http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/14/nas08.html
Amanat Pemberantasan Korupsi dan Peradilan Setengah Hati Oleh Rikando Somba Pengantar: JAKARTA-"Karena Pak Harto sakit kami ambil inisiatif, supaya kalau meninggal tidak ada perkara lagi," ujar OC Kaligis, pengacara mantan Presiden Soeharto di sela kesibukan para penjenguk mantan penguasa Orde Baru itu yang tengah kritis itu, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jumat (11/1) malam. Inisiatif yang dimaksud Kaligis adalah surat yang dikirimkan kepada Presiden Yudhoyono terkait status kliennya. Usulan dalam surat tersebut jelas. Tim kuasa hukum Soeharto ingin Presiden menentukan langkah pasti: melegitimasi penghentian gugatan perdata negara atas dugaan korupsi di sejumlah yayasan yang dilakukan mantan pucuk pimpinan RI selama 32 tahun itu. Kemanusiaan dan rasa hormat atas jasa jenderal besar ini, menurut Kaligis, semestinya menjadi dasar keputusan yang diminta. Misalkan, hakim nantinya memutuskan yang bersangkutan bersalah, kuasa hukum ini yakin meninggalnya mantan penguasa Orde Baru ini akan menutup kasus .Keinginan pihak Soeharto wajar adanya. Siapa pun ingin diingat jasa-jasanya, bukan sebaliknya. Namun, inilah ironi yang dialami tokoh yang dahulu dijuluki Bapak Pembangunan. Stigma "cacat hukum" bisa jadi akan melekat bukan hanya selama hayat dikandung badan. Di tengah perjuangannya menghadapi masa tua, Soeharto menjalani berbagai deraan dugaan kasus korupsi. Tak lama usai kekuasannya pada 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan satu ketetapan yang tak main-main. MPR yang 32 tahun sebelumnya menetapkan Soeharto sebagai pemegang mandat kekuasaan kepala negara, belakangan menetapkannya sebagai "objek" yang harus dijerat hukum melalui Tap MPR No XI/1998 tentang penanganan KKN Soeharto dan kroni-kroninya. Mereka yang dekat dan ikut "kecipratan" rezeki yang diduga tak halal juga harus jadi sasaran aparat hukum. Kata "kroni" disematkan bagi mereka kalangan dekat ini. Tap itu sendiri menegaskan; "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah dan hak-hak asasi manusia." Prestasi Pemberantasan Korupsi Tap MPR No XI/1998 ini kini juga disoal oleh mereka yang membelanya. Sebaliknya, Ketua MPR Hidayat Nurwahid menolak tegas pencabutan Tap itu. Tak ada dasar pencabutan karena proses pelaksanaan Tap itu belum juga dilakukan pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan Tap MPR 11/1998 diperkuat dengan Tap MPR No 1/2003 yang mengharuskan terlaksananya semua ketentuan yang ada. Dukungan penolakan diberikan pula oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden. "Gagasan mendeponir dan mencabut Tap itu adalah gagasan murahan dan menyesatkan, bahkan memperbodoh warga negara Indonesia. Kalaupun kasus Soeharto diselesaikan secara politik, bukan berarti stigma korupsinya hilang," seloroh Adnan Buyung Nasution dalam perbincangan dengan SH, Jumat (11/1). Keterlibatan Soeharto dalam berbagai kasus korupsi memang belum terbukti secara de jure. Inilah yang semestinya dilaksanakan pemerintah lewat mekanisme peradilan. Namun, upaya ini seakan mentok dengan dalih kesehatan Soeharto yang tak bisa diajukan ke pengadilan. "Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam Tap tersebut. Faktanya kan belum," kata Hidayat Nurwahid. Tak tanggung, nilai yang diperkirakan bisa diperoleh negara dari hasil korupsi yang dilakukan Soeharto juga kontroversial. Jaksa Agung Andi M Ghalieb pada awal Desember 1998 mengutarakan bahwa hasil pemeriksaan atas tujuh yayasan; Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora menyimpulkan taksiran lebih dari empat triliun rupiah. Jaksa Agung juga menemukan rekening atas nama Soeharto di 72 bank di dalam negeri dengan nilai deposito Rp 24 miliar, Rp 23 miliar tersimpan di rekening BCA, dan tanah seluas 400.000 hektare atas nama Keluarga Cendana. Andi Ghalieb dan Menteri Kehakiman Muladi berangkat ke Swiss untuk menyelidiki dugaan transfer uang sebesar US$ 9 miliar dan melacak harta Soeharto lainnya. Nilai nominal yang fantastis juga dikemukakan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hasan Basri Durin atas penguasaan lahan oleh keluarga Cendana. Atas nama pribadi dan badan hukum atau perusahaan, tak kurang 204.983 hektare tanah bersertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) disinyalir terkait dengan keluarga dan kerabat tokoh yang dikenal sebagai "The Smiling General" ini. Sebaliknya, Soeharto mengaku tak punya uang sebagaimana dituduhkan. Ia mengaku tak punya uang satu sen pun, pada 28 Mei 1999. Menyusul, Ghalieb dan Muladi seakan mengamini sedikit banyak pernyataan ini. Keberangkatan mereka ke Swiss tak menemukan sinyalemen harta yang bersangkutan di luar negeri. Jangkau Kroni Belakangan, kebijakan mantan kepala negara ini ditelisik. Hasilnya, banyak kebijakan yang bukan saja janggal. Inpres dan Keppres untuk pengumpulan dana dari pengawai negeri untuk sejumlah yayasan dinilai bermasalah. Salah satunya, Keppres No 90/1995 yang mengimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Program Mobil Nasional (mobnas) dan pengelolaan cengkeh juga disoal. Khusus dana yayasan, yang semula ditujukan untuk kebaikan masyarakat umum, malah disalurkan ke sejumlah perusahaan yang notabene adalah keluarga dan kerabat dekat Soeharto. Menilik ke belakang, hal serupalah yang menyebabkan goyangnya kekuasaan Soeharto di awal tahun 70'an. Mengguritanya korupsi di Pertamina dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan angkatan bersenjata, serta keistimewaan terhadap pengusaha-pengusaha etnis China sejawat keluarga Cendana membawa gerakan mahasiswa berupaya menjatuhkan pemerintahannya. Ia pun harus merelakan pencopotan kerabat dekat dan orang kepercayaannya yang semula mendirikan Pertamina, Jenderal Ibnu Sutowo, lewat pemberantasan korupsi yang dipimpinnya sendiri. Di satu sisi, peran Soeharto juga tak bisa dinafikan dalam pemberantasan korupsi. Setidaknya, dalam rezimnyalah muncul beberapa badan atau lembaga yang tugasnya memberantas korupsi. Sebagai penjabat Presiden, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Langkah senada juga dilakukannya pada tahun 1970 dengan membentuk Komisi Empat berdasarkan Keppres 12/1970. Komisi ini bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Dan, dunia hukum Indonesia juga mencatat tahun 1971 sebagai tahun monumental pertama kalinya, Indonesia memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 3 Tahun 1971. Berturut-turut kemudian, pemerintah mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib dan pada 1980 Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Displin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 30/1980. Uniknya, dari berbagai gerakan gencar pemberantasan korupsi era Soeharto, hampir tak pernah menyentuh pucuk pimpinan lembaga negara, atau BUMN. Penyelesaian politis dan "kekeluargaan" dengan pemindahtugasan atau pemberhentian lebih menjadi pilihan. Kini, penyelesaian serupa digagas oleh pihak Cendana. Gayung bersambut, penyelesaian politik sepertinya bakal ditempuh oleh Presiden Yudhoyono. Kunjungan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelang dini hari, Sabtu (12/1), menjadi jawaban atas keinginan Kaligis dan mereka yang membela mantan kepala negara itu. Namun, sejumlah kendala masih mengemuka, selain nominal kerugian negara yang harus dibayarkan pihak Cendana. Tap MPR No.XI/1998 bagaimanapun bukan sekadar wacana. Pelaksanaannya harus menjangkau kroni juga.
