http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/03/opi01.html

Pangan Mahal untuk Menaikkan Produksi?

Oleh
Viktor Siagian



Masyarakat saat ini dihadapkan pada mahalnya harga kebutuhan pangan pokok 
seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, belum lagi barang lainnya 
seperti tahu dan tempe, minyak tanah dsb. Hampir seluruh sembilan kebutuhan 
bahan pokok sudah mengalami kenaikan yang tajam. Kenaikan harga barang domestik 
ini memicu meningkatnya laju inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat. Atau 
kenaikan harga barang domestik akan menaikkan kurs riil (real exchange rate) 
rupiah yang selanjutnya akan menurunkan nilai ekspor bersih kita. 
Secara empiris kita bisa melihat dampak dari menurunnya daya beli masyarakat. 
Volume penjualan pedagang warung makanan, angkutan umum, pedagang bubur kacang 
hijau, salon kecantikan, dll mulai menurun. 


Pelanggan mulai sepi karena masyarakat memilih lebih berhemat. Pedagang makanan 
misalnya lebih memilih mengurangi bobot makanannya dari pada menaikkan harga 
jual. Para pedagang daging sapi pun sudah berdemonstrasi menuntut pemerintah 
untuk menurunkan harga karena sepinya pembeli, mereka menuntut harga diturunkan 
menjadi Rp 38.000/kg dari harga saat ini Rp 50.000-Rp 55.000/kg (Sinar Harapan 
21 Februari 2008). Pemerintah sudah menanggapi ini dengan melakukan impor 
daging sapi, saat ini harga sudah turun berkisar Rp 40.000 - Rp 50.000/kg. 


Kenapa pemerintah mempertahankan strategi harga pangan mahal ini? Alasan 
utamanya adalah untuk meningkatkan produksi. Karena dengan naiknya harga pangan 
petani lebih bergairah untuk menanam tanaman pangan seperti padi, kedelai, 
tebu, jagung, apalagi pemerintah mentargetkan swasembada untuk komoditas 
tersebut. Langkah ini memang tepat dari sisi supply-nya tapi dari sisi 
demand-nya merugikan. Hanya petani yang diuntungkan dengan keadaan ini 
sedangkan konsumen dirugikan. 
Petani padahal juga bertindak sebagai konsumen, dimana pada masa paceklik akan 
membeli beras karena persediaannya sudah habis. Situasi ini sangat jelas 
terlihat pada kasus komoditi beras dan gula. Pemerintah masih enggan menurunkan 
harganya karena beranggapan dengan mempertahankan harga tinggi produksi akan 
meningkat yang selanjutnya akan menuju swasembada. 

Menahan Beras 
Produsen utama beras dunia seperti Thailand dan Vietnam mengalami penurunan 
produksi. China menaikkan cadangannnya dari 32 juta ton menjadi 40 juta ton 
untuk antisipasi efek dari global warming. 
Efek dari kenaikan harga beras di pasar dunia ini akan semakin mempersulit 
konsumen, harga beras di dalam negeri tentunya akan naik menuju keseimbangan 
baru. Pemeritah sudah mengantisipasinya dengan menerapkan pajak ekspor untuk 
mengurangi keinginan mengekspor beras. Saat ini untuk mendapatkan kontrak impor 
beras juga sangat sulit karena negara-negara produsen menahan ekspor untuk 
mencukupi kebutuhan dalam negeri. Harga beras di Vietnam naik hampir 60% 
sehingga pemerintahnya mengenakan pajak ekspor untuk menekan inflasi. 


Filipina yang semula mendapat jatah ekspor 1,5 juta ton dari Vietnam ternyata 
hanya mampu dipenuhi 1 juta ton. Harga kontrak terakhir tahun 2008 naik 
dibandingkan tahun lalu. Produksi beras dunia tahun 2007 hanya 420 juta ton 
sedangkan permintaan 423 juta ton, sehingga cadangan menurun. Penurunan harga 
pangan lainnya ini tergantung pada pemerintah, jika pemerintah menginginkannya 
tinggal menurunkan bea masuk impor pada jagung dan gula. Kenyataannya 
pemerintah tidak melakukannya. Harga jagung saat ini sudah relatif tinggi dan 
komponen jagung untuk pakan ternak adalah 70%. Harga yang diterima petani juga 
sudah relatif tinggi dengan margin keuntungan yang relatif besar. 


Dengan mengacu pada produksi rata-rata nasional 3,5 ton per ha saja, penerimaan 
petani jagung mencapai Rp 7,0 juta - Rp 9,6 juta/ha sedangkan biaya produksi Rp 
2 juta/ha maka petani sudah memperoleh pendapatan berkisar 5 sampai 7,6 juta 
rupiah per hektare per tiga bulan. Harga beras diprediksi pada bulan April baru 
turun, karena puncak panen raya terjadi pada masa tersebut. Dari pantauan 
penulis di Kabupaten Banyuasin, Sumsel harga beras di tingkat petani berkisar 
Rp 3.600 - Rp 3.800/kg atau Rp 2.100 - Rp 2.200 gabah kering panen, sedikit 
diatas Harga Pembelian Pemerintah, yakni Rp 2.000/kg gkp. Seluruh harga pangan 
yang harga internasionalnya lebih tinggi daripada harga domestik relatif sulit 
untuk turun kecuali dibuat kebijakan harga atap (ceiling price). 

Pengeluaran 60%
Menetapkan harga pangan mahal untuk meningkatkan produksi memang bukan hanya 
dilakukan oleh Indonesia. Jepang misalnya menetapkan Bea Masuk Impor yang 
tinggi untuk beras sehingga harga beras mencapai 30.000/kg untuk melindungi 
petaninya. Tapi jika negeri kita dianalogikan dengan Jepang, akan mengalami 
kesulitan karena persentase pengeluaran rumah tangga di Jepang untuk membeli 
beras relatif kecil karena tingginya tingkat pendapatan mereka. 


Berbeda dengan Indonesia yang pengeluaran rumah tangga untuk beras dan lauk 
pauk bisa mencapai sedikitnya 60%. Apalagi dampak kenaikan BBM tahun 2005 masih 
terasa hingga saat ini yang membuat daya beli masyarakat semakin lemah. Jadi 
apakah pemerintah bisa merasakan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat saat 
ini? Tentu. Salah satu untuk mengatasinya dengan memberikan bantuan subsidi 
langsung kepada masyarakat miskin seperti beras raskin (rakyat miskin), subsidi 
minyak goreng, subsidi kepada pengrajin tahu dan tempe, dsb. 


Tapi subsidi beras raskin ini sebenarnya tidak efektif karena masih banyak 
sebenarnya masyarakat yang patut menerima subsidi langsung. Hanya rakyat yang 
dianggap benar-benar sangat miskin yang mendapatkannya. Kemudian untuk subsidi 
minyak goreng jumlahnya sangat terbatas, bayangkan hanya Rp 350 miliar untuk 
seluruh Indonesia. 


Jadi apa solusinya agar harga pangan dapat terjangkau? Tentunya harus ada 
supply yang cukup terutama untuk beras dan gula. Jika stok di dalam negeri 
sudah menipis maka perlu dilakukan impor, juga penurunan Bea Masuk. Hal yang 
sama berlaku untuk gula. 
Ditengah mahalnya harga-harga barang dan jasa maka penurunan harga pangan ini 
dapat menjadi pemicu semangat agar masyarakat kembali bergairah bekerja, 
memiliki harapan pada kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya jika tingkat 
investasi asing dan swasta nasional relatif tinggi, beban pengeluaran untuk 
pangan ini masih bisa diminimalkan. 


Investasi berarti membuka lapangan kerja baru, tapi dalam kenyataannya tingkat 
investasi masih rendah. Akibatnya kondisi saat ini banyak terjadi pengangguran. 
Perusahaan mengurangi jumlah produksinya akibatnya lemahnya daya beli. 
Pengurangan jumlah produksi mengakibatkan pengurangan jam kerja atau pemutusan 
hubungan kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut maka resesi ekonomi bisa 
menghadang kita. 

Penulis adalah alumnus IPB 1987. Peneliti pada Balai Pengkajian 
TeknologiPertanian (BPTP) Sumsel, Badan Litbang Deptan, Palembang

Kirim email ke