Kejaksaan Belum Terima Kuasa Dari Menkeu untuk Gugat Usaha Tommy
Selasa, 11 Desember 2007 | 07:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung belum mengantongi Surat
Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti kasus
jual beli aset PT Timor Putra Nasional terhadap PT Vista Bella 
Pratama secara perdata. Berbekal surat tersebut kejaksaan berencana 
mengajukan gugatan perdata untuk pembatalan jual beli antara BPPN 
dengan Vista Bella.

"Belum turun SKK dari Menkeu," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji
saat konferensi pers dalam acara "Memperingati Hari Anti Korupsi
Sedunia" di Puncak, Senin malam.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penjualan aset PT
Timor merugikan negara hingga Rp 4 triliun.Pada Juni 2003, melalui
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor yang termasuk
dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual asetnya kepada Vista
Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal aset Timor sebenarnya
bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan diketahui bahwa Vista Bella
masih memiliki kaitan dengan grup Humpuss.

Kejaksaan, kata Hendarman, akan melakukan koordinasi dengan Menteri
Keuangan melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
(Jamdatun) Alex Sato Bya.

Di tempat terpisah, Alex mengatakan, sebelum mengajukan gugatan
perdata pembatalan perjanjian jual beli tersebut, rencananya 
kejaksaan akan mensomasi Vista Bella.

Jika Vista tidak mau mengembalikan sisa nilai aset PT Timor sebesar 
Rp 4 triliun, maka kejaksaan akan mengajukan gugatan perdata untuk
pembatalan jual beli antara BPPN dengan Vista Bella. "Kalau dia tidak
mau, maka akan naik pada gugatan," kata Alex. Namun langkah itu belum
bisa dilakukan karena kejaksaan belum menerima surat kuasa dari
Menteri Keuangan.

Menurut Hendarman, apabila nanti ada masalah dalam jual beli aset
Timor itu, artinya ada dua kasus yang berkaitan, yakni pencairan dana
Timor di Bank Mandiri sebesar Rp 1,3 triliun dan gugatan perdata yang
akan dilakukan kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga sedang
menyelidiki kasus dugaan korupsi pencairan kredit PT Timor Putra
Nasional sebesar Rp 4,5 triliun yang dikucurkan Bank Dagang Negara
Cabang Jakarta Thamrin dan Bank Bumi Daya Cabang Imam Bonjol pada
tahun 1998.

Rini Kustiani
===================
 Kejaksaan Punya Bukti Aliran Dana Humpus Ke Vista Bella
Selasa, 11 Desember 2007 | 14:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan mengaku memiliki bukti adanya
aliran dana dari Humpuss kepada PT Vista Bella Pratama untuk membeli
hak tagih PT Timor Putra Nasional dari Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN).

"Saya sudah lihat ada aliran dana dari Timor dan Humpuss kepada Vista
Bella," kata Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara (Jamdatun) Yoseph Suardi Sabda setelah sidang di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Bukti tersebut, kata dia, berupa fotokopi transfer bank kepada Vista
Bella yang dilakukan sekitar bulan Maret 2003. "Tapi saya tidak tahu
bank apa dan berapa jumlahnya," kata Yoseph.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penjualan aset PT
Timor ternyata merugikan negara hingga Rp 4 triliun. Pada Juni 2003,
melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor yang
termasuk dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual asetnya
kepada Vista Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal aset Timor
sebenarnya bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan diketahui bahwa 
Vista Bella masih memiliki kaitan dengan grup Humpuss.

Saat ditanya apakah bukti fotokopi bisa dikatakan sah di pengadilan,
Yoseph mengatakan, dalam gugatan perdata terhadap Soeharto dan 
Yayasan Supersemar, kejaksaan juga menggunakan fotokopi bukti 
pengiriman dana dan hingga kini proses pemeriksaan perkaranya masih 
berlanjut.

Yoseph menambahkan, saat ini draft Surat Kuasa Khusus (SKK) dari
Menteri Keuangan masih disusun. Surat kuasa itu, kata dia, akan
menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menindaklanjuti gugatan perdata
terhadap Vista Bella dengan tujuan membatalkan transaksi penjualan PT
Timor kepada Vista Bella atas nama Menteri Keuangan.

Mengenai upaya somasi sebelum mengajukan gugatan perdata untuk
membatalkan transaksi tersebut, Yoseph mengatakan, "somasi tidak
diperlukan, kita langsung ke perkara saja." Yang penting, lanjut dia,
telah ada bukti kuat untuk membatalkan transaksi tersebut. Rini
Kustiani
===========================
Kejaksaan Agung Masih Selidiki Kasus Timor Putra Nasional
Senin, 10 Desember 2007 | 13:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung masih melakukan menyelidiki
kasus dugaan korupsi pencairan kredit PT Timor Putra Nasional sebesar
Rp 4,5 triliun."Masih dalam penyelidikan," kata Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman di Gedung Bundar Kejaksaan
Agung, Senin (10/12).

Penyelidikan dilakukan sejak Juni lalu. Namun, kata dia, kejaksaan
belum menetapkan tersangka. "Kami masih perlu memeriksa," kata dia.

Selama ini, kejaksaan telah memeriksa beberapa pihak, misalnya
karyawan dari Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara.

Seperti diberitakan, pada tahun 1998 Timor mendapatkan kucuran kredit
nvestasi sebesar Rp 4,5 triliun dari Bank Dagang Negara Cabang 
Jakarta
Thamrin dan Bank Bumi Daya Cabang Imam Bonjol.

Nilai kredit itu, menurut Kemas, sama dengan nilai aset yang dimiliki
PT Timor menurut Menteri Keuangan. Aset tersebut, kata dia, kemudian
dijual kepada Vista Bella dengan nilai Rp 512 miliar.

Rini Kustiani
=============================
Sri Mulyani: Deposito Timor Tetap Milik Pemerintah
Kamis, 07 Desember 2006 | 09:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tetap tidak bersedia mencairkan
dana senilai Rp 1,02 triliun dalam rekening PT Timor Putra Nasional
yang tersimpan di PT Bank Mandiri Tbk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan
tetap mengajukan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, yang mengabulkan gugatan Timor atas klaim 
kepemilikan rekening (escrow account) dan deposito tersebut, yang 
saat ini nilainya sudah mencapai Rp 1,13 triliun.

"Buat kami secara legal, aktual, dan historis, kami lihat itu klaim
pemerintah," ujarnya.

Pengadilan Jakarta Selatan pada 21 November lalu mengabulkan gugatan
perdata Timor Putra. Pengadilan memerintah Mandiri mencairkan dana
senilai Rp 1,02 triliun kepada Timor Putra, perusahaan yang didirikan
oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy) Soeharto. Itu mirip dengan 
keputusan Mahkamah Agung pada 15 Juli 2004, yang memenangkan gugatan 
Timor Putra atas penyitaan aset oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah tidak ikut menjual rekening dan
deposito Timor ke PT Vista Bella Pratama. Bank Penyehatan Perbankan
Nasional, kata dia, tidak mungkin menjual aset kepada pihak lain
dengan harga tidak layak.

"Tidak mungkin BPPN pada saat menyerahkan penagihan deposito yang
sudah jelas depositonya ada di bank pemerintah kepada pihak lain
dengan harga yang tidak memadai," katanya.

BPPN menjual tagihan piutang Timor senilai Rp 4,05 triliun kepada
Vista Bella dengan harga Rp 450 miliar pada 2003.

Sebelumnya, sumber Tempo di Departemen Keuangan mengatakan pemerintah
menahan dana itu karena rekening giro dan deposito Timor menjadi
jaminan fasilitas kredit yang diterima oleh perusahaan itu dari PT
Bank Bumi Daya dan PT Bank Dagang Negara (kini sudah merger dan
menjadi Bank Mandiri). Pada 31 Maret 1999, fasilitas kredit dialihkan
kepada Bank Penyehatan Perbankan Nasional oleh Bank Mandiri.

Kuasa hukum Timor Putra, Rico Panderot, kepada Tempo pernah
menyebutkan hak pemerintah melakukan banding tersebut. Dalam majalah
Tempo edisi 4-10 Desember, Rico juga menyebutkan deposito di Bank
Mandiri sah milik Timor. "Bank mandiri salah menahan hak nasabah,"
ujarnya.

Agus Supriyanto
=========================
Uang Timor di Mandiri Bertambah
Selasa, 28 November 2006 | 08:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rekening giro dan deposito (automatic
roll-over) yang menjadi rebutan antara PT Timor Putra Nasional dan
pemerintah di PT Bank Mandiri Tbk. sudah berlipat.

Sejak penyitaan aset Timor di Bank Mandiri pada Maret 1999 sebesar Rp
800 miliar, dana itu sudah bertambah menjadi Rp 1,13 triliun.

Sumber Tempo di Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Departemen Keuangan mengatakan rekening itu merupakan setoran
penjualan mobil Timor. "Tapi karena masih jadi sengketa, kami tidak
bisa mencairkannya. Begitu pula Timor," kata sumber.

Dia menambahkan, meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
mengabulkan gugatan Timor dan menegaskan bahwa pemilik rekening itu
adalah Timor, pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. "Kami pasti
minta banding," katanya.

Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu, mengabulkan gugatan
perdata Timor. Pengadilan memerintah Mandiri segera mencairkan dana
kepada perusahaan yang didirikan oleh Tommy Soeharto tersebut.

Juru bicara Bank Mandiri Mansyur S. Nasution membenarkan bahwa
rekening giro dan deposito yang menjadi sengketa itu makin membesar
dari hari ke hari. "Namanya juga deposito, kan ada bunganya," kata
Mansyur ketika dihubungi Tempo.

Namun, menurut dia, Mandiri tetap harus menunggu persetujuan dari Tim
Pemberesan BPPN atau Menteri Keuangan jika ada yang ingin mencairkan
rekening tersebut. "Tidak ada yang akan berani mencairkannya tanpa
izin Menteri Keuangan," ujarnya.

Soal keputusan pengadilan, menurut Mansyur, tim kuasa hukum Mandiri
sudah menyarankan agar direksi melakukan banding. Apalagi pengadilan
juga memutuskan Mandiri membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp 1
miliar kepada Timor. "Kebijakan direksi, kecenderungannya kami ambil
langkah banding," kata Mansyur.

Pada 15 April 2003, BPPN menjual Timor kepada Vista Bella sebesar Rp
450 miliar. Timor waktu itu masih memiliki sisa utang ke BPPN lebih
dari Rp 4 triliun.

Utang itu merupakan fasilitas kredit kepada Timor dari PT Bank Bumi
Daya dan PT Bank Dagang Negara (yang kemudian merger menjadi 
Mandiri).
Pada 1999, fasilitas kredit tersebut dialihkan ke BPPN oleh Bank
Mandiri berikut jaminan, salah satunya rekening giro dan deposito
Timor di Bank Mandiri tersebut.

Agus Supriyanto
=====================
Taktik Timor
Jum'at, 30 November 2007 | 13:39 WIB

Jika benar indikasi yang diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
itu berarti kelompok bisnis Tommy
Soeharto meminjam uang Rp 4,6 triliun untuk proyek PT Timor Putra
Nasional. Sedapnya, Timor hanya perlu
membayar Rp 445 miliar (cuma sepuluh persen dari total utang) dan
langsung dianggap lunas.

1993
PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy
Soeharto didirikan sebagai proyek mobil
nasional.

4 Juni 1996
Presiden Soeharto memutuskan impor mobil KIA untuk proyek mobil
nasional Timor. Istimewanya, Timor dibebaskan
dari pajak barang mewah yang besarnya 60 persen.

Agustus 1997
Sindikasi 16 bank mengucurkan kredit US$ 690 juta (dengan kurs
sekarang sekitar Rp 6,28 triliun; nilai saat
itu sekitar Rp 4 triliun) tanpa agunan untuk bayi emas Timor.

15 Januari 1998
Atas desakan IMF, proyek mobil nasional dibatalkan.

21 Mei 1998
Rezim Soeharto berakhir.

Juli 1999
BPPN merestrukturisasi bank-bank kreditor Timor dan sebagian 
disatukan
menjadi Bank Mandiri. Piutang bank-bank
itu--termasuk Rp 4,6 triliun kepada Timor--dikelola oleh BPPN agar
Bank Mandiri tampil sehat.

30 April 2003
BPPN menjual hak tagih utang senilai Rp 4,6 triliun di PT Timor 
kepada
PT Vista Bella Pratama dengan harga Rp
445 miliar. Syaratnya, Vista Bella dan Timor tidak memiliki hubungan
ekonomi apa pun untuk mencegah pengutang
keenakan bisa dianggap lunas utangnya dengan uang sedikit.

29 November 2007
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan bukti kelompok
Humpuss, milik Tommy, mengucurkan uang lewat
satu anak perusahaannya ke Vista Bella untuk membeli Timor. Menteri
Keuangan meminta Kejaksaan Agung
membatalkan transaksi jual-beli dan Vista Bella membayar penuh Rp 4,6
triliun dikurangi pembelian Rp 445 miliar.

Konsekuensi
1. Temuan KPK akan memperkuat gugatan perdata pemerintah terhadap
Tommy Soeharto, yang dianggap merugikan
negara lewat berbagai kasus termasuk Timor.

2. Pemerintah akan memiliki "peluru" untuk mempertahankan duit Rp 1,3
triliun di Bank Mandiri, walaupun
pengadilan menyatakan uang itu milik Timor, karena Tommy masih
"berutang" kepada negara.

Sumber: Koran Tempo
sumber: majalah tempo


Kirim email ke