Refleksi: Kalau begini halnya apakah hari depan gemilang bagi NKRI? ------ KOMPAS Selasa, 18 Desember 2007
Pembangunan Manusia Indonesia Guru dan Enam Bungkus Rokok Tonny D Widiastono Tidak perlu kaget jika kelak tidak ada lagi orang yang mau menjadi guru. Alasannya, upah buruh bangunan lebih baik dibandingkan dengan gaji guru honorer. "Ancaman" ini tidak mengada-ada. Para guru honorer di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sudah mengabdikan diri pada dunia pendidikan, hanya "digaji" Rp 50.000-Rp 100.000 per bulan, setara dengan 6-12 bungkus rokok. Nasib hidup di bawah upah minimum regional ataupun upah minimum provinsi ini juga dialami guru honorer di tempat lain. Keadaan ini memaksa para guru honorer hidup serba kekurangan. Jangankan ada biaya untuk menyekolahkan anak, untuk makan sehari-hari pun sering sulit dipenuhi. Kondisi yang menyedihkan ini akan kian memprihatinkan jika memerhatikan kondisi bangunan sekolah yang rusak. Data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2006 menunjukkan, ada 301.370 ruang SD/sederajat rusak ringan dan 255.421 rusak berat; untuk SMP, 28.830 rusak ringan, 9.847 rusak berat; dan untuk SMA, 10.827 rusak ringan, 3.535 rusak berat. Putus sekolah Hidup dalam kemiskinan tak hanya dialami guru honorer. Banyak siswa juga hidup serba kekurangan, membuat banyak siswa SD dihadapkan pada kenyataan harus putus sekolah. Keadaan ini bukannya tidak diketahui pemerintah. Berbagai program dilakukan, di antaranya bantuan operasional sekolah guna membantu anak-anak miskin agar tidak putus sekolah. Hasil studi staf Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Abbas Ghozali dan kawan-kawan, tahun 2003 di 15 provinsi menyebutkan, meski sekolah sudah "digratiskan", kenyataannya masih ada sejumlah komponen yang harus dibayar orangtua. Orangtua siswa SD/MI ratarata masih harus mengeluarkan Rp 1,535 juta per tahun, yaitu untuk buku dan alat tulis (Rp 223.000), pakaian dan perlengkapan sekolah (Rp 323.000), transportasi (Rp 273.000), karyawisata (Rp 49.000), uang saku (Rp 433.000), dan iuran sekolah (Rp 234.000). Untuk SMP/madrasah tsanawiyah, harus dikeluarkan biaya Rp 1,896 juta/siswa, yaitu untuk beli buku dan alat tulis (Rp 224.000), pakaian dan perlengkapan sekolah (Rp 333.000), transportasi (Rp 308.000), karyawisata (Rp 61.000), uang saku (Rp 571.000), dan iuran sekolah (Rp 399.000). Besarnya biaya itu belum termasuk akomodasi, konsumsi, dan kesehatan, serta forgone earning, yaitu potensi penghasilan yang tidak jadi diterima karena anak bersekolah dan tidak bekerja. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan orangtua dikhawatirkan ikut memperbesar angka putus sekolah dan mengganggu penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 2008. Program ini merupakan pengulangan program serupa yang dicanangkan 1984. Jika pemerintah ingin menuntaskan program wajib belajar dengan menyediakan beasiswa, diperlukan dana Rp 11,479 triliun. Biaya itu untuk memenuhi pengeluaran yang harus ditanggung orangtua siswa miskin yang diperkirakan berjumlah 4.610.000 (18 persen dari 25.636.000 anak SD/MI), dan 2.319.000 siswa SMP (18 persen dari 12.887.000 siswa). Peringkat Indonesia Hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan membuat banyak guru tidak bisa "mengembangkan diri" sehingga proses belajar-mengajar tidak berjalan maksimal. Maka, tidak mengherankan apabila profil pendidikan masyarakat Indonesia pun belum menggembirakan. Data menunjukkan, dari seluruh penduduk Indonesia, jumlah penduduk yang tidak/belum tamat SD 63.855.491 (35,29 persen). Jumlah penduduk tamat SD 61.917.997 (34,22 persen); tamat SMP 24.545.352 (13,57 persen); tamat SMA 25.302.149 (13,98 persen). Adapun yang lulus program diploma 1,32 persen dan lulus S-1 1,80 persen. Lemahnya angka partisipasi sekolah ini diperparah kualitas pendidikan (tinggi) yang ikut melorot. Dalam Top 400 Universities: World Universities Rankings 2007 (www.topuniversities.com), perguruan tinggi terkemuka Indonesia ada di urutan bawah. Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-360 (tahun 2006 urutan ke-270), Institut Teknologi Bandung peringkat ke-369 (tahun 2006 urutan ke-258), dan Universitas Indonesia peringkat ke-395 (tahun 2006 urutan ke-250). Rendahnya angka partisipasi maupun kualitas membuat indeks pendidikan Indonesia turun peringkat. Badan PBB untuk Urusan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menempatkan pendidikan Indonesia turun dari peringkat ke-58 menjadi ke-62 dari 130 negara. Malaysia di peringkat ke-56 dan Brunei Darussalam di peringkat ke-43. Berbagai faktor Rendahnya pembangunan pendidikan Indonesia jelas memengaruhi kualitas manusia Indonesia. Hal ini sering dijadikan pegangan untuk melihat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia amat rendah. Padahal, pengukuran HDI didasarkan tiga indikator: panjang usia; pendidikan, dan standar hidup. Laporan UNDP 2007/2008 menyebutkan, pembangunan kesehatan di Indonesia menunjukkan kemajuan. Umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan kematian ibu menurun. Namun, berbagai keberhasilan itu dikhawatirkan akan mengalami guncangan karena penurunan anggaran pembangunan kesehatan dan pendidikan, serta mundurnya pelaksanaan program keluarga berencana akibat desentralisasi dan otonomi daerah. UNDP juga mengingatkan, pemanasan global yang berdampak terhadap kekeringan, banjir, dan badai bisa mengganggu penyediaan pangan dan memengaruhi gizi serta menyebarnya penyakit menular. Lalu, di mana Indonesia? Negeri yang belum lepas dari krisis dan pembangunan manusianya pas-pasan ini dikhawatirkan akan tergelincir pada kondisi buruk itu. Apalagi, kekeringan, banjir, dan badai sering terjadi di sejumlah wilayah negeri ini. Meski demikian, perbaikan kesehatan dan standar hidup tak akan berjalan sempurna apabila pendidikan tidak ditangani serius. Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki pembangunan manusia Indonesia.
