Korban Lapindo Terkejut Mengetahui Bakrie Orang Terkaya
Kamis, 13 Desember 2007 | 21:40 WIB 



TEMPO Interaktif, Surabaya:
Korban lumpur panas Lapindo yang hingga kini masih bertahan di pengungsian 
mengaku terkejut mendengar informasi yang menyebutkan keluarga Bakrie sebagai 
orang paling kaya di Indonesia. 

"Kalau terkaya, harusnya tidak ada lagi alasan bagi mereka menunda proses 
pembayaran ganti rugi. Apa susahnya bagi dia menyediakan tanah baru bagi kami," 
ujar Sunarto, Koordinator Korban Lapindo yang masih bertahan di pengungsian 
Pasar Baru Porong, Rabu (13/12).

Hingga saat ini, sebanyak 300-an keluarga korban lumpur panas di lahan 
perusahaan milik keluarga Bakrie itu masih betahan di pengungsian dan menolak 
konsep ganti rugi yang yang dibayarkan dengan dicicil 20 persen di muka. Mereka 
mendesak ganti rugi minimal diberikan 50 persen di muka, plus disediakan lahan 
kosong, sehingga kehidupan bertetangga yang mereka bina sejak lama bisa 
dilanjukan di tempat baru.

"Sejak awal mereka berujar, demi menjaga nama baik keluarga akan memberikan 
yang terbaik bagi korban lumpur. Tapi mana buktinya?" Sunarto menambahkan. 
"Mereka memang tidak punya itikad baik."

Keluarga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie dinobatkan 
sebagai urutan teratas dalam daftar orang terkaya di Indonesia oleh Majalah 
Forbes Asia's 2007. Dengan jumlah kekayaan 5,4 miliar dollar AS, Bakrie 
menggeser posisi Sukanto Tanoto yang tahun lalu berada di posisi puncak. 

Tahun ini Sukanto, pemilik Grup Raja Garuda Mas dan Asian Agri, berada di 
urutas kedua dengan jumlah kekayaan 4,7 miliar dollar AS. Seperti halnya 
Bakrie, penobatan Sukanto pun menjadi sorotan lantaran kelompok bisnisnya 
disebut oleh Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan manipulasi pajak senilai 
lebih dari Rp 1,3 triliun. 

Dihubungi Tempo kamis (13/12) sore tadi, juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara 
Satriawangsa, mengatakan penobatan oleh Forbes itu bukanlah hal yang perlu 
dibesar-besarkan. Ia juga menegaskan Aburizal Bakrie sudah tidak mengurus 
bisnisnya sejak tahun 2003. Apalagi setelah ia terpilih dalam kabinet menjadi 
Menteri Koordinator Perekonomian pada 2004, hingga saat ini menjadi Menteri 
Kesejahteraan Rakyat. 

Disinggung mengenai lumpur Lapindo, Lalu mengatakan bahwa tidak ada masalah 
dengan proses yang sudah berjalan. "Kita masih berkomitmen, walaupun sebenarnya 
belum diputuskan bersalah," ujarnya. Sejauh ini, kata Lalu, pembayaran masih 
terus berjalan. 

Realisasi uang muka ganti rugi 20 persen yang telah dikeluarkan juru bayar 
Lapindo, PT Minarak Lapindo Jaya, mencapai Rp 611 miliar. Dengan total 
pembayaran 100 persen (jika nanti benar-benar dibayar) nantinya keseluruhan 
lahan yang akan dibeli Lapindo bernilai sekitar Rp 3 trilyun. Rohman Taufiq | 
Munawwaroh 


Kirim email ke