Refleksi: Jumlah penduduk miskin meningkat, bukan masalah baru! Terus meningkat kemerdekaan Adan dikuasai kaum kleptokratik NKRI? Bagaimana dan dengan apa atau siapa bisa memberantas wabah kemsikinan dan keterbelakangan? Jungkir balik dibawah naungan rezim SBY/Kalla ataukah serahkan diri kepada komplot Banteng Lesu dan Pohon Beringin penuh iblis?
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0803/25/sh01.html Penduduk Miskin Meningkat Oleh Iman Nur Rosyadi/Chusnun Hadi Jakarta - Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak stabil. Kenaikan harga-harga akhir-akhir ini termasuk sembako dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Fakta tersebut dirangkum SH dari beberapa daerah termasuk Banten, Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Cilacap (Jawa Tengah). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah kemiskinan mengalami kenaikan. Jika tahun 2006 tercatat 786.700 keluarga miskin, tetapi pada awal tahun 2008 menjadi 886.000 keluarga. Jika satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan satu anak, maka jumlah orang miskin di Banten mencapai 2.685.000 orang, dari 9,5 juta penduduk Banten. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten mengakui terdapat 11.244 bayi di bawah umur lima tahun (balita) yang menderita gizi buruk, di antaranya 15 balita meninggal. Pengonsumsi sekul aking (nasi bekas seharga Rp 500-1.000 per liter, yang dikeringkan lalu dimasak) semakin banyak. Semula, pengonsumsi sekul aking sebagian besar berada di wilayah pesisir, terutama para nelayan. Namun kini, konsumennya sudah merambah hingga ke kota dan pegunungan seperti di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di tengah kesulitan ekonomi ini, puluhan siswa lulusan SD Kadulolo, Kabupaten Pandeglang, tak mampu menebus ijazah senilai Rp 150.000 sehingga ijazah itu masih tertahan di SD Kadulolo. Begitu pula ada enam anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serang karena menderita kurang gizi terpaksa dibawa pulang oleh orangtua mereka dengan alasan selama menunggu di rumah sakit mereka tidak bisa mencari uang. Di Jawa Timur, dari sekitar 38 juta jiwa penduduknya, 7,1 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini dipicu oleh jaminan kehidupan yang sangat rendah, mulai dari pendapatan rendah, pendidikan rendah, jumlah tanggungan banyak, atau karena musibah. Fakta lain bisa dilihat dari angka balita gizi buruk yang cukup tinggi. Pada Januari 2008, di Surabaya tercatat pasien gizi buruk sebelas anak dan balita. Pada Februari 2008, sembilan pasien gizi buruk dirawat. Hingga pertengahan Maret lalu, sudah delapan pasien dirawat karena kasus yang sama. Data gizi buruk tersebut hanya yang tercatat di RS Dr Soewandie Surabaya, belum termasuk di RS lainnya. Dari data Dinkes Surabaya, pada tahun 2006, prevalensi balita gizi kurang sebesar 8,32 persen dan pada 2007 turun menjadi 6,86 persen. Tahun 2006 sebesar 2,09 persen, dan tahun 2007 menjadi 1,96 persen. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr Esti Martiana mengatakan tingginya kasus gizi buruk karena perilaku hidup sehat masyarakat yang memang rendah, ditunjang dengan rendahnya daya beli. Semburan lumpur Sidoarjo yang telah berlangsung hampir dua tahun ini memiliki kontribusi munculnya kemiskinan baru. Ribuan warga kehilangan pekerjaan. Demikian juga bencana banjir yang melanda lebih dari 15 daerah di Jatim semakin menambah keterpurukan petani, apalagi harga kebutuhan pokok semakin melambung. Makassar dan Cilacap Di Kota Makassar, jumlah warga miskin sekitar 350.780 jiwa (70.156 keluarga) atau sekitar 30 persen dari total penduduk 1,2 juta jiwa lebih. Sesuai data BPS dan Badan Pengembangan Masyarakat (BPM) dan Keluarga Berencana Makassar, jumlah warga miskin itu adalah data terakhir tahun 2007. Sementara itu tahun 2005 jumlahnya masih sekitar 60.000 keluarga yang tersebar di 14 kecamatan. Sementara itu, Anwar M Diah, Kepala Kanwil Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel, mengatakan berdasarkan data sensus daerah (Susda) Provinsi Sulsel dua tahun lalu, jumlah penduduk miskin masih 201.487 juta keluarga (sekitar 820.000 jiwa) atau sekitar 10,85 persen dari sekitar 8 juta jiwa penduduk di daerah ini. Jumlah tersebut terus berkembang hingga saat ini. Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sulsel mencatat, dari 23 kabupaten/kota di Sulsel, masih terdapat tujuh kabupaten dalam kondisi rawan pangan diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Selayar. Begitu pula di Cilacap, Jawa Tengah, 635.000 jiwa atau sekitar 163.000 keluarga berstatus warga miskin. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada pekan lalu. Jumlah warga miskin tersebut merupakan 37 persen dari jumlah total penduduk Cilacap yang mencapai 1,7 juta jiwa. "Memang dibandingkan dengan data yang dicatat oleh Bappeda Provinsi Jateng, jumlah tersebut lebih besar. Jumlah keluarga miskin di Cilacap berdasarkan versi Bappeda Jateng hanya 140.000 keluarga," kata Kepala Bappeda Cilacap Adjar Mugiono. Sementara itu, berdasarkan jatah beras untuk warga miskin (raskin) di wilayah Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas, di Cilacap yang mendapat bantuan raskin sekitar 170.000 keluarga, di Banyumas 173.479 keluarga, Kabupaten Purbalingga 105.690 keluarga dan Banjarnegara 112.979 keluarga. Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) Jamaluddin Karim berpendapat pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa Indonesia tidak lagi krisis tanpa didukung dasar yang kuat di lapangan. Demikian pula anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mengatakan kalau ukurannya adalah pendapatan perkapita rakyat Indonesia yang sudah di atas US$ 2.000 tentu tak berdasar. Yang memiliki pendapatan seperti itu hanya sebagian kecil penduduk Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan ini, sosiolog Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, mengingatkan pemerintah jangan bergantung pada bantuan asing. Namun ia juga mengungkapkan, penyaluran bantuan untuk mengatasi kemiskinan masih bocor di tingkatan birokrasi, sehingga perlu segera dilakukan evaluasi. Direktur Institute for Global Justice Bonny Setyawan mengingatkan bahwa bantuan World Food Programme lebih sering membawa ekses negatif. "Awalnya masuk sebagai bantuan, tetapi perlahan-lahan menjadi jalan masuknya beras impor," katanya. (suriani/sutriyono/inno jemabut/web w
