http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2008/5/2/op2.htm
Jangan Ganggu Tugas Kenegaraan MAKIN jelas bagaimana ''dominasi'' partai politik begitu kentara di Indonesia. Kita katakan demikian, karena sampai presiden pun harus terjun ke partai politik untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu tahun 2009. Pemilu itu baru akan dilakukan setahun lagi. Kalau boleh kita katakan untung, untunglah presiden secara bijak melakukan kegiatan berpartainya di hari minggu dan hari libur. Sebagai manusia, kita cukup prihatin dengan kondisi presiden. Sudah seharusnya setelah menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang begitu padat dan menyita pikiran dan menguras fisik, presiden istirahat di hari Minggu. Tujuannya tentu saja agar kesehatan terjamin dan dengan demikian mampu secara segar mengelola negara dengan penduduk 230 juta orang ini. Tetapi bagaimana lagi, partai di Indonesia masih mengandalkan figur sehingga presiden harus ikut-ikutan berpartai-ria. Kalau kita coba bawa pada khazanah modern, antara partai politik dengan tugas kenegaraan itu dipisah. Dari sisi ini presiden sudah melakukan. Tetapi ada yang lebih baru lagi, partai politik dan tugas kenegaraan itu sudah diklusterkan, ada pemisah yang tegas agar tidak saling mengganggu. Partai politik bertugas melahirkan pemimpin negara. Tetapi begitu partai itu berhasil melahirkan negarawan, posisinya sudah langsung terpisah. Ibaratnya yang satu sebagai pabrik, yang lain adalah output-nya yang telah bebas malang-melintang di berbagai pasar. Sangat tidak bagus jika output itu kembali ke pabrik. Jangan lupa, partai politik mempunyai dinamika persaingan internal tersendiri. Kita khawatir presiden akan terjebak pada persaingan tersebut yang membuat konsentrasi tugas kenegaraan akan pecah. Sebaliknya juga demikian partai akan pecah kalau presiden terlalu dominan dalam menentukan kebijakan partai. Jika ini terjadi, suasana negara akan bertambah runyam. Harap juga kita pahami, semakin terbukanya akses informasi di Indonesia, efek bombastisnya akan membuat masalah kecil akan terkesan besar. Sebagai kepala negara dari sebuah negara yang belum juga berhasil membangun ekonomi dengan baik, apalagi terkena imbas naiknya harga minyak dan naiknya harga pangan dunia, tidak boleh sedikit pun presiden terganggu atau diganggu oleh kegiatan partai. Urusan negara harus nomor satu, meski pemilu itu berlangsung sebulan lagi, apalagi masih setahun di depan. Jadi, pesan yang harus diberikan kepada partai politik di Indonesia, manajemen mereka harus berubah. Sekarang adalah zamannya perubahan. Partai politik harus mampu membaca situasi kenegaraan. Artinya bagaimana keadaan Indonesia dan apa yang diperlukan saat ini. Partai harus mampu membedakan situasi di Indonesia dengan di negara lain. Barangkali di negara luar partai sangat ditentukan oleh kedekatan pemimpin politiknya. Semisal di India. Tetapi situasi Indonesia saat ini benar-benar memerlukan konsentrasi. Karena itu sebaiknya partai tidak mengganggu konsentrasi ''hasil pabrikannya'' yang kini sedang menjalankan tugas kenegaraan. Hasil pabrikan partai itu tidak hanya presiden, tetapi juga anggota kabinet dan anggota DPR. Biarkan mereka bertugas membuat kebijakan negara dulu demi keberhasilan negara bersaing di forum internasional. Partai semestinya diurus oleh pejabat-pejabat partai sendiri. Cara seperti ini sungguh akan baik bagi masa depan partai politik itu sendiri. Di samping meningkatkan kepercayaan diri, partai sudah pasti secara perlahan-lahan akan menghilangkan politik figur. Jangan dilupakan, cara seperti ini dengan sendirinya juga akan melahirkan kader-kader baru partai yang membuat fundamental partai akan semakin kuat. Jadi anggap saja para negarawan tersebut adalah sebuah hasil dari pabrikan partai, dan sebagai sebuah pabrik tidak usah mengganggu mereka lagi. Biarkan mereka mengurus negara. Partai politik berkewajiban memproduksi lagi negarawan baru yang jauh lebih berhasil dari yang sudah ada. Dengan cara ini, baik negara maupun partai akan saling menikmati keuntungan.
