http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/15/sh03.html
Indonesia Terbelenggu Sistem Kapitalis Kesejahteraan Rakyat Sulit Tercapai Jakarta - Angka pertumbuhan ekonomi dinilai tidak dapat menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat sepanjang Indonesia masih terbelenggu sistem kapitalis gaya Amerika Serikat (AS) dan Eropa Barat. Atas nama kebebasan, sistem tersebut sejatinya melahirkan diskriminasi antara orang miskin dan orang kaya. Alasannya, kebebasan yang diterapkan saat ini hanya menguntungkan orang kaya, sedangkan usaha milik rakyat tidak didukung dana supaya bisa bersaing secara bebas dengan pemilik modal besar. Pendapat tersebut disampaikan Aktivis Malari 1974 Hariman Siregar ketika diwawancara di Jakarta, Selasa (15/1). Peristiwa Malari terjadi tepat 34 tahun yang lalu, saat rakyat tidak sepakat dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Soeharto karena "berkiblat" pada liberalisasi. Dalam sistem ini, kesejahteraan hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi, sementara hubungan kerja antara antara rakyat dengan pengusaha dan penguasa tidak diperhitungkan. Ini mengakibatkan kepemilikan modal hanya terpusat pada kroni-kroni Soeharto. "Tapi kan waktu itu, Soeharto ngotot ketimbang mendengar kritikan mahasiswa. Malah kami akhirnya ditangkapi dan dibilang melakukan pembakaran. Sekarang pengaruhnya sangat buruk karena ekonomi yang seharusnya didistribusikan untuk rakyat hanya terpusat pada segelintir orang. Generasi sekarang harus menanggung itu," kata Hariman. Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah keluar dari jeratan ekonomi kapitalisme dan menekan upaya yang mengarah pada neoliberalisasi, apalagi, pemimpin yang ada saat ini mendapatkan mandat dari rakyat saat pemilu 2009. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat, mustahil penciptaan ekonomi yang berbasis kerakyatan seperti cita-cita pendiri bangsa akan dapat diwujudkan. Pemerintah, lanjutnya, juga perlu merombak nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Saat ini, nilai kebebasan yang dianut adalah semua pihak bebas bersaing, demikian pula antara kaya dan miskin dengan alasan HAM. Nilai seperti ini padahal semu karena bagaimana pun juga orang miskin tidak memiliki uang sehingga bisa bebas berpolitik maupun menjalankan usahanya. Kesamaan nilai kebebasan antara kaya dan miskin hanya akan membuat jurang kesenjangan yang semakin lebar. "Ekonomi kapitalis hanya bicara profit. Semua kebutuhan dijawab dengan impor. Seperti kedelai ini, bukannya penguatan produksi dalam negeri malah pajaknya dihapuskan. Hubungan kerja tidak akan dipikirkan karena orientasinya profit. Kalau kita pilih sistem seperti ini, rakyat hanya menjadi asing di negara ini, karena kekayaan sudah digerus," paparnya. Jalan Amerika Latin. Sementara itu, aktivis Malari lainnya, Joppie Lasut, mengatakan pemerintah saat ini memberikan gambaran semu tentang perekonomian rakyat. Pemerintah hanya terpaku pada masalah ekonomi makro, sedangkan ekonomi mikro yang terkait langsung dengan sektor riil sama sekali tidak diperhatikan. Dalam soal sistem penggajian pun, terjadi jurang antara jabatan di tingkat atas dengan tingkat bawah padahal angka inflasi semakin tinggi. Ini membuat rakyat yang miskin bertambah sengsara karena tak memiliki modal untuk berusaha maupun menentukan pilihan politiknya. Politik sangat perlu untuk menempuh perubahan. Karena itu, jika pemerintah konsisten pada wacananya untuk meningkatkan ekonomi rakyat, jalan seperti yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin harus dilakukan, sekalipun usaha untuk menggoyahkan langkah tersebut akan banyak dilakukan oleh ekonom di dalam negeri yang bekerja sama dengan kapitalisme global. "Dulu negara-negara barat itu mengembargo Amerika Latin. Tapi sekarang ketika Amerika Latin sudah memperlihatkan sebagai bangsa yang baik secara perekonomiannya, mereka yang mengembargo berlomba-lomba untuk menanamkan investasi lagi," paparnya. Tidak Mandiri Ekonom Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM Fahmi Radhi menyatakan pemerintah tidak akan mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera jika tidak berani menunjukkan kemandirian dalam membuat kebijakan ekonomi-politik. "Pelajaran dari pemerintahan di Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, atau Argentina adalah mereka berani kritis dan tidak mengikuti kebijakan ekonomi politik neoliberalime/neokapitalisme," katanya. Keberanian untuk menciptakan kemandirian dan kedaulatan ekonomi merupakan syarat mutlak untu menciptakan kesejateraan masyarakat. Pembangunan ekonomi-politik yang terjadi pada masa Soeharto adalah semu karena hanya mengandalkan utang luar negeri. Akibatnya, dampak negatifnya terasa sampai hari ini, mayoritas rakyat Indonesia miskin dan hanya segelintir elite, yakni Soeharto dan kroni-kroninya yang hidup sejahtera. "Siapapun pemimpin di Indonesia kalau dalam memilih kebijakan ekonomi-politik seperti Soeharto yang hanya mendasarkan parameter Bank Dunia, IMF, ADB, ataupun kacamata Washington, mana mungkin bangsa ini akan makmur dan sejahtera," katanya. "Indonesia tidak perlu terintimidasi dengan jargon-jargon dengan mengatasnamakan kepentingan investasi asing dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa," katanya. Faktor geopolitik yang terdiri dari ribuan pulau dan keanekaragaman budaya, agama dan lainnya seharusnya bisa sumber kekuatan bukan dilihat sebagai penghalang. Menurutnya, kekayaan alam dan sumber daya manusia anugerah Tuhan yang melimpah tidak akan berarti jika Indonesia hanya menjadi bangsa penurut. "Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan negara-negara lain pengikut neoliberalime," katanya. Pendekatan kebijakan ekonomi-politik neoliberalisme yang ditempuh sejak Era Soeharto (Rezim Diktaktor Orde Baru) harus ditinggalkan. (tutut herlina/si
