Refleksi: Pemekaran adalah politik rezim Jakarta untuk mengangkat raja-raja kecil agar penarikan upeti bisa berjalan lancar. Buktinya silahkan lihat pemakaran propinsi dan daerah istimewa sebelumnya di Nusantara, tidak ada perubahan fundamental dalam kehidupan rakyat, selain raja-raja kecil yang beruntung. Dalam bahasa kasar disebutkan ini adalah prakterk lazim kolonial terkandung politik "devide et impera". Penolakan mahasiswa Papua dapat dibenarkan!
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Tolak Pemekaran [JAKARTA] Belasan orang yang tergabung dalam Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia menolak pemekaran beberapa kabupaten baru dari Kabupaten induk Jayawijaya Papua yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu. Penolakan itu mereka ekspresikan dengan berunjuk rasa di kantor Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Jakarta, Selasa (11/12). Sekretaris Jenderal yang juga juru bicara asosiasi itu, Markus Haluk kepada wartawan di Depdagri mengatakan, pemekaran beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah itu bukanlah aspirasi masyarakat, tetapi hanya sekelompok elite, terutama Bupati Jayawijaya. Bahkan dia menuduh bupati Kabupaten Jayawijaya sebagai bupati yang korup. Menurut dia, tim yang dibuat untuk mengkaji pembentukan kabupaten-kabupaten itu belum menginjakkan kakinya di Kabupaten Jayawijaya. "Rakyat Papua memang membutuhkan pembangunan, tetapi pemekaran itu bukan aspirasi rakyat. Yang mau pemekaran itu kan bupatinya yaitu Bupati Jayawijaya yang korup itu," ujarnya. Semula mereka hanya mau berdialog dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto untuk menyampaikan penolakan mereka atas kabupaten-kabupaten baru tersebut. Tetapi karena Mardiyanto sedang berada di Bali, perwakilan pengunjuk rasa itu akhirnya hanya diterima oleh Kepala Bagian Penanganan dan Pengaduan Puspen Depdagri, Manuarang Sinaga. [A-21] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 11/12/07
