Refleksi: Pengertian klasik : "tidak ada sesuatu golongan dengan sukarela menyerahkan kekuasaan dan sumber rejeki mereka kepada golongan lain", tetap berlaku! Dengan begitu dapat dipastikan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) kemarin yang menyatakan bahwa ex Tapol bisa menjadi presiden adalah dongengan belaka. Apa yang dikatakan MA adalah hanya sepuhan lidah dengan muka berbedak kencur agar supaya kelihatan cantik dengan kesan kepada pendapat umum bahwa demokrasi berazaskan HAM diterapkan sebagaimana mesti di NKRI.
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY DPR dan Pemerintah Halangi Masuknya Calon Perseorangan [JAKARTA] Lambannya DPR dan pemerintah membahas masalah calon perseorangan melalui revisi Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai sebuah kesengajaan untuk menghalangi calon perseorangan maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2008. "DPR dan pemerintah memang tidak rela dan tidak berniat mengakomodasi adanya calon independen dalam pilkada. Kami melihat ada kesengajaan untuk memperlambat proses perubahan terbatas UU No 32 Tahun 2004. Proses yang lambat dan mengulur-ulur waktu ini merupakan upaya untuk menghambat calon independen berlaga dalam Pilkada 2008 nanti," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow di Jakarta, Selasa (11/12). Sikap DPR dan pemerintah itu dinilainya mengingkari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diperbolehkannya calon perseorangan ikut dalam pilkada. Lebih dari itu, Jeirry menilai kelambanan DPR dan pemerintah mengatur calon perseorangan ini secara substansial merupakan pelanggaran hak individu yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada yang juga sudah dijamin konstitusi. "Berdasarkan pemantauan JPPR untuk Pilkada 2008 sudah ada beberapa calon independen yang ingin maju, namun terhambat belum adanya aturan. JPPR khawatir bahwa fenomena lambatnya pembuatan aturan ini akan menjadi sumber konflik baru dalam proses pelaksanaan pilkada tahun depan," ujarnya. Sehubungan dengan itu dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan teknis tentang calon perseorangan untuk memberi dasar diakomodasinya calon independen dalam Pilkada 2008 oleh KPU daerah. Tetapi sebelumnya juru bicara yang juga Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan bahwa calon perseorangan itu harus diatur dalam UU. Dan kewenangan membuat UU hanya berada pada DPR bersama pemerintah, bukan lembaga lain, termasuk KPU. [A-21] Last modified: 11/12/07
