Ralat (refleksi dihapus) http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=190396
TAHU-TEMPE Bea Masuk Kedelai Dihapus Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan Selasa, 15 Januari 2008 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah menghapus bea masuk (BM) impor kedelai dari 10 persen menjadi nol persen untuk sementara waktu. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi keterbatasan pasok kedelai di dalam negeri yang sebanyak 70 persen atau 1,3 juta ton per tahun masih diimpor. "Rapat tadi memutuskan penghapusan bea masuk impor kedelai, karena memang sebagian besar pemenuhan kebutuhan kedelai melalui impor," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (14/1). Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Pertanian Anton Apriyantono serta Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali. Menurut Mari, pemerintah juga akan mengatasi berbagai hambatan impor kedelai, sehingga pasokan di dalam negeri lancar. "Kita menunggu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) pulang (dari kunjungan ke AS) untuk memfinalkan keputusan penghapusan bea masuk impor kedelai. Kita harapkan dalam waktu secepatnya dapat difinalkan dan diberlakukan," ujarnya. Namun diperkirakan penghapusan sementara BM impor kedelai itu diberlakukan 21 Januari 2008 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sampai kapan pemberlakuan BM nol persen? Mari mengatakan, tergantung perkembangan harga kedelai dunia. Kalau harganya turun, BM akan diterapkan lagi. "Pemerintah ingin di antara konsumen dan produsen ada harga yang seimbang. Jadi dengan harga yang tinggi saat ini, BM dinolkan. Kalau berubah lagi, akan kita evaluasi lagi," tuturnya. Pemerintah, lanjut Mari, juga ingin memberi insentif kepada petani penanam kedelai dalam upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk sementara waktu, pemerintah juga tidak akan menetapkan tata niaga kedelai, sehingga perdagangannya bersifat bebas. Harga kedelai di pasar internasional saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi, hingga mencapai 100 persen. "Harga dunia naik 100 persen dari 300 dolar AS per ton jadi 600 dolar AS per ton," tuturnya. Ketua Induk Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Inkopti) Aip Syarifuddin mengatakan, pembebasan BM itu harus benar-benar efektif menurunkan harga kedelai dan tidak hanya memberi keuntungan kepada pengusaha (importir). "Jangan sampai keuntungan pengusaha tambah besar, padahal harga impornya tetap. Itu akan tambah rusak, pemerintah rugi, sementara pengusahanya untung," katanya. Dia menyebutkan, saat ini importir kedelai terbatas sekali. Dari 4 importir, hanya 2 importir yang memiliki stok kedelai. Sehingga pengawasan dari pemerintah diperlukan agar harga tidak melambung. "Mau dibilang monopoli juga tidak, tapi faktanya pada Januari-Februari 2007 harganya masih di bawah Rp 3.000 per kilogram. Namun saat ini sudah mencapai lebih dari Rp 7.800 per kilogram," ujarnya. Menurut Aip, langkah lain yang diperlukan adalah menjaga transparansi harga kedelai. Jika di negara asalnya kenaikan hanya 30 persen, maka di Indonesia juga tidak berbeda jauh dari angka di negara asal. Selain itu, Perum Bulog juga dilibatkan dalam tata niaga kedelai sebagai penyeimbang harga. "Saya minta penugasan kepada Bulog sebagai unsur penyeimbang dalam perdagangan komoditas kedelai. Kasihan ratusan ribu orang. Jadi Bulog ditugaskan importasi, karena selama ini Bulog tidak melakukan tugas itu," katanya. Menurut dia, masuknya Bulog dalam masalah kedelai bukan berarti harga kedelai ditentukan pemerintah. Harga tetap melalui mekanisme pasar, tapi ada penyeimbang. Ini karena penghapusan BM impor kedelai merupakan langkah jangka pendek sehingga juga harus ada upaya meningkatkan produksi dalam negeri. Seperti diketahui, kemarin (14/1), pengrajin tahu-tempe berunjuk rasa di depan Istana Presiden Jakarta. Unjuk rasa dilakukan akibat semakin melambungnya harga kacang kedelai impor. Aksi itu menutup ruas Jalan Merdeka Utara hingga sempat menimbulkan kemacetan kendaraan yang datang dari arah Gambir dan Jalan Veteran. Pengunjuk rasa terus merangsek maju mendekati kompleks istana hingga sebanyak dua kompi Brimob Polda Jaya terpaksa dikerahkan, ditambah sebanyak empat kompi personel dari Polres Jakpus. Pengunjuk rasa memaksa bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menyampaikan keluhan atas tingginya harga kedelai impor dan langkanya pasokan akibat aksi penimbunan oleh pengusaha swasta. Ketua Forum Koperasi Pengrajin Tahu-Tempe DKI Jakarta M Sukaryo minta pemerintah memperhatikan kondisi pengrajin tahu-tempe di Tanah Air yang semakin sulit akibat menghilangnya kacang kedelai dan harganya yang melambung tinggi. "Kami minta pemerintah memperhatikan nasib kami. Lima orang perwakilan ditemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," katanya. Dari istana, produsen tahu-tempe juga berunjuk rasa ke Kantor DPR dan ditemui Wakil Ketua Komisi VI DPR Anwar Sanusi serta beberapa anggota Komisi VI DPR lainnya. Menanggapi aksi para pengrajin tahu-tempe, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri terkait membahas persoalan kenaikan harga kedelai, khususnya impor. Apalagi persoalan ini sudah mengakibatkan pengrajin tahu-tempe mengalami kesulitan. "Presiden sejak dulu pencinta setia tahu dan tempe, dan memerintahkan supaya Menteri Perdagangan serta Menteri Pertanian bertemu para pengrajin tahu-tempe," kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng usai bertemu dengan sejumlah wakil pengrajin tahu tempe. Menurut Andi, Presiden meminta Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjelaskan persoalan melonjaknya harga kedelai yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa. Dan pada pukul 13.00 kemarin, Menko Perekonomian Boediono menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri membahas persoalan tersebut. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, kenaikan harga kedelai baik di pasar internasional maupun dalam negeri diharapkan memotivasi petani untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. "Ini memang tidak meningkatkan produksi kedelai secara serta-merta. Tapi ini akan mendorong produksi, tergantung kemampuan kita," kata Anton. (Andrian
news_icon.html?id=190396
Description: Binary data
