Harian Komentar
02 Juni 2008
Copot Pimpinan Pertamina!
Kebijakan yang ditempuh Pertamina dengan menghentikan distribusi BBM di Sulut
selama 6 jam lebih tanggal 30 Mei lalu, dianggap sebuah blunder yang
mengorbankan masyarakat Sulut. Oleh sebab itu, sejumlah kalangan me-minta, agar
keberadaan pimpinan Pertamina yang bertanggung jawab di wilayah Sulut, harus
dievaluasi bahkan kalau perlu dicopot.
''Pertamina seharusnya bisa menjamin kelancaran distri-busi BBM ke seluruh SPBU
yang ada di Sulut,'' tandas personel Komisi D DPRD Su-lut, Timmy Tatara SE.
Namun anehnya, dalam kejadian 30 Mei lalu, Pertamina lewat General Manager
Pemasaran BBM Retail Region VII via Ambasador Region, Alam Yusuf, memerintahkan
penghentian distribusian BBM di Sulut selama beberapa jam.
Ini menunjukkan Pertamina kurang peduli terhadap pelayanan publik. "Artinya
lagi, kinerja pimpinan-pimpinan Pertamina patut dipertanyakan. Ya, kalau perlu
jabatan pimpinan-pimpinan Pertamina ini harus ditinjau," semburnya. Senada juga
disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut, Arthur Kotambunan.
Menurutnya, Pertamina telah gagal menjalankan fungsinya sebagai penyalur
distribusi BBM selama beberapa jam dengan sengaja. Dia juga melihat alasan
Pertamina yang khawatir adanya penyerobotan, tidak sesuai fakta hukum. ''Sebab
dalam eksekusi yang ada, lokasi belum diserahkan ke ahli waris melainkan masih
di bawah pengadilan,'' tandas Kotambunan menyayangkan kebijakan Pertamina yang
telah merugikan rakyat Sulut. Oleh sebab itu, Kotambunan juga setuju jika
pimpinan Pertamina yang telah mengambil kebijakan yang keliru, harus diganti.
''Pejabat Pertamina yang bertanggung jawab terhadap penghentian distribusi,
harus dievaluasi,'' tandasnya.
Sementara itu, koordinator pengacara ahli waris, Noldy Sulu SH mengatakan,
eksekusi masih berjalan dan hingga kini lahan Depot Pertamina belum diserahkan
ke ahli waris. Oleh sebab itu, dia menganggap keliru interpretasi hukum
Pertamina yang menyatakan takut dianggap menyerobot sehingga harus menghentikan
kegiatan distribusi. ''Lahan itu masih di bawah pengadilan,'' tandasnya seraya
mengatakan, pihak ahli waris juga telah berkomitmen dengan pengadilan untuk
tidak memasuki Depot Pertamina sebelum diserahkan.
Sedangkan Ketua Komisi B DPRD Sulut, Victor Mailang-kay SH MH, ketika
dimintakan tanggapan menyatakan, pi-haknya akan segera memanggil hearing
Pertamina dan semua pihak terkait masalah lahan Depot Pertamina Bitung. "Ya,
kalau tidak salah agenda hearing sudah dijadwalkan pada 11 Juni," ujarnya.
Ditambahkan, yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana mencari solusi
untuk menyelesaikan persoalan lahan Depot Pertamina Bitung tersebut. "Memang
proses hukum harus kita hormati. Hanya saja, kita harus melakukan upaya untuk
mempertemukan pihak yang bersengketa," tandasnya.
Sedangkan Gubernur Sulut, Drs SH Sarundajang menegas-kan bahwa pihaknya pada
Selasa (03/06) besok, secara khusus akan melakukan pertemuan dengan pimpinan
Pertamina. "Ini adalah masalah serius. Sebab berkaitan de-ngan kelangsungan
hidup dan aktivitas masyarakat. Makanya, pada hari Selasa (besok,
red),bersama-sama dengan Muspida kita akan melakukan pertemuan. Dan pada
kesempatan ini, akan diupayakan agar ada jawaban pasti yang tentunya akan
diikuti dengan pembayaran," ungkapnya kepada Komentar, Minggu (01/06)
kemarin.(eda/dav
