http://www.suarapembaruan.com/News/2007/12/12/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
--------------------------------------------------------------------------------

Kasus Dana BI ke DPR 

KPK Didesak Segera Tingkatkan Status ke Penyidikan
[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera meningkatkan status 
kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR dan sejumlah aparat penegak hukum. 

Data, dokumen, serta keterangan dari sekian puluh saksi baik dari pejabat BI, 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan DPR yang diperoleh KPK sebenarnya sudah 
sangat cukup untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. 
Persoalannya sekarang, hanya pada keinginan dan keseriusan pimpinan KPK untuk 
segera mengungkap dan menuntaskan kasus ini. 

Hal tersebut dikemukakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) 
Danang Widoyoko yang dihubungi SP di Jakarta, Rabu (12/12). Menurut dia, dari 
segi waktu, sebenarnya penyelidikan KPK sudah bisa menentukan ke mana arah 
kasus ini akan bergerak. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan penanganan kasus 
ini terkesan lamban. Pertama, rendahnya kemampuan penyelidik di KPK dalam 
mengusut dan membongkar kasus ini. Kedua, soal kemauan dan keseriusan pimpinan 
KPK dalam menuntaskan kasus ini. 

"Bisa saja, penyelidik di KPK sudah menemukan banyak kemajuan untuk 
meningkatkan status kasus ini tapi karena pimpinan KPK masih berhati-hati maka 
kasus ini masih berjalan seperti sekarang. Bisa juga terjadi sebaliknya, 
Pimpinan KPK-nya serius namun kemampuan penyelidik di tingkat bawah sangat 
rendah," ujarnya. 

Dia mengatakan, semakin lama kasus ini ditangani akan semakin banyak 
pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan kasus ini demi kepentingan politis 
mereka masing-masing. Kasus ini, lanjut dia, sangat disorot masyarakat dan 
sebenarnya bisa dijadikan ajang pembuktian kepada masyarakat bahwa KPK tidak 
melakukan tebang pilih kasus seperti yang ditudingkan sejumlah kalangan ke KPK 
selama ini. 

Danang mengkhawatirkan, apabila kasus ini tidak mampu dituntaskan oleh pimpinan 
KPK periode sekarang maka kasus ini bisa menjadi "bola liar" untuk pimpinan KPK 
periode 2007-2011. 

Pada bagian lain, Danang meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPR juga segera 
mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan internal dalam kasus ini. Sehingga 
ada kejelasan sikap dan rekomendasi dari BK DPR terhadap para anggota DPR yang 
diduga menerima aliran dana BI. 


Rekayasa Akuntansi 

Sementara itu, auditor BPK, Soekoyo mengatakan, mencuatnya kasus aliran dana BI 
berawal dari temuan BPK atas kejanggalan laporan keuangan Yayasan Lembaga 
Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI), yang berganti nama menjadi Yayasan 
Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). 

"Pada pemeriksaan laporan keuangan BI, diketahui ada hubungan istimewa dengan 
YLPPI. Untuk mengungkap hal tersebut, BPK meminta laporan keuangan YLPPI, yang 
ternyata terlihat adanya penurunan nilai aset yang signifikan, dari posisi 
neraca Juni 2003 sebesar Rp 271.898 Miliar, dan neraca per 31 Desember 2003 
menjadi Rp 179.421 miliar," ujarnya. 

Disebut Soekoyo, antara Juni sampai November 2003, tidak ada laporan keuangan 
YLPPI, yang kemudian berganti nama menjadi YPPI. "Atas dasar itu BPK meminta 
jawaban kenapa terjadi penurunan aset, yang penggunaannya tidak tercatat," 
ucapnya. 

Pergantian nama dari YLPPI yang didirikan pada 1993 menjadi YPPI pada Agustus 
2003 itu, kata Soekoyo, yang menimbulkan dugaan adanya rekayasa akuntansi. 
"Saldo awal pembentukan YPPI, asetnya langsung menurun," katanya. 

"Setelah perubahan nama itu, BPK melakukan pemeriksaan lanjutan pada 2005 
sampai 2006. Diketahui penggunaan dana tersebut tidak tercantum dalam laporan 
keuangan YPPI karena adanya rekayasa pembukuan," ujarnya. 

Diketahui kemudian, adanya penarikan dan penggunaan dana oleh Dewan Gubernur BI 
sesuai keputusan rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni, dan 22 Juli 2003. 

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU No 15 Tahun 2004 dan Pasal 8 UU No 15 
Tahun 2006, serta standar audit pemeriksaan keuangan negara, apabila dalam 
pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan kepada instansi 
berwenang, sesuai ketentuan UU," katanya. 

Wakil Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mengatakan, bisa memaklumi jika BPK langsung 
melaporkan temuan penyimpangan pada KPK, sebelum ada keputusan politik DPR. 
"Dapat dipahami kalau BPK langsung melaporkan pada penegak hukum, karena DPR 
termasuk pihak yang teradu," tandasnya. [B-14/M-17] 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 11/12/07 

Kirim email ke