Refleksi: Masayaalloh! Apakah dari semula tidak ditentukan apa dan cara bagaimana yang efektif agar dapat diperoleh hasil sebesar mungkin? Ataukah biar pelan-pelan asalah politik tebang pilih berjalan?
http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Kasus Dana BI ke DPR KPK Didesak Segera Tingkatkan Status ke Penyidikan [JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera meningkatkan status kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR dan sejumlah aparat penegak hukum. Data, dokumen, serta keterangan dari sekian puluh saksi baik dari pejabat BI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPR yang diperoleh KPK sebenarnya sudah sangat cukup untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Persoalannya sekarang, hanya pada keinginan dan keseriusan pimpinan KPK untuk segera mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Hal tersebut dikemukakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko yang dihubungi SP di Jakarta, Rabu (12/12). Menurut dia, dari segi waktu, sebenarnya penyelidikan KPK sudah bisa menentukan ke mana arah kasus ini akan bergerak. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan penanganan kasus ini terkesan lamban. Pertama, rendahnya kemampuan penyelidik di KPK dalam mengusut dan membongkar kasus ini. Kedua, soal kemauan dan keseriusan pimpinan KPK dalam menuntaskan kasus ini. "Bisa saja, penyelidik di KPK sudah menemukan banyak kemajuan untuk meningkatkan status kasus ini tapi karena pimpinan KPK masih berhati-hati maka kasus ini masih berjalan seperti sekarang. Bisa juga terjadi sebaliknya, Pimpinan KPK-nya serius namun kemampuan penyelidik di tingkat bawah sangat rendah," ujarnya. Dia mengatakan, semakin lama kasus ini ditangani akan semakin banyak pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan kasus ini demi kepentingan politis mereka masing-masing. Kasus ini, lanjut dia, sangat disorot masyarakat dan sebenarnya bisa dijadikan ajang pembuktian kepada masyarakat bahwa KPK tidak melakukan tebang pilih kasus seperti yang ditudingkan sejumlah kalangan ke KPK selama ini. Danang mengkhawatirkan, apabila kasus ini tidak mampu dituntaskan oleh pimpinan KPK periode sekarang maka kasus ini bisa menjadi "bola liar" untuk pimpinan KPK periode 2007-2011. Pada bagian lain, Danang meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPR juga segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan internal dalam kasus ini. Sehingga ada kejelasan sikap dan rekomendasi dari BK DPR terhadap para anggota DPR yang diduga menerima aliran dana BI. Rekayasa Akuntansi Sementara itu, auditor BPK, Soekoyo mengatakan, mencuatnya kasus aliran dana BI berawal dari temuan BPK atas kejanggalan laporan keuangan Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). "Pada pemeriksaan laporan keuangan BI, diketahui ada hubungan istimewa dengan YLPPI. Untuk mengungkap hal tersebut, BPK meminta laporan keuangan YLPPI, yang ternyata terlihat adanya penurunan nilai aset yang signifikan, dari posisi neraca Juni 2003 sebesar Rp 271.898 Miliar, dan neraca per 31 Desember 2003 menjadi Rp 179.421 miliar," ujarnya. Disebut Soekoyo, antara Juni sampai November 2003, tidak ada laporan keuangan YLPPI, yang kemudian berganti nama menjadi YPPI. "Atas dasar itu BPK meminta jawaban kenapa terjadi penurunan aset, yang penggunaannya tidak tercatat," ucapnya. Pergantian nama dari YLPPI yang didirikan pada 1993 menjadi YPPI pada Agustus 2003 itu, kata Soekoyo, yang menimbulkan dugaan adanya rekayasa akuntansi. "Saldo awal pembentukan YPPI, asetnya langsung menurun," katanya. "Setelah perubahan nama itu, BPK melakukan pemeriksaan lanjutan pada 2005 sampai 2006. Diketahui penggunaan dana tersebut tidak tercantum dalam laporan keuangan YPPI karena adanya rekayasa pembukuan," ujarnya. Diketahui kemudian, adanya penarikan dan penggunaan dana oleh Dewan Gubernur BI sesuai keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni, dan 22 Juli 2003. "Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU No 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 UU No 15 Tahun 2006, serta standar audit pemeriksaan keuangan negara, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi berwenang, sesuai ketentuan UU," katanya. Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan, bisa memaklumi jika BPK langsung melaporkan temuan penyimpangan pada KPK, sebelum ada keputusan politik DPR. "Dapat dipahami kalau BPK langsung melaporkan pada penegak hukum, karena DPR termasuk pihak yang teradu," tandasnya. [B-14/M-17] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 11/12/07
