Dari Humpuss Mengalir ke Humpuss: Lika-liku Duit Timor Tommy

http://www.tempointeraktif.com/hg/mbmtempo/free/nasional.html

Edisi. 42/XXXVI/10 - 16 Desember 2007,  Nasional  
Dari Humpuss Mengalir ke Humpuss
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan aliran dana dari PT Humpuss 
ke Vista Bella untuk membeli aset Timor Putra Nasional. Taktik 
bisnis yang licin dan berbelit.  

KISRUH antara pemerintah dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy 
Soeharto bakal kian seru saja. Rebutan tabungan Rp 612 miliar di 
Bank Paribas, Guernsey, Inggris, belum juga kelar, kini keduanya 
habis-habisan memperebutkan deposito Rp 1,3 triliun di Bank Mandiri. 

November 2006, kubu Pangeran Cendana itu sempat berkibar. Para hakim 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberinya kemenangan. Artinya, 
uang di brankas Mandiri itu sah milik Tommy. 

Tapi, dua pekan lalu, giliran pemerintah yang bersorak. Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta membatalkan keputusan para hakim dari selatan itu.

Fulus segunung itu pun jadi milik pemerintah. Pertempuran masih 
berlanjut karena Tommy bersiap melayangkan permohonan kasasi ke 
Mahkamah Agung.

Di tengah sengitnya perseteruan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi 
melansir temuan yang mengejutkan. Humpuss ditengarai telah 
mensponsori PT Vista Bella untuk membeli hak tagih piutang Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional di PT Timor Putra Nasional. Proses 
jual-beli itu berlangsung 30 April 2003. Piutang senilai Rp 4,2 
triliun dibeli Vista Bella seharga Rp 512 miliar saja.

Humpuss adalah grup bisnis milik Tommy Soeharto yang bergerak di 
sejumlah bidang, di antaranya perdagangan, batu bara, perminyakan, 
dan carter pesawat. Timor Putra Nasional juga milik anak bungsu 
Presiden Soeharto itu.

Jika tuduhan itu benar, transaksi jual-beli BPPN dengan Vista Bella 
bisa dibatalkan. Mengapa? Dalam pasal 3 perjanjian itu disebutkan 
bahwa pembeli tidak boleh memiliki afiliasi dengan pemilik lama.

Nah, jika perjanjian jual-beli itu dibatalkan, utang Timor Putra 
Nasional dinyatakan belum lunas. Artinya, perusahaan itu tetap harus 
membayar Rp 4,2 triliun kepada pemerintah.

Dengan utang sebesar itu, klaim pemerintah atas uang Rp 1,3 triliun 
di Bank Mandiri kian kuat. Jadi, "Mudah-mudahan Timor menyadari 
bahwa tidak ada gunanya mengajukan kasasi," kata Hadiyanto, 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan, Senin pekan 
lalu. 

Timor terjepit, pemerintah di atas angin. Kini KPK harus bekerja 
keras membuktikan bahwa uang Vista Bella benar-benar berhulu dari 
Humpuss. 

l l l

TRANSAKSI jual-beli piutang Timor itu memang rumit dan melibatkan 
banyak pihak. Vista Bella sendiri sesungguhnya cuma mitra lokal dari 
Amazonas Finance dan Wedingley Capital—dua perusahaan milik investor 
dari Singapura dan Venezuela—yang ikut dalam transaksi ini. Amazonas 
dan Wedingley adalah perusahaan yang berpusat di Negeri Singa, 
Singapura. 

Walau meliuk ke mana-mana, para penyidik KPK sukses mengendus 
keterkaitan sejumlah perusahaan itu dengan Grup Humpuss.

Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK, hakulyakin temuan para penyidiknya 
itu sangat kuat dan disertai bukti yang sahih. Ruki 
memastikan, "Kami menemukan aliran dana dari Humpuss ke Vista 
Bella."

Sejumlah sumber yang ditemui Tempo menguatkan keterangan Ruki. 
Seorang sumber yang memahami lika-liku transaksi ini menuturkan 
aliran dana itu dilakukan secara berantai.

Dari Humpuss, menurut sumber itu, duit tidak dikirim langsung ke 
Vista Bella, tapi diputar dulu lewat sejumlah perusahaan. Coba 
perhatikan transaksi berikut ini.

April 2003, Humpuss mengirim uang kepada sebuah perusahaan—sebut 
saja namanya PT Mabuba—yang diduga kuat berafiliasi dengan Humpuss.

Uang dikirim dua kali dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kiriman 
pertama sekitar Rp 76 miliar. Kiriman kedua sekitar Rp 36 miliar. 
Jadi total yang dikirim Rp 112 miliar dan dialirkan lewat sejumlah 
bank.

Dari Mabuba, uang segunung itu tidak mengalir ke Vista Bella, tapi 
dikirim langsung ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Pengiriman 
dilakukan beberapa kali.

Di ujung April 2003, misalnya, Mabuba mengirim uang sekitar Rp 17 
miliar ke BPPN lewat sebuah bank swasta. Sesudah itu, disusul 
pengiriman berikutnya. Dan sumber Tempo itu memastikan, "Semua uang 
dikirim atas nama PT Vista Bella."

Memang ada uang yang mengalir langsung ke Vista Bella, tapi itu cuma 
agency fee yang jumlahnya Rp 8 miliar. Uang itu dikirim awal 
November 2003.Sumber lain, yang sangat dekat dengan Vista Bella, 
membenarkan adanya kiriman dana delapan miliar itu.

Di luar aliran dana itu, ditemukan pula sejumlah bukti tentang 
pertalian antara Vista Bella dan Humpuss. Para petinggi PT Mabuba 
diduga kuat juga petinggi Humpuss.

Sumber ini menyebut petinggi Mabuba yang berinisial BM sebagai 
orangnya Humpuss. Keterkaitan Humpuss dalam transaksi ini juga bisa 
ditelusuri dari mitra Vista Bella yang berasal dari mancanegara itu.

Sumber Tempo menyebutkan bahwa seorang warga negara Venezuela, sebut 
saja namanya Carlos Gonzales, yang terlibat dalam transaksi ini juga 
terkait dengan Humpuss.

Sebab, belakangan, kata sumber itu, Carlos bekerja di sebuah 
perusahaan marmer yang berkantor di sebuah gedung menjulang di Jalan 
Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, perusahaan itu diduga kuat 
masih berafiliasi dengan Humpuss. Para penyidik KPK, menurut sumber 
tersebut, sebaiknya meminta sejumlah lembaga negara agar membuka 
bukti-bukti keterkaitan itu. 

Soal benar-tidaknya Carlos bekerja di Gatot Subroto, misalnya, bisa 
ditanyakan kepada Departemen Tenaga Kerja. Sebab, departemen itu 
punya data lengkap soal tenaga kerja asing di Indonesia.

l l l

KISRUH panjang nan ruwet ini bermula pada 14 tahun silam. Tahun 
1993, Tommy Soeharto, yang gemar main balap mobil itu, mendirikan 
pabrik mobil nasional. Namanya: Teknologi Industri Mobil Rakyat, 
disingkat Timor. Nama lengkap perusahaan itu kemudian menjadi Timor 
Putra Nasional.

Tommy menggandeng Kia Motor, pabrik mobil dari Korea Selatan, dalam 
proyek raksasa itu. Soeharto, yang ketika itu kekuasaannya masih 
kukuh, menopang rencana putra bungsunya ini lewat secarik surat 
keputusan tanggal 4 Juni 1996.

Di situ disebutkan bahwa mobil impor yang kandungan lokalnya minimal 
60 persen dibebaskan dari bea masuk. Inilah rezeki nomplok untuk 
Timor.

Pada 10 Juni 2006, Bank Bumi Daya menerbitkan surat utang bagi Timor 
untuk mengimpor 4.000 unit mobil Kia. Ribuan mobil itu kemudian 
melenggang masuk tanpa pajak.

Guna melunasi utang itu, hasil penjualan mobil ditampung di Bank 
Bumi Daya, yang rekeningnya dikuasai Timor.

Sokongan untuk proyek ini terus mengalir. Awal Agustus 1997, 
sindikasi 16 bank saweran memperkuat proyek besar ini. Dari belasan 
bank itu, terkumpul sekitar Rp 4,2 triliun.

Duit segunung itu mengucur tanpa agunan, dengan masa pinjaman 10 
tahun dan bunga cuma tiga persen.

Tapi krisis ekonomi kemudian menggulung Indonesia sejak 1997. 
Januari 1998, atas desakan Dana Moneter Internasional, Soeharto 
mencabut proyek mobil nasional ini.

Dikepung krisis ekonomi bertubi-tubi, sejumlah bank yang 
menggelontorkan dana ke Timor kehabisan napas. Ada yang langsung 
tewas, ada pula yang masuk ruang gawat darurat BPPN. Piutang belasan 
bank ke Timor, yang jumlahnya Rp 4,2 triliun, pindah ke lembaga itu.

Bersama tiga bank lain, Bank Bumi Daya kemudian melebur menjadi Bank 
Mandiri. Uang hasil penjualan mobil Timor tadi ikut pindah ke sana.

Jadilah Tommy Soeharto berurusan dengan dua pihak. Untuk utang Rp 
4,2 triliun, dia berurusan dengan BPPN, dan untuk uang Rp 1,3 
triliun, ia berurusan dengan Bank Mandiri.

Piutang BPPN di Timor kemudian dibeli Vista Bella. Dengan demikian, 
Timor menilai kewajibannya tuntas sudah. Itu sebabnya Tommy merasa 
berhak atas uang Rp 1,3 triliun di Bank Mandiri.

Tapi pemerintah menahan uang itu. Kantor Bea-Cukai Jakarta dan 
Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang mengirim tagihan pajak ke Timor 
yang nilainya miliaran rupiah.

Timor kemudian menggugat kedua lembaga itu. Dari pengadilan negeri 
hingga kasasi di Mahkamah Agung, Timor memenangi perkara ini. Itu 
sebabnya Timor ngotot menarik uang tersebut.

Sejatinya fulus selangit itu nyaris dicairkan saat Ramadan 2005. 
Saat itu petinggi Bank Mandiri sudah memerintahkan sejumlah anggota 
stafnya mengirim uang itu ke Timor.

Tapi, pada suatu sore di bulan puasa itu, seorang pria separuh baya 
meluncur ke kantor KPK di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Dia membawa 
berita besar tentang rencana pencairan doku Rp 1,3 triliun tersebut. 
Si pria menyodorkan bukti: ada surat petinggi Mandiri kepada bagian 
pencairan uang bank pemerintah itu agar duit segera dikirim.

Para petinggi komisi ini berusaha sekuat tenaga menghentikan proses 
pencairan itu. Mereka lalu memberi tahu Menteri Keuangan Jusuf 
Anwar. Pak Menteri turun tangan dan pencairan itu pun gagal. 
Petinggi Timor naik pitam.

Mereka lalu menggugat pemerintah—dalam hal ini Bank Mandiri—ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim di sana memenangkan Tommy. 
Tapi pengadilan tinggi memenangkan pemerintah.

Belum lagi bergerak ke Mahkamah Agung, kubu Tommy disodok dalam 
kasus jual-beli piutang BPPN oleh Vista Bella itu.

Pemerintah kini sigap bergerak. Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani sudah memberikan kuasa hukum kepada Kejaksaan Agung untuk 
menggugat Vista Bella dan Humpuss ke pengadilan.

Amunisi pemerintah jelas sangat ampuh. "Ada klausul dalam 
perjanjian yang menyebutkan bahwa apabila Vista Bella melakukan 
pelanggaran, pemerintah bisa membatalkan jual-beli itu," kata Sri 
Mulyani.

Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Tommy Soeharto, mengecam 
pernyataan Sri Mulyani. Menteri Keuangan, kata dia, salah satu pihak 
dalam perkara ini. Semua tuduhan terhadap Humpuss seharusnya 
dibuktikan secara hukum. "Kok, eksekutif seperti berada di atas 
pengadilan," kata Kaligis. Soal perkara dengan Mandiri, Kaligis 
memastikan akan segera mengajukan permohonan kasasi. 

Kisruh Timor yang menyala sejak 14 tahun silam itu tampaknya bakal 
terus membara. 

Wenseslaus Manggut, Anton Septian, Arif A. Kuswardono
--
Lika-liku Duit Timor 

Agustus 1995
PT Timor Putra Nasional didirikan dengan 99 persen saham dimiliki 
Hutomo Mandala Putra. 

Juni 1996
Keluar Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil 
Nasional, yang mengizinkan sekitar 4.000 mobil KIA diimpor PT Timor 
masuk tanpa pajak. 

Agustus 1997
PT Timor mendapat kredit dari 16 bank nasional—yang sekarang melebur 
ke Bank Mandiri. Sindikasi bank yang dipimpin Bank Dagang Negara 
mengucurkan kredit tanpa agunan US$ 690 juta dengan bunga 3 persen 
dan masa pinjamannya 10 tahun. 

Januari 1998
Karena tekanan Dana Moneter Internasional (IMF), Soeharto mencabut 
keputusan presiden tentang mobil nasional. 

Maret-Desember 1999
Kantor Bea Cukai Tanjung Priok dan Pelayanan Pajak Tanah Abang 
mengirim surat paksa penagihan pajak sekitar Rp 3 triliun atas bea 
masuk mobil Timor. Timor menggugat surat ini ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara Jakarta.

PT Timor Putra Nasional menjadi pasien Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN). Setelah itu, Timor menyerahkan sejumlah asetnya 
kepada BPPN sebagai jaminan pembayaran utang Rp 4 triliun itu.

September 2000
PT Timor dan BPPN menandatangani nota kesepahaman mengenai 
restrukturisasi utang PT Timor. 

Juni-Juli 2001
Direktorat Jenderal Pajak menyita aset PT Timor sekaligus memblokir 
dana deposito yang tersimpan di Mandiri.

Timor menggugat sembilan pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 
mulai dari Menteri Perindustrian hingga Kepala Kantor Bea Cukai 
Tanjung Priok, dalam soal penetapan pajak. 

April 2002
PT Vista Bella Pratama didirikan oleh pengusaha bernama Taufik Surya 
Darma. Dalam dokumen BPPN yang diperoleh Tempo, perusahaan itu 
beralamat di Ruko Muara Karang Raya Blok Z-3-S Nomor 47, Pluit, 
Jakarta Utara.

Juni 2003
BPPN melelang piutang PT Timor senilai Rp 4 triliun tersebut, yang 
kemudian dimenangi oleh Vista Bella Pratama dengan harga Rp 512 
miliar (11 persen dari total nilai utang dari BPPN). Perjanjian jual-
beli ini memuat klausul, tak boleh ada keterkaitan langsung atau tak 
langsung antara perusahaan itu dan Grup Humpuss atau pemiliknya. 
Kalau ternyata ada hubungan, mereka harus membayar semua sisa 
utangnya kepada BPPN. 

Juli-Agustus 2004
Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali PT Timor tentang surat 
paksa penagihan dari kantor pajak dan bea cukai. 

Mahkamah Agung membatalkan penyitaan aset PT Timor oleh Direktorat 
Pajak.

Januari 2005
PT Timor meminta deposito mereka di Bank Mandiri Rp 1,3 triliun, 
yang merupakan hasil penjualan mobil Timor, dicairkan. Permintaan 
ini ditolak Mandiri karena Menteri Keuangan Yusuf Anwar meminta uang 
itu ditahan karena merupakan jaminan utang Rp 4 triliun yang belum 
dibayar.

Juni-November 2006
PT Timor menggugat Bank Mandiri dan Departemen Keuangan di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menahan uang Rp 1,3 triliun 
itu. Pengadilan memenangkan Timor. Hakim menyatakan PT Timor pemilik 
sah giro dan 76 deposito pada rekening penampung (escrow account) Rp 
1,027 triliun dan US$ 3.974,94.

November 2007
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding Bank Mandiri dan 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Komisi Pemberantasan Korupsi melansir temuan adanya indikasi PT 
Vista Bella punya hubungan dengan PT Timor Putra Nasional.

buatan Radja|endro 
Majalah Tempo
42/XXXVI/10 - 16 Desember 2007
---------------
* Ada Bukti Transfer Dana ke PT Vista Bella
 Kompas - Rabu, 12 Desember 2007 
 
Untuk menggugat PT Vista Bella Pratama atau VBP, dibutuhkan bukti-
bukti yang kuat. Apabila bukti-bukti itu sudah dimiliki, somasi 
tidak diperlukan lagi. 

Hal itu dikemukakan Yoseph Suardi Sabda, Direktur Perdata pada 
Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, terkait 
kesiapan jaksa menggugat PT VBP. "Sekarang masih menunggu surat 
kuasa khusus dari Menteri Keuangan," kata Yoseph di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/12). 

Menurut Yoseph, ia sudah melihat fotokopi bukti transfer dana dari 
Humpuss ke PT VBP. Dalam dokumen itu, transfer dana melalui bank 
terjadi pada Maret 2003. Padahal, transaksi jual-beli aset utang PT 
TPN pada April 2003. "Saya tidak tahu bank apa. Pokoknya, bukti 
aliran dana itu ada. Saya tidak tahu jumlahnya, tapi bukan hanya 
satu," kata Yoseph. 

Yoseph mengatakan, meskipun dokumen transfer dana itu berupa 
fotokopi, diyakini itu bisa digunakan sebagai bukti menggugat PT 
VBP. Dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan 
pemerintah terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar dan mantan Presiden 
Soeharto, fotokopi dokumen diakui sebagai bukti. 

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 
penyimpangan dalam praktik kolusi dalam penjualan aset Grup Humpuss, 
yaitu PT Timor Putra Nasional (TPN) oleh PT VBP. Ditemukan aliran 
dana dari Humpuss kepada PT VBP untuk membeli PT TPN. Utang PT TPN 
kepada Bank Mandiri saat diambil alih Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional sebesar Rp 4,576 triliun, namun dibeli PT VBP hanya Rp 512 
miliar. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lantas meminta Kejaksaan 
Agung untuk membatalkan transaksi tersebut. 

Jaksa Agung Hendarman Supandji, Senin malam di Cianjur, menjelaskan, 
Menkeu meminta Kejagung untuk menuntaskan proses perdatanya. Adapun 
proses pidana berkaitan dengan dugaan korupsi dan kolusinya masih 
ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. (IDR) 
======================
Kejaksaan Punya Bukti Aliran Dana Humpus Ke Vista Bella
Selasa, 11 Desember 2007 | 14:08 WIB 

TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan mengaku memiliki bukti adanya 
aliran dana dari Humpuss kepada PT Vista Bella Pratama untuk membeli 
hak tagih PT Timor Putra Nasional dari Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN).

"Saya sudah lihat ada aliran dana dari Timor dan Humpuss kepada 
Vista Bella," kata Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Yoseph Suardi Sabda setelah sidang 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/12). 

Bukti tersebut, kata dia, berupa fotokopi transfer bank kepada Vista 
Bella yang dilakukan sekitar bulan Maret 2003. "Tapi saya tidak tahu 
bank apa dan berapa jumlahnya," kata Yoseph. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penjualan aset 
PT Timor ternyata merugikan negara hingga Rp 4 triliun. Pada Juni 
2003, melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), PT. Timor 
yang termasuk dalam grup Humpuss milik Tommy Soeharto menjual 
asetnya kepada Vista Bella Pratama sebesar Rp 512 miliar, padahal 
aset Timor sebenarnya bernilai Rp 4,576 triliun. Belakangan 
diketahui bahwa Vista Bella masih memiliki kaitan dengan grup 
Humpuss. 

Saat ditanya apakah bukti fotokopi bisa dikatakan sah di pengadilan, 
Yoseph mengatakan, dalam gugatan perdata terhadap Soeharto dan 
Yayasan Supersemar, kejaksaan juga menggunakan fotokopi bukti 
pengiriman dana dan hingga kini proses pemeriksaan perkaranya masih 
berlanjut. 

Yoseph menambahkan, saat ini draft Surat Kuasa Khusus (SKK) dari 
Menteri Keuangan masih disusun. Surat kuasa itu, kata dia, akan 
menjadi dasar bagi kejaksaan untuk menindaklanjuti gugatan perdata 
terhadap Vista Bella dengan tujuan membatalkan transaksi penjualan 
PT Timor kepada Vista Bella atas nama Menteri Keuangan. 

Mengenai upaya somasi sebelum mengajukan gugatan perdata untuk 
membatalkan transaksi tersebut, Yoseph mengatakan, "somasi tidak 
diperlukan, kita langsung ke perkara saja." Yang penting, lanjut 
dia, telah ada bukti kuat untuk membatalkan transaksi tersebut. Rini 
Kustiani 
=========================


Kirim email ke