http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/15/sh06.html
Aktivis Malari Setuju Memaafkan Soeharto Oleh Tutut Herlina/Dina Sasti Damayanti Jakarta - Aktivis Malari yang pernah ditahan pada masa Soeharto berkuasa, Judil Herry Justam, setuju untuk memaafkan mantan penguasa Orde Baru (Orba) itu. Namun, pemaafan tersebut baru dapat diberikan setelah proses hukum terhadap mantan Presiden Soeharto dituntaskan. Selain untuk legalitas ada atau tidaknya kesalahan, proses hukum ini diperlukan untuk memberikan keadilan pada rakyat dalam sistem negara hukum. "Saya kira memang benar yang dikatakan Amien Rais tentang terobosan hukum. Tapi, terobosan hukum itu adalah menyelesaikan perkaranya di pengadilan tanpa perlu Soeharto datang. Ini seperti kasus Bupati Langkat yang tetap disidangkan, meski tidak datang di pengadilan. Ini beda dengan in absentia," kata Judul Herry Justam ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (15/1). Menurutnya, penuntasan kasus Soeharto tersebut diperlukan supaya generasi yang akan datang tidak dibebani dengan sejarah yang kacau, sehingga tidak dapat menentukan langkah masa depan yang runut. Karena itu, perlu kemauan politik dari pemimpin negeri ini untuk menuntaskan kasus ini. Selama ini, hanya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memiliki keberanian menuntaskan kasus Rezim Orba itu. Sementara itu Habibie, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bersikap atas kasus tersebut. Yudhoyono justru menghentikan perkara pidananya dengan alasan sakit. Akhir-akhir ini, melalui Jaksa Agung Hendarman Soepanji, pemerintah juga menawarkan penyelesaian di luar hukum untuk kasus perdatanya. "Saat ini banyak korupsi yang sebenarnya merupakan warisan budaya Soeharto. Soeharto memang berjasa membentuk sebuah negara kleptorasi di Indonesia," imbuhnya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa membantah kalau ada opini yang menyebutkan seakan-akan pemerintah yang berinisiatif untuk mengajukan win-win solution dalam kasus perdata Soeharto. Seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akhir pekan kemarin, hal ini justru untuk merespons keinginan pihak-pihak tertentu. "Jangan juga disalahartikan istilah win-win solution itu. Menurut saya, istilah itu bisa disalahartikan, yang tepat itu out of court settlement dengan asas keadilan, tepat dan benar. Itu intinya, jangan disalahartikan. Apalagi ada pihak-pihak yang mengatakan begini, kok mau diselesaikan dengan 'cincai'. Wah itu lebih menyesatkan lagi. Istilahnya itu perdatanya justru merespons permintaan," sahut Hatta sambil menolak menyebutkan siapa yang dimaksudkan dengan pihak-pihak tertentu itu. "Tidak saya sebutkan, pokoknya ada permintaan. Tidak mungkin ujug-ujug, tiba-tiba. Ini justru merespons, ini supaya clear jangan dianggap bahwa kok pemerintah ujug-ujug menawarkan seperti itu, tidak," cetus Hatta seraya mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima surat dari kuasa hukum Soeharto. Sebelumnya, salah seorang kuasa hukum Soeharto OC Kaligis mengatakan jika pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono meminta agar kasus perdata Soeharto diselesaikan dengan cara out of court. Sementara itu, salah seorang anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution yang juga pakar dan praktisi hukum, Senin siang, datang ke Istana Negara untuk menemui Presiden. Ditengarai pembicaraan mereka terkait dengan penyelesaian kasus perdata Soeharto. Namun, usai pertemuan Buyung menolak memberikan pernyataan dengan alasan pertemuan tersebut bukan untuk konsumsi publik.
