TEMPO

Afnan Malay

Terperangkap Teks Hukum
Rabu, 12 Desember 2007 

Apa yang paling membuat khawatir kelompok kritis (akademisi, peneliti, aktivis, 
penulis, jurnalis), terutama pascareformasi 1998, yang berkaitan dengan isu 
penataan hukum kita? Tentu saja, masalah mereformasi hukum terbilang soal yang 
runyam, sehingga nyaris semua aspek yang berhubungan dengan hukum tergolong 
belum meyakinkan. Sebut saja secara acak beberapa hal: pembenahan birokrasi, 
penanganan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan berbagai aspek yang 
berkaitan dengan kelembagaan politik.

Kendala (atau sebetulnya perisai yang cenderung dilebih-lebihkan) atas 
lambannya hukum mengemban amanat reformasi akibat kentalnya permainan politik: 
terutama pertarungan di parlemen yang terkesan partisan. Pertarungan yang 
sekadar mengukuhkan rivalitas. Dalam rivalitas politik, yang dicari adalah 
titik temu yang lain (kepentingan partai).

Tiga pilar utama 

Pertarungan yang terjadi di parlemen melibatkan tiga pilar utama 
(eksekutif-legislatif-yudikatif). Celakanya, pertarungan mengasah rivalitas 
tersebut bagian dari prosesi untuk pertarungan partai politik pada forum yang 
sesungguhnya: pemilu. Itu merupakan siklus yang menyebabkan parlemen bekerja 
dalam perangkap ritus lima tahunan (pemilu). Akibatnya, kerja parlemen didikte 
kehendak partai politik, bukan bertumpu pada kebutuhan publik (rakyat).

Kenyataan itu mengantarkan kita pada dua hal buruk. Pertama, isu besar 
berkaitan dengan penataan hukum merupakan pekerjaan maksimal dengan upaya 
pengerjaan yang sangat minimal. Pertarungan eksekutif-legislatif-yudikatif 
membuat kita berhadapan pada situasi fluktuatif kinerja masing masing pilar 
utama. Kadang kala performa kerja eksekutif tampak berkualitas melebihi kinerja 
dua pilar yang lain. Pada saat yang lain, legislatif terbukti sedemikian kukuh 
mempertaruhkan kehormatan diri (politikus) dan lembaganya (parlemen) demi 
aspirasi publik. Ada kalanya justru yudikatif yang berada di depan cita-cita 
reformasi hukum. 

Deskripsi tentang fluktuasi kinerja tiga pilar itu terekam dengan baik pada 
beberapa kasus korupsi. Misalnya yang menimpa Rokhmin Dahuri, menteri pada 
kabinet Megawati. Dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono (eksekutif) dinilai 
banyak kalangan menerapkan politik tebang pilih. Menariknya, terpilihnya 
Antasari Azhar sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru hasil 
seleksi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dituding banyak pihak 
justru agar KPK melakukan praktek tebang pilih pada kasus-kasus tertentu. 
Adapun Mahkamah Agung (yudikatif) terjebak melakukan inkonsistensi menyangkut 
kebebasan pers: Bambang Harymurti dibebaskan dalam kasus Tempo, tapi kemudian 
menghukum Time dalam kasus Soeharto. 

Kedua, fakta tersebut menyebabkan persoalan-persoalan di luar isu besar dalam 
rangka mereformasi hukum menjadi persoalan yang kita definisikan sebatas "hukum 
individual" yang sepantasnya dipandang sambil lalu: karena bobotnya kecil. 
Seperti penodaan atas profesi jurnalis yang masih saja terjadi dalam sejumlah 
kasus. Setali tiga uang, kriminalisasi terhadap penulis Bersihar Lubis. Aparat 
penegak hukum tampaknya menanggapinya sebagai kasus hukum biasa. 

Hak warga negara

Interpretasi sederhana terhadap apa yang dimaksudkan dengan menghina suatu 
kekuasaan mengindikasikan setidaknya dua hal. Pertama, kritik yang lazim dalam 
negara demokrasi dimasukkan dalam klausula menghina kekuasaan merupakan 
definisi yang telah kehilangan konteks dan relevansinya. Sebab, KUHP 
berparadigma kolonial itu harus dikritik oleh aparat penegak hukum. Ide itu 
sama sekali sudah tidak relevan dengan kondisi kita saat ini, yang menempatkan 
struktur kekuasaan bukanlah sesuatu yang sakral (antikritik). 

Terlebih pascareformasi, kekuasaan negara tidak lagi ditempatkan sebagai 
persoalan yang hanya menjadi urusan pemegang otoritas birokrasi (seperti masa 
Orde Baru), melainkan urusan bersama (semua warga negara). Tidak ada monopoli 
tanggung jawab atas sebuah negara yang notabene domain kita bersama. Karena 
itu, kritik--persis yang telah dilakukan Bersihar melalui tulisannya terhadap 
kasus pelarangan buku pelajaran sejarah oleh Kejaksaan Agung--justru merupakan 
realisasi sikap warga negara yang bertanggung jawab. Bersihar sebagai warga 
negara berhak menyatakan pendapatnya terhadap kebijakan yang dilakukan pemegang 
otoritas kenegaraan (pihak kejaksaan). Siapa pun yang menghalangi hak Bersihar 
jelas tengah mencederai hukum (Pasal 28 UUD 1945) dan sekaligus mengabaikan 
etika bernegara.

Kedua, pertarungan tiga pilar utama eksekutif-legislatif-yudikatif dalam 
konteks rivalitas politik--seperti yang telah dideskripsikan di 
atas--menyebabkan kita tidak terbiasa mengasah pikiran yang menghargai 
kedalaman (substantif). Karena itu, perspektif legalistik dalam membaca hukum 
seperti yang berlangsung pada masa Orde Baru tetap memiliki tempat dalam 
kekuasaan negara pascareformasi. 

Itulah yang menyebabkan pihak kejaksaan (dalam kasus penistaan hak warga negara 
Bersihar) masih saja mau dijebak paradigma lama "bekerja untuk melayani teks 
undang-undang" yang notabene telah usang (klausula menghina suatu kekuasaan). 
Kita berharap penuh majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, yang tengah 
menyidangkan kasus Bersihar, berani bekerja sesuai dengan doktrin hukum, yaitu 
menemukan hukum. Aktivitas menemukan hukum merupakan pekerjaan yang bersedia 
memasuki substansi persoalan, tidak sekadar berhenti melayani teks 
undang-undang. 

Pada dataran teknis, penegakan hukum berparadigma untuk melayani teks 
undang-undang biasanya rawan terhadap tindakan manipulatif. Hal itu jelas 
merugikan mereka yang dituntut telah melakukan perbuatan pidana. Dan terbukti 
Bersihar mengalami tindakan manipulatif yang dilakukan aparat penegak hukum. 
Misalnya, sejak diperiksa aparat kepolisian (Kepolisian Resoe Depok), hak 
Bersihar mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan telah diabaikan. Pasal 72 
KUHAP memberikan penjelasan secara eksplisit: atas permintaan tersangka atau 
penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara 
pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Apa yang dialami Bersihar adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas terjadi. 
Sebab, itu merupakan perbuatan penistaan terhadap hak warga negara. Kalau ada 
aparat penegak hukum yang menilai Bersihar pantas diberi ganjaran hukum, mereka 
telah melakukan persoalan yang cukup serius: diskriminasi. Sebab, ternyata, 
tidak semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Kritik yang dilakukan 
Bersihar dikerjakan oleh banyak orang lain setiap hari, tapi kenapa terhadap 
mereka aparat kejaksaan berpangku tangan? 

Afnan Malay, advokat pada Afnan Malay & Partners, Jakarta 

Kirim email ke