http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=35664&ik=6


BNP2TKI Hambat Pengiriman TKI ke Timur Tengah 


Kamis 3 April 2008, Jam: 9:57:00 

JAKARTA (Pos Kota) - Empat asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia 
desak Menakertrans Erman Suparno mencabut Permen 18/2007 tentang pelimpahan 
proses penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). 

Dalam keterangannya, Rabu, Ketua Badan Otonom Ikhlas, Rusdi Basalamah, Ketua 
Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), M. Yunus Yamani dan pengurus Ajaspac 
serta Idea menilai kebijakan BNP2TKI telah menghambat penempatan TKI ke luar 
negeri. 

"Baru-baru ini ada 8.000 TKI yang terhambat dan baru berhasil diproses setelah 
Depnakertrans campur tangan. Kini ada sekitar 18.000 calon TKI lagi yang belum 
diproses," jelas Rusdi dan Yunus. 

Menurutnya, dalam sebulan biasanya diberangkatkan 40.000 TKI ke luar negeri. 
Enam puluh persen di antaranya ke Timur Tengah dan sisanya ke Asia Pasific dan 
negara lain. 

"Karena itu kami minta Menakertrans segera mencabut Permen 18/2007 tersebut dan 
mengembalikan tugas BNP2TKI sebagai pelaksana penempatan G to G (pemerintah ke 
pemerintah) untuk tujuan Korea Selatan. 

Menakertrans sendiri saat perayaan Hari Jadi Depnakertrans ke 30 pada 31 Maret 
lalu menyatakan sudah menerima pengaduan dari seluruh asosiasi dan pihaknya 
sudah membentuk tim untuk mengkaji Permen 18 tersebut. "Tim sedang bekerja. 
Kita tunggu hasilnya, setelah itu Saya akan memanggil Kepala Badan untuk 
menjelaskan permasalahan ini," kata Erman. 

Kepala BNP2TKI M. Jumhur Hidayat sendiri menegaskan kebijakan yang diambilnya 
tersebut untuk membenahi pelanggaran yang selama ini dimapankan oleh pihak yang 
terkait dengan program penempatan selama ini. 

"Ini amanat presiden, saya tidak takut membenahi berbagai hal meski ada 
pihak-pihak lain yang tersangkut," ujarnya usai melantik pejabat eselon II, III 
dan empat di BNP2TK

Kirim email ke