http://www.gatra.com/artikel.php?id=114768


Partai Golkar
Saatnya Partai Kuning Masuk Bengkel


Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), jago-jago Partai Golkar menjadi 
pecundang. Mereka keok di kandang sendiri, di lumbung-lumbung partai berlambang 
pohon beringin itu. Lihatlah hasil pilkada di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan 
Sulawesi Selatan. Di tiga daerah itu, Golkar menempati urutan teratas perolehan 
suara pemilu legislatif 2004, tapi kandidatnya sebagai gubernur tidak ada yang 
menang.

Melihat fakta seperti itu, Golkar pun berbenah. Mereka menggelar rapat 
konsultasi nasional di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis dan Jumat pekan 
lalu. Di hadapan ratusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menegaskan, 
kekalahan jago-jago Golkar di pilkada menjadi lampu kuning menjelang Pemilu 
2009.

"Kalau perlu, pengurus di tingkat daerah, baik tingkat dewan pimpinan daerah I 
sampai kecamatan, yang sudah aus harus diganti," katanya. Ibarat mobil, Golkar 
harus masuk bengkel untuk diservis agar menang pemilu dengan meraih suara 30%. 
DPD I hingga kecamatan harus mulai mengevaluasi organisasi.

Semua kader partai bersimbol warna kuning itu berkewajiban bekerja 
sebaik-baiknya agar dalam pemilu yang akan datang Golkar memiliki kegiatan 
untuk memenangkan pemilu. Karena itu, evaluasi kinerja pengurus harus 
dijalankan terus-menerus. "Pengurus Golkar yang tak aktif harus diganti," ia 
menegaskan.

Meskipun demikian, Jusuf Kalla menegaskan bahwa hasil pilkada tidak 
mencerminkan perolehan pemilu legislatif dan pemilu presiden. "Keduanya 
memiliki karakteristik yang berbeda," katanya. Menurut dia, ada partai menang 
pilkada, tapi kalah pemilu. Ada juga yang kalah pilkada, tapi menang pemilu. 
"Pilkada itu lebih ke figur, kalau pemilu pada partai," ujarnya.

Syamsul Mu'arif, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP 
Golkar, menyatakan bahwa penertiban pengurus partai sudah ada aturannya. 
"Misalnya, tidak hadir dalam rapat pleno tiga kali berturut-turut tanpa 
pemberitahuan maka otomatis posisinya dianggap kosong," katanya. Namun sejauh 
ini dia menegaskan bahwa pencopotan karena tidak aktif belum pernah terjadi.

Selain kader yang tidak aktif, yang merisaukan Jusuf Kalla adalah banyaknya 
kader partai yang terjerat kasus korupsi. Kalla menegaskan, Golkar bukan 
benteng korupsi di Indonesia. Golkar juga komponen bangsa yang ikut memerangi 
korupsi. "Golkar tidak boleh serampangan membela kadernya yang dipenjara karena 
korupsi," katanya.

Sejumlah kader dan pengurus Golkar terjerat kasus korupsi, baik di pusat maupun 
daerah. Mereka antara lain Saleh Djasit, anggota DPR dan mantan Gubernur Riau, 
Wakil Gubernur Jambi Anthony Zedra Abidin, Bupati Kutai Syaukani H.R., dan 
anggota DPR Hamka Yandhu. "Golkar hanya membela kadernya yang memang tidak 
melakukan korupsi melalui berbagai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," ia 
menegaskan.

Agar tidak masuk bui gara-gara korupsi, menurut Jusuf Kalla, caranya dengan 
tidak melakukan korupsi. "Hanya itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain 
untuk menghindarinya," ujarnya. Kalla menandaskan, makin banyaknya kader yang 
masuk penjara memang mempengaruhi citra partai. "Tentu orang akan muak jika itu 
terjadi terus-menerus (kader Golkar masuk penjara). Karena itulah, jangan 
berbuat KKN. Sudah bukan masanya lagi," katanya.

Oleh sebab itu, saudagar dari Makassar itu meminta para bendahara Golkar di 
pusat dan daerah tidak mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang tidak benar 
dan melanggar hukum. "Jika itu dilakukan, yang akan terkena dampaknya adalah 
citra partai lagi," Jusuf Kalla menandaskan.

Terhadap kader-kader yang terjerat kasus korupsi, menurut Syamsul, jika sudah 
ada keputusan dari Badan Kehormatan DPR, partai akan melakukan pergantian 
antarwaktu. "Tidak perlu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap," katanya. Sebab, jika sudah berkekuatan hukum tetap dan terbukti 
bersalah, yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai anggota Partai Golkar.

Rohmat Haryadi
[Nasional, Gatra Nomor 26 Beredar Kamis, 8 Mei 2008

<<82.jpg>>

Kirim email ke