Refleksi: Apakah menteri kehutanan kebal hukum bila dinilai bersalah? Bila kebal silahkan berbuat kesalahan sebanyak mungkin pasti rejeki nomplok!
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/03/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Alih Fungsi Hutan Menhut Dinilai Bersalah [JAKARTA] Kebijakan Menteri Kehutanan MS Kaban yang mengalihkan fungsi hutan harus jelas dasar hukumnya. Kalau pengalihan itu berdasarkan SK Menhut, maka SK itu harus mengacu pada pasal-pasal UU 41/1999. Karena itu, bila acuan alih fungsi lahan hanya pada SK Menhut semata, mata kebijakan itu keliru. "Kebijakan alih fungsi lahan itu harus jelas disebut dilakukan berdasarkan PP atau SK Menhut. Satu saja dari dua hal ini tidak disebutkan, maka kebijakan MS Kaban itu salah," kata pakar ilmu hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Denny Indrayana kepada SP di Jakarta, Sabtu (3/5). Senada dengan itu, Maharani Siti Shopia dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, alih fungsi hutan dengan hanya menggunakan SK Menhut menunjukkan tidak ada iktikad baik untuk menjaga hutan Indonesia. SK Menhut hanya bersifat administratif dan apabila terjadi pelanggaran dalam alih fungsi hutan, tidak ada sanksi hukum bagi pelakunya. Kalau alih fungsi hutan itu mengacu pada PP, berarti secara yuridis lebih kuat dan akan ada sejumlah aturan pelaksana yang bisa digunakan untuk mengawasi proses tersebut. "SK Menhut memiliki banyak kelemahan dan membuka peluang terjadinya korupsi," tegasnya. Sementara itu, tokoh masyarakat Riau, Prof Dr Tabrani Rab mengatakan, tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendiamkan Menhut dalam kerusakan hutan di Riau. "Sebaiknya KPK segera memeriksa Menhut MS Kaban," ujar Tabrani kepada SP di Pekanbaru, Sabtu pagi. Menurutnya, kesemrawutan yang ditimbulkan Dephut dalam pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Hutan Tanaman Industri merupakan bukti betapa ruwetnya instansi tersebut. MS Kaban sebagai Menhut jelas harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. "Saya memperoleh data dari berbagai LSM dari dalam luar negeri, peranan MS Kaban sangat luar biasa dalam ikut serta merusak hutan melalui pemberian izin oleh Dephut. Karena itu, KPK jangan ragu-ragu lagi untuk memeriksa MS Kaban,'' tegas Tabrani. Sebelumnya, Menhut MS Kaban menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar UU 41/1999. Hutan lindung memang bisa dimanfaatkan, asal melalui proses penelitian tim terpadu, sekaligus mendapat persetujuan DPR. "Tugas menteri sektor kehutanan adalah mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukumnya. Kalau sudah diteliti dan dapat persetujuan DPR, tentunya tidak ada masalah lagi. Hutan lindung itu bisa dimanfaatkan," ujarnya. Tak Kunjung Terbit Informasi yang dihimpun SP menunjukkan bahwa Departemen Kehutanan (Dephut) ternyata membutuhkan waktu sekitar 9 tahun untuk menggodok peraturan pemerintah (PP) tentang alih fungsi hutan, seperti yang diamanatkan UU 41/1999 tentang Kehutanan. Namun hingga kini PP itu belum juga terbit, sehingga perubahan peruntukan dan alih fungsi hutan dilakukan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status, dan Fungsi Kawasan Hutan. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dephut, Darori mengaku sampai saat ini memang belum ada PP yang secara khusus mengatur tentang alih fungsi hutan, seperti yang diamanatkan UU tentang Kehutanan. Meskipun demikian, lanjutnya, SK Menhut sudah cukup mewakili terjadinya alih fungsi hutan tersebut. "Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, SK Menhut bisa digunakan sebagai landasan hukum alih fungsi hutan," ujarnya kepada SP, Jumat (2/5). Senada dengannya, Kepala Pusat Informasi Dephut Ahmad Fauzi Masud mengakui sampai saat ini Dephut masih menggodok konsep PP seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (3) UU 41/1999 yang berbunyi,"Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan...diatur dengan Peraturan Pemerintah." Menurut Ahmad Fauzi, penerbitan PP yang secara khusus mengatur persyaratan alih fungsi hutan tidak menjamin proses alih fungsi akan berjalan lurus tanpa mani- pulasi. Ditahan Anggota Komisi IV DPR, Sarjan Taher, Jumat (2/5) malam, ditahan KPK. Sarjan ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Februari 2008 dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. "Untuk kepentingan penyidikan, kami lakukan penahanan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah, seperti dikutip Antara. Chandra tidak memerinci peran Sarjan dalam kasus itu. "Kami menduga ada aliran dana dalam kasus ini," katanya. Ketika didesak tentang kemungkinan keterlibatan anggota DPR lain dan pejabat daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Chandra menegaskan KPK masih menetapkan satu tersangka dan terus mengembangkan kasus itu. [E-7/A-16/MUL/H-13/E-8] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 3/5/08
