HARIAN ANALISA Edisi Kamis, 17 Januari 2008 Presiden: Lakukan Protes jika TKI Diperlakukan Tak Wajar Jakarta, (Analisa)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Luar Negeri (Deplu) melakukan protes melalui nota diplomatik apabila ada perlakuan tidak wajar terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya para tenaga kerja Indonesia (TKI). "Apabila ada hal yang tidak wajar, kita protes, lakukan nota diplomatik," katanya dalam jumpa pers usai sidang kabinet di Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Jakarta, Rabu. Presiden juga meminta Deplu dan Depnakertrans untuk terus berkomunikasi dengan keluarga TKI yang mempunyai masalah hukum di tempat kerjanya di luar negeri. "Pastikan hak-hak mereka (TKI yang bermasalah di luar negeri-red) diberikan. Keadilan harus bisa ditegakkan," katanya. Terkait dengan TKI di Arab Saudi bernama Yanti Irianti (35) yang telah dihukum mati, Presiden mengaku telah menerima laporannya dari Menakertrans mengenai langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Mengenai keinginan agar jenazahnya dibawa ke Indonesia, menurut Presiden, sesuai hukum di Arab Saudi, jenazah bisa diambil untuk dibawa pulang (ke Indonesia-Red) jika pihak keluarga ingin membawanya. "Kita selalu melakukan langkah perlindungan, pembelaan kepada saudara kita yang terlibat masalah hukum di mana mereka bekerja," katanya. Presiden mengatakan, dalam kasus Yanti, menurut hukum Arab Saudi, apabila ada pemberian maaf dari pihak keluarga atau lembaga tertentu maka hukuman bisa diubah, tetapi pemberian maaf ternyata tidak diberikan sampai akhir sehingga dijatuhkan hukuman mati. Gagal Temui Presiden Sebelumnya, Gino, suami Yanti, bersama dua anaknya dan sejumlah pengurus LSM "Migrant Care" gagal menemui Presiden Yudhoyono di Kantor Depnakertrans. Mereka yang sudah menunggu sejak sidang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB, harus meninggalkan gedung Depnakertrans sebelum jumpa pers dimulai karena tidak mendapat izin dari aparat keamanan. Rapat kabinet tersebut diikuti Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet seperti Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menhut MS Kaban, Menkop UKM Suryadharma Ali, Mendiknas Bambang Sudibyo, Mendagri Mardiyanto. Selain itu, Menlu Hassan Wirajuda, Menhub Jusman Sjafii Djamal, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Menteri PAN Taufik Effendi, Menpera Yusuf Asyari, Meneng PDT Lukman Edy, Menakertrans Erman Soeparno, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri PU Djoko Kirmanto, Mentan Anton Apriyantono, dan Mensesneg Hatta Radjasa. Rapat itu juga dihadiri para pejabat eselon 1 Depnakertrans, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, Direktur Pelayanan Operasional PT Jamsostek Ahmad Anshori, dan sejumlah gubernur. Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan mengenai kinerja Depnakaertrans tahun 2007 dan rencana kerja pada 2008. Kemudian rapat membahas rumusan langkah-langkah terpadu, bersama, baik pusat maupun daerah, yang menyangkut ketenagakerjaan dan transmigrasi.
