Refleksi: Apakah tidak aneh bila gejolah harga minyak dijadikan alasan kemacetan ekonomi bagi negeri penghasil bahan bakar [minyak dan gas alam]? Bukankah seharusnya meriah keuntungan berlipat ganda dengan melonjaknya harga minyak dipasar duinia, dan dengan keuntungan dari kenaikan harga minyak dipakai membiayai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana mestinya? Masalahnya akan lain bila sumber migas itu tidak lagi dimiliki dan juga penguasa negara adalah kaum kleptokratik alias tukang copet.
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=195525 GEJOLAK HARGA MINYAK Ekonomi Tangguh Jadi Pertaruhan Pemerintah Hendri Saparini, Direktur Pelaksana Econit Advisory Group Selasa, 25 Maret 2008 JAKARTA (Suara Karya): Pilihan kebijakan dalam mengantisipasi tekanan gejolak harga minyak mentah dan komoditas pangan di pasar dunia menjadi pertaruhan pemerintah untuk memastikan bahwa ekonomi nasional tangguh dalam menghadapi tekanan harga minyak mentah maupun komoditas pangan di pasar dunia sekarang ini. Jika kebijakan yang dipilih bersifat konservatif serta minimalis, ekonomi nasional mustahil bisa tetap aman dan sehat. Untuk itu, langkah pemerintah tidak cukup sebatas mengotak-atik alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), khususnya subsidi, karena berisiko menaikkan harga berbagai barang dan komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Demikian pendapat Direktur Pelaksana Econit Advisory Group Hendri Saparini, kemarin, di Jakarta, saat dimintai komentarnya atas pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang menyebutkan bahwa gejolak harga minyak dunia tak bakal membuat ekonomi nasional kolaps atau bangkrut. Selain Saparini, beberapa anggota DPR juga dimintai pendapatnya. Menurut Saparini, di saat tekanan harga minyak dan komoditas pangan di pasar global terhadap ekonomi nasional tidak bisa diminimalisasi, daya beli masyarakat jelas menurun drastis. Karena itu pula, tingkat inflasi pada tahun ini kemungkinan lebih tinggi dibanding tahun lalu. "Angka inflasi selama tahun ini bisa dua kali lipat dibanding tahun lalu karena gejolak harga terjadi sejak awal tahun, sementara pada tahun lalu mulai Mei," ujarnya. Kondisi kurang menguntungkan itu, menurut Saparini, diperparah oleh iklim usaha di dalam negeri yang tak kunjung membaik sehingga lapangan kerja tetap sempit dan menyulitkan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, industri manufaktur juga memiliki kendala untuk meningkatkan daya saing akibat ekonomi biaya tinggi. Faktor itu pula yang membuat pertumbuhan industri manufaktur jauh di bawah ekspektasi, karena hanya mencapai 5 persen pada tahun lalu. "Tahun ini, angka tersebut diperkirakan masih menurun. Padahal, dulu, pertumbuhan industri manufaktur bisa mencapai 7 persen," kata Saparini. Menurut dia, kinerja sektor industri terganjal biaya produksi yang terus meningkat, sementara pasar semakin kecil akibat penurunan daya beli masyarakat. Karena itu, dampak kenaikan harga minyak mentah dan komoditas pangan di pasar dunia jelas tak bisa dipandang remeh. "Dampak itu demikian dalam dan luas sekali," ujarnya. Itu jelas merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kehidupan ekonomi nasional tetap sehat serta membuat masyarakat tidak megap-megap terbebani dampak pilihan kebijakan terkait gejolak harga minyak mentah dan komoditas pangan dunia. Saparini mengakui, tantangan itu berat dan sulit. Bahkan nyaris mustahil masyarakat tak terbebani dampak gejolak itu. "Terus terang saja, kalau pilihan kebijakan pemerintah adalah memangkas subsidi bagi rakyat, itu hanya solusi sementara. Kebijakan itu sulit bisa berdampak mengembangkan ekonomi masyarakat," katanya. Sementara itu, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Azwar Chesputera mengatakan, Indonesia memang tidak akan sampai mengalami krisis ekonomi, meski harga minyak dan komoditas pangan dunia terus bergejolak. Apalagi, berdasarkan data di lapangan, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, ekonomi nasional sudah tidak lagi dilanda krisis seperti satu dasawarsa lalu. "Apa yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla (tentang potensi krisis ekonomi) itu benar adanya. Walaupun tentu kita belum benar-benar lepas dari krisis, terutama bila melihat ketahanan pangan kita yang masih terlihat rentan," katanya. Tapi Azwar tidak memungkiri bahwa masyarakat kebanyakan kini menanggung beban berat terkait gejolak harga pangan belakangan ini. Karena itu, dia meminta pemerintah agar benar-benar mengamankan pasokan dan harga komoditas pangan masyarakat. Itu, katanya, harus menjadi perhatian utama pemerintah. "Pasokan jangan sampai berkurang. Harga-harga juga mesti bisa tetap relatif terjangkau masyarakat kebanyakan," ujarnya. Untuk itu, Azwar menyeru agar peran dan fungsi Perum Bulog dikembalikan sebagai stabilisator harga kebutuhan pokok masyarakat. "Jangan menyerahkan penuh masalah pasokan serta harga kebutuhan pokok masyarakat kepada mekanisme pasar," katanya. Azwar mengingatkan, sekarang ini pasar dikuasai cukong, sehingga rakyat tak berdaya menghadapi kenaikan harga-harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pangan. Dia yakin, kalau posisi Bulog dikembalikan sebagai institusi stabilisator harga kebutuhan pokok masyarakat, niscaya rakyat tidak menjadi bulan-bulanan cukong. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Dradjad Wibowo menilai, pernyataan bahwa Indonesia sudah lepas dari krisis dan tahan akan goncangan gejolak ekonomi eksternal, justru tidak mempunyai dasar alasan yang jelas. "Kalau ukurannya pendapatan per kapita rakyat Indonesia sudah di atas 2.000 dolar AS, itu pendapatan warga Indonesia yang mana? Saat ini, pendapatan per kapita rakyat Indonesia sedikit di atas upah minimal provinsi (UMP). Namun, tidak sampai 2.000 dolar AS per kapita. Apalagi UMP hanya sekitar Rp 950.000," kata Dradjad. Jadi, lanjutnya, kalau diukur dengan UMR, jelas pendapatan masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran pas-pasan. Apalagi dengan kondisi harga sembako saat ini, pendapatan sebesar itu jadi tidak bernilai dan jauh di bawah kebutuhan hidup rakyat Indonesia sehari-hari. "Jadi saya nilai, pernyataan Pak Wapres itu tidak mendasar. Seharusnya melihat ke bawah agar mengetahui bagaimana kehidupan rakyat yang sebenarnya," kata Dradjad Wibowo. (Abdul Choir/Kartoyo D
news_icon.html?id=195525
Description: Binary data
