Refleksi: Pengertian klasik : "tidak ada sesuatu golongan dengan sukarela 
menyerahkan  kekuasaan dan sumber rejeki mereka kepada golongan lain", tetap 
berlaku! Dengan begitu dapat dipastikan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) 
kemarin yang menyatakan bahwa ex Tapol bisa menjadi presiden adalah dongengan 
belaka. Apa yang dikatakan MA adalah hanya sepuhan lidah dengan muka berbedak 
kencur agar supaya kelihatan cantik dengan  kesan kepada pendapat umum bahwa 
demokrasi berazaskan HAM  diterapkan sebagaimana mesti di NKRI.

http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/12/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
DPR dan Pemerintah Halangi Masuknya Calon Perseorangan
[JAKARTA] Lambannya DPR dan pemerintah membahas masalah calon perseorangan 
melalui revisi Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dinilai sebuah kesengajaan untuk menghalangi calon perseorangan maju dalam 
pemilihan kepala daerah (pilkada) 2008. 

"DPR dan pemerintah memang tidak rela dan tidak berniat mengakomodasi adanya 
calon independen dalam pilkada. Kami melihat ada kesengajaan untuk memperlambat 
proses perubahan terbatas UU No 32 Tahun 2004. Proses yang lambat dan 
mengulur-ulur waktu ini merupakan upaya untuk menghambat calon independen 
berlaga dalam Pilkada 2008 nanti," kata Koordinator Nasional Jaringan 
Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow di Jakarta, Selasa 
(11/12). 

Sikap DPR dan pemerintah itu dinilainya mengingkari keputusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) tentang diperbolehkannya calon perseorangan ikut dalam pilkada. 
Lebih dari itu, Jeirry menilai kelambanan DPR dan pemerintah mengatur calon 
perseorangan ini secara substansial merupakan pelanggaran hak individu yang 
ingin mencalonkan diri dalam pilkada yang juga sudah dijamin konstitusi. 

"Berdasarkan pemantauan JPPR untuk Pilkada 2008 sudah ada beberapa calon 
independen yang ingin maju, namun terhambat belum adanya aturan. JPPR khawatir 
bahwa fenomena lambatnya pembuatan aturan ini akan menjadi sumber konflik baru 
dalam proses pelaksanaan pilkada tahun depan," ujarnya. 

Sehubungan dengan itu dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan 
aturan teknis tentang calon perseorangan untuk memberi dasar diakomodasinya 
calon independen dalam Pilkada 2008 oleh KPU daerah.
Tetapi sebelumnya juru bicara yang juga Kepala Pusat Penerangan Departemen 
Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan bahwa calon perseorangan itu harus 
diatur dalam UU. Dan kewenangan membuat UU hanya berada pada DPR bersama 
pemerintah, bukan lembaga lain, termasuk KPU. [A-21] 


Last modified: 11/12/07 

Kirim email ke