor Putra Nasional yang tersimpan di PT Bank Mandiri Tbk. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan tetap mengajukan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengabulkan gugatan Timor atas klaim kepemilikan rekening (escrow account) dan deposito tersebut, yang saat ini nilainya sudah mencapai Rp 1,13 triliun. "Buat kami secara legal, aktual, dan historis, kami lihat itu klaim pemerintah," ujarnya. Pengadilan Jakarta Selatan pada 21 November lalu mengabulkan gugatan perdata Timor Putra. Pengadilan memerintah Mandiri mencairkan dana senilai Rp 1,02 triliun kepada Timor Putra, perusahaan yang didirikan oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy) Soeharto. Itu mirip dengan keputusan Mahkamah Agung pada 15 Juli 2004, yang memenangkan gugatan Timor Putra atas penyitaan aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak ikut menjual rekening dan deposito Timor ke PT Vista Bella Pratama. Bank Penyehatan Perbankan Nasional, kata dia, tidak mungkin menjual aset kepada pihak lain dengan harga tidak layak. "Tidak mungkin BPPN pada saat menyerahkan penagihan deposito yang sudah jelas depositonya ada di bank pemerintah kepada pihak lain dengan harga yang tidak memadai," katanya. BPPN menjual tagihan piutang Timor senilai Rp 4,05 triliun kepada Vista Bella dengan harga Rp 450 miliar pada 2003. Sebelumnya, sumber Tempo di Departemen Keuangan mengatakan pemerintah menahan dana itu karena rekening giro dan deposito Timor menjadi jaminan fasilitas kredit yang diterima oleh perusahaan itu dari PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Dagang Negara (kini sudah merger dan menjadi Bank Mandiri). Pada 31 Maret 1999, fasilitas kredit dialihkan kepada Bank Penyehatan Perbankan Nasional oleh Bank Mandiri. Kuasa hukum Timor Putra, Rico Panderot, kepada Tempo pernah menyebutkan hak pemerintah melakukan banding tersebut. Dalam majalah Tempo edisi 4-10 Desember, Rico juga menyebutkan deposito di Bank Mandiri sah milik Timor. "Bank mandiri salah menahan hak nasabah," ujarnya. Agus Supriyanto ========================= Uang Timor di Mandiri Bertambah Selasa, 28 November 2006 | 08:23 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Rekening giro dan deposito (automatic roll-over) yang menjadi rebutan antara PT Timor Putra Nasional dan pemerintah di PT Bank Mandiri Tbk. sudah berlipat. Sejak penyitaan aset Timor di Bank Mandiri pada Maret 1999 sebesar Rp 800 miliar, dana itu sudah bertambah menjadi Rp 1,13 triliun. Sumber Tempo di Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Departemen Keuangan mengatakan rekening itu merupakan setoran penjualan mobil Timor. "Tapi karena masih jadi sengketa, kami tidak bisa mencairkannya. Begitu pula Timor," kata sumber. Dia menambahkan, meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatan Timor dan menegaskan bahwa pemilik rekening itu adalah Timor, pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. "Kami pasti minta banding," katanya. Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu, mengabulkan gugatan perdata Timor. Pengadilan memerintah Mandiri segera mencairkan dana kepada perusahaan yang didirikan oleh Tommy Soeharto tersebut. Juru bicara Bank Mandiri Mansyur S. Nasution membenarkan bahwa rekening giro dan deposito yang menjadi sengketa itu makin membesar dari hari ke hari. "Namanya juga deposito, kan ada bunganya," kata Mansyur ketika dihubungi Tempo. Namun, menurut dia, Mandiri tetap harus menunggu persetujuan dari Tim Pemberesan BPPN atau Menteri Keuangan jika ada yang ingin mencairkan rekening tersebut. "Tidak ada yang akan berani mencairkannya tanpa izin Menteri Keuangan," ujarnya. Soal keputusan pengadilan, menurut Mansyur, tim kuasa hukum Mandiri sudah menyarankan agar direksi melakukan banding. Apalagi pengadilan juga memutuskan Mandiri membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp 1 miliar kepada Timor. "Kebijakan direksi, kecenderungannya kami ambil langkah banding," kata Mansyur. Pada 15 April 2003, BPPN menjual Timor kepada Vista Bella sebesar Rp 450 miliar. Timor waktu itu masih memiliki sisa utang ke BPPN lebih dari Rp 4 triliun. Utang itu merupakan fasilitas kredit kepada Timor dari PT Bank Bumi Daya dan PT Bank Dagang Negara (yang kemudian merger menjadi Mandiri). Pada 1999, fasilitas kredit tersebut dialihkan ke BPPN oleh Bank Mandiri berikut jaminan, salah satunya rekening giro dan deposito Timor di Bank Mandiri tersebut. Agus Supriyanto ===================== Taktik Timor Jum'at, 30 November 2007 | 13:39 WIB Jika benar indikasi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, itu berarti kelompok bisnis Tommy Soeharto meminjam uang Rp 4,6 triliun untuk proyek PT Timor Putra Nasional. Sedapnya, Timor hanya perlu membayar Rp 445 miliar (cuma sepuluh persen dari total utang) dan langsung dianggap lunas. 1993 PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto didirikan sebagai proyek mobil nasional. 4 Juni 1996 Presiden Soeharto memutuskan impor mobil KIA untuk proyek mobil nasional Timor. Istimewanya, Timor dibebaskan dari pajak barang mewah yang besarnya 60 persen. Agustus 1997 Sindikasi 16 bank mengucurkan kredit US$ 690 juta (dengan kurs sekarang sekitar Rp 6,28 triliun; nilai saat itu sekitar Rp 4 triliun) tanpa agunan untuk bayi emas Timor. 15 Januari 1998 Atas desakan IMF, proyek mobil nasional dibatalkan. 21 Mei 1998 Rezim Soeharto berakhir. Juli 1999 BPPN merestrukturisasi bank-bank kreditor Timor dan sebagian disatukan menjadi Bank Mandiri. Piutang bank-bank itu--termasuk Rp 4,6 triliun kepada Timor--dikelola oleh BPPN agar Bank Mandiri tampil sehat. 30 April 2003 BPPN menjual hak tagih utang senilai Rp 4,6 triliun di PT Timor kepada PT Vista Bella Pratama dengan harga Rp 445 miliar. Syaratnya, Vista Bella dan Timor tidak memiliki hubungan ekonomi apa pun untuk mencegah pengutang keenakan bisa dianggap lunas utangnya dengan uang sedikit. 29 November 2007 Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan bukti kelompok Humpuss, milik Tommy, mengucurkan uang lewat satu anak perusahaannya ke Vista Bella untuk membeli Timor. Menteri Keuangan meminta Kejaksaan Agung membatalkan transaksi jual-beli dan Vista Bella membayar penuh Rp 4,6 triliun dikurangi pembelian Rp 445 miliar. Konsekuensi 1. Temuan KPK akan memperkuat gugatan perdata pemerintah terhadap Tommy Soeharto, yang dianggap merugikan negara lewat berbagai kasus termasuk Timor. 2. Pemerintah akan memiliki "peluru" untuk mempertahankan duit Rp 1,3 triliun di Bank Mandiri, walaupun pengadilan menyatakan uang itu milik Timor, karena Tommy masih "berutang" kepada negara. Sumber: Koran Tempo sumber: majalah tempo
