http://www.gatra.com/artikel.php?id=114387
Siti Fadilah Supari: Kalau Tidak Terhina, Kebangetan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari tak lelah mengusik Amerika Serikat. Melalui buku berjudul Saatnya Dunia Berubah!, dia menyoal mekanisme penanganan strain virus flu burung oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Amerika Serikat. Wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah, 59 tahun lalu itu secara gamblang mengungkap kepedihan hatinya atas ketidakadilan negara kaya dan WHO dalam kasus flu burung. Peraih doktor bidang penyakit jantung dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu yakin dengan apa yang dia sampaikan, meski hal itu mengundang kontroversi. Kini Siti Fadilah kembali mempersoalkan keberadaan Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2). Menurut dia, NAMRU dengan personel militernya membuat kita sebagai bangsa yang berdaulat jadi tidak nyaman. "Sebagai negara berdaulat, kita seperti di bawah naungan negara lain," kata Siti Fadilah kepada Syamsul Hidayat dari Gatra dan dua wartawan televisi swasta ketika mewawancarai dia di kantornya, Kamis pekan lalu. Petikannya: Kenapa masalah ini baru heboh sekarang? Siapa bilang baru heboh sekarang. Saya sudah dari dulu mempermasalahkan. Media saja yang baru heboh memberitakannya sekarang. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta merilis statemen bahwa dugaan adanya intel di NAMRU itu tidak benar. Tanggapan Anda? Pertama, yang menduga itu siapa? Kedua, wong intelijen, kok ditanyakan. Itu hal yang sangat tidak bisa ditanyakan. Misalnya, ada orang selingkuh, kok ditanya apakah ia selingkuh atau tidak. Hal tersebut tidak bisa ditanyakan atau dijawab. Jadi, Anda menduga ada inteiljen di sana? Saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam itu, karena itu merupakan hak seseorang untuk menduga atau tidak menduga. Nota kesepahaman (MoU) soal NAMRU dilanjutkan. Apakah dengan kecurigaan itu, perlu peninjauan ulang atas MoU tersebut? MoU itu dibuat pada pertengahan 2007. Sejak enam bulan lalu sampai sekarang masih di Amerika. Dalam MoU itu disampaikan beberapa hal. Pertama, pengiriman virus harus disertai material transfer agreements (MTA). Kedua, virus tidak boleh dijadikan senjata biologi. Ketiga, para peneliti NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat tidak boleh diberi status kekebalan diplomatik. Dan keempat, riset harus benar dan transparan serta berguna bagi kemanusiaan. Semuanya ada enam poin yang disampaikan Indonesia. MoU itu sampai sekarang belum dikembalikan. Kenapa begitu lama? Ya, nggak tahu. Kita tunggu saja dulu apakah mereka setuju atau tidak atas apa yang kita sampaikan. Kalau tidak, ya, sudah. Kalau setuju, mungkin akan dilanjutkan. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain, keberatan lain. Kalau bagus untuk mereka, pasti dikembalikan. Kok, enam bulan belum dikembalikan. Mungkin itu terkait dengan empat hal dalam MoU tersebut. Anda sudah meninjau NAMRU. Apakah peralatan mereka sangat canggih? Biasa saja, seperti lab-lab kita. Kalau untuk tahun 1970-an, itu masih canggih. Untuk sekarang, kita punya peralatan lebih canggih. Contohnya, di Eijkman bahkan lebih canggih. Bagi Indonesia, apakah adanya NAMRU itu menguntungkan atau tidak? Dari sisi kesehatan, mungkin pada 1970-an ada manfaatnya. Namun, akhir-akhir ini, sejak tahun 2000-an, tidak ada sama sekali. Buktinya, penyakit-penyakit itu masih ada. Sumbangan NAMRU terhadap pemberantasan penyakit sampai sekarang tidak ada. Padahal, katanya, mereka meneliti malaria, TBC, influenza leptoness. Sampai sekarang, mana produk NAMRU yang bisa kita rasakan. NAMRU malah mendirikan laboratorium di Papua. Lho, kenapa di Papua, kok tidak di Solo atau Padang. Alasannya, mungkin di sana banyak malaria. Tapi, apa produknya dari tahun 1986 sampai sekarang? Kan, ada peneliti-peneliti kita yang turut dalam penelitian mereka? Anak buah saya banyak, kok, yang terlibat dalam penelitian-penelitian mereka. Namun penelitian itu tidak bisa mengatakan sesuatu. Penelitian kecil-kecil dan tersebar. Yang memegang secara keseluruhan, ya, mereka. Apakah perlu diperbanyak peneliti kita dalam penelitian mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan? Saya tidak ngurus hal yang teknis. Kalau tak ada manfaatnya, mengapa Anda tidak mengusulkan untuk tak memperpanjang perjanjian itu? Diperpanjang atau tidak, itu bukan keputusan Menteri Kesehatan, melainkan keputusan bersama interdep, yaitu Menkes, Menlu, Menhan, dan BIN. Kemudian dengan persetujuan presiden. Anda mengatakan tidak bermanfaat. Apa tindakan selanjutnya? Saya tidak menyatakan tidak bermanfaat. Tapi saya, kok, belum bisa menyatakan kemanfaatannya pada saat ini. Mungkin tahun 1970-an, kemanfaatannya pada pes. Itu jelas. Pada prinsipnya, Departemen Kesehatan akan berjalan bersama-sama dengan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri menentukan apakah ini akan dilakukan atau tidak. Menteri Pertahanan pernah menyatakan bahwa aktivitas NAMRU perlu diawasi. Anda setuju dengan statemen itu? Bagaimana saya mau mengawasi, pada waktu itu tidak ada klausul mengawasi. Tapi, pada prakteknya, staf-staf saya tidak bisa mengikuti peneliti-peneliti NAMRU ketika mereka pergi ke Papua atau NTT. Mereka melarangnya? Staf kita memang diajak, tapi disuruh membayar sendiri. Depkes tidak punya bujet untuk itu. Akhirnya staf Depkes ditinggal. Itu cerita anak buah saya kenapa dalam penelitian NAMRU tidak ada yang mendampingi. Kalaupun didampingi, seberapa efektif kita bisa mengawasinya? Langkah apa yang dilakukan Departemen Kesehatan? Ada sih, tapi saya tidak bisa menceritakan langkah-langkah tersebut. Saya kira, semua perjanjian dengan luar negeri itu ada undang-undangnya. Perjanjian atau kerja sama dengan luar negeri itu harus dilihat dari beberapa segi. Pertama, sisi politik, perjanjian itu baik atau tidak, sesuai atau tidak. Kedua, dari segi teknis, hukum. Dan yang terpenting, keuntungan bagi rakyat banyak. Setiap perjanjian harus dilihat dari sisi keuntungan bagi rakyat. Jadi, apa sebenarnya persoalan mendasar tentang NAMRU ini? Sebagai negara berdaulat, kita tentu tak nyaman karena di dalamnya ada suatu organ militer asing. Lha, yang nggak enak bagi saya, itu kok yang dipakai Departemen Kesehatan. Andaikan bermanfaat, mereka bisa membuatkan vaksin dan lain-lain. Apakah kita rela negara kita yang berdaulat di dalamnya ada tentara asing. Kenapa sih penelitinya tentara? Artinya, kita dalam naungan negara lain. Jadi, sebenarnya bukan soal penelitian itu sendiri. Penelitiannya sendiri sebetulnya no problem. Mau tidak transparan kek, mau apa kek, yang menjadi keberatan saya bukan soal penelitiannya, melainkan keberadaan mereka yang pakai senjata. Pakai topi Angkatan Laut. Menurut saya, sungguh menghina. Itu menurut saya. Kalau ada yang tidak terhina, ya, kebangetan. Anda sepertinya selalu berani melawan Amerika. Tidak ada tekanan-tekanan sehubungan dengan itu? Tidak ada. Nyatanya saya sampai sekarang masih berani. Ini masalah nasionalisme. Sudah saatnya untuk membangkitkan kembali nasionalisme kita. Ini waktu yang pas, apalagi bertepatan dengan 100 tahun Kebangkitan Nasional. Selama ini, masih banyak di antara kita yang mementingkan kelompok masing-masing sehingga melupakan kepentingan nasional. Lupa bahwa sesungguhnya kita adalah negara yang berkedaulatan. Untuk semua itu, saya akan korbankan segalanya. Jadi, ada kemungkinan NAMRU tidak diperpanjang? Wah, saya tidak bisa menjawab karena yang menentukan bukan saya. [Laporan Utama, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 1 Mei 2008
<<52.jpg>>
