Refleksi: Kalau Indonesia dibilang negara gagal, mungkin sekali ada yang marah, yaitu teristimewa Allah, karena dalam preamble konstitusi NKRI ditulis antara lain : "negara Indonesia didirikan atas berkat dan rahmat Allah". Orang berpikrian kritis nan sehat tentu akan bertanya-tanya: Koq berkatNya begini untuk rakyat miskin melarat? Selain itu para petinggi negera bukan saja tukang sulap dengan penipuan seolah-olah baru keluar dari lubang batu dan tidak tahu bermoral baik bin jujur lagi bengis.
Harta kekayaan alam dalam konstitusi ditulis dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahtaraan rakyat, tetapi apa nyatanya, harta kekayaan alam makin menipis menuju kehabisan, hutan-hutan gundul, sumber minyak dan gas alam dikeringkan dan rakyat tetap tidak sejahtera sekalipun sudah 63 tahun disebut merdeka. Mungkin saja merdeka yang dimaksudkan hanya untuk kelompak kecil, dan kesusahan untuk yang banyak orang. Lalu jalan keluarnya dari berbagai problematika kehidupan dalam kemiskianan dan keterbelakangan ialah tetap mempertahankan mereka yang selama duduk di kursi empuk kekuasaan dan mempertahankan NKRI? http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/19/Editor/edit01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Negara Gagal dan Kebijakan "Kuda Sado" Tjahjo Kumolo Kebingungan melanda bangsa dan negara kita setelah insiden Monas, Jakarta, 1 Juni 2008. Sebagian orang menduga itu aksi pengalihan isu oleh elite politik agar tekanan terhadap pemerintah karena kenaikan harga BBM bisa diredam. Entah apa yang sesungguhnya terjadi, pemerintah tentu harus mampu membuktikan dirinya bersih dalam kekerasan seperti ini. Artinya, harus ada penegakan hukum yang serius terhadap segala bentuk kekerasan dan pelaku kekerasan yang meresahkan seluruh anak bangsa. Saya tidak berbicara banyak soal kekerasan itu sendiri, tetapi lebih melihat pada fenomena umum bangsa dan negara kita yang sedang di ambang kehancuran. MT Zen (2008) pernah mengungkapkan bahwa Indonesia sedang melaju dengan deras ke arah "Negara Gagal". Lalu untuk menghindari kiamat sejarah itu, Zen menawarkan beberapa solusi. Pertama, Indonesia sudah harus mempunyai pemimpin baru: se- orang pemimpin yang tegas, jelas, dan keras, di mana perlu kejam, tetapi adil. Kedua, saat ini harus ada sense of emergency and sense of urgency, sehingga pemerintah yang mencoba menegakkan benang yang sudah basah ini sudah harus memerintah dengan dekrit. Ketiga, membenahi perekonomian nasional. Keempat, menghentikan korupsi besar-besaran dari pusat hingga daerah, dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Zen justru mengusulkan hukuman mati bagi para koruptor seperti halnya usulan banyak kalangan dari dulu. Dan kelima, menghentikan pertikaian horizontal antarkelompok dalam masyarakat. Saya mau memberikan beberapa penekanan pada apa yang sudah dijelaskan dengan cerdas oleh MT Zen. Keadaan bangsa yang kacau-balau di segala bidang harusnya menyadarkan pemerintah tentang perlunya tindakan tepat, cepat, darurat, bijak, dan adil untuk seluruh rakyat, terutama lapisan miskin. Dengan kata lain, kita membutuhkan pemimpin kuat yang tegas, jelas, dan keras. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla masih terlalu lamban dan kurang tegas. Dalam kebijakan kenaikan harga BBM sekarang saja mereka selalu memakai argumentasi pasar global. Jadi, kalau harga minyak di pasar global naik, maka di dalam negeri pun minyak harus naik. Lebih mengecewakan lagi apa yang dituduhkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan tersebut. JK menganggap para mahasiswa mendukung subsidi terhadap orang kaya. Para mahasiswa jelas benar karena mereka melihat dampak kelanjutan dari kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Kalau subsidi BBM itu sendiri memang lebih besar porsinya mengalir ke kelas sosial kaya, tetapi tidak boleh dilupakan, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan rakyat. Pada aspek implikasi ini, kita akan menjumpai banyak sekali penderitaan yang bakal dialami rakyat akibat kenaikan harga BBM. Cukup mengherankan pemerintah tidak mempu melihat realitas kehidupan rakyat yang sudah sengsara, namun makin disengsarakan oleh kebijakan ini. Hal berikut yang penting dari gagasan MT Zen adalah soal perlunya pemerintah membenahi perekonomian nasional. Kalau pemerintah dari awal sudah menetapkan program pengembangan perekonomian nasional, tentu Indonesia sudah bisa bangkit dari krisis walau tidak harus secepat tetangga, seperti, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tapi, setidak-tidaknya Indonesia sudah bisa mencapai tahapan pemulihan. Keadaan yang berkembang justru terbalik, pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Dan yang paling ditakutkan, kemiskinan makin bertambah setelah kebijakan kenaikan harga BBM. Padahal, kalau ada kerangka pengembangan ekonomi nasional yang jelas, pemerintah bisa mengambil solusi lain selain menaikkan harga BBM, misalnya, menunda pembayaran pinjaman luar negeri, efisiensi impor-ekspor minyak mentah Indonesia, dan pengenaan pajak atas kenaikan harga minyak kepada perusahaan pemegang konsesi pengeboran. Selain itu, seharusnya pemerintah dapat menempuh sebagian dari usaha pemberian subsidi kepada yang berhak, serta mengenakan pajak progresif kepada pemilik kendaraan pribadi yang lebih dari satu dan menaikkan pajak kendaraan mewah. Lalu pemerintah juga harus mengubah RKP 2008 dan evaluasi RKP 2009. Model penyelesaian seperti itu masih jauh dari cara berpikir para ekonom yang mengelilingi SBY-JK. Dan ini amat disayangkan karena kalau kebijakan ini terus dipaksakan DPR sendiri akan terus melakukan penentangan atau resistensi bersama seluruh lapisan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, yang mendesak pembatalan kebijakan tersebut. Apa yang dituduhkan oleh Wapres Jusuf Kalla tidak hanya membuat mahasiswa kecewa, tetapi juga bisa menyesatkan publik secara luas. Kelompok masyarakat yang menganggap tuduhan itu benar, akan menilai mahasiswa melakukan aksi yang tidak adil dan tidak untuk kepentingan rakyat. Padahal, kalau dilihat dengan mata terbuka, apa yang diperjuangkan para mahasiswa adalah kepentingan rakyat jelata. Mereka mencemaskan nasib rakyat miskin yang akan semakin sengsara dengan meningkatnya biaya hidup. Kebijakan "Kuda Sado" Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat dan seluruh bangsa, kebijakan kenaikan harga BBM harus dikritisi, didiskusikan kembali dengan DPR, dikaji ulang dampak dan risikonya, serta dicari solusi alternatifnya. Itu yang diharapkan, sehingga pemerintah tidak dengan gampang mengeluarkan kebijakan "kuda sado" yang dibuat atas dasar pola pikir satu arah. Pola pikir satu arah selalu menganggap apa yang dipikirkan itu benar. Pemerintah sering mengabaikan suara DPR karena merasa diri benar dan mampu mengatasi keadaan. Demikian yang terjadi dengan kebijakan kenaikan harga BBM sekarang. Padahal, realitas sosial, politik, dan ekonomi tidak dapat dipandang hanya dari satu arah. Realitas yang kompleks harus dipandang dari berbagai arah agar cara pandang dan kebijakan pemerintah pun tidak kaku, seperti, "kuda sado". Bahkan kalau pemerintah selalu memaksakan kebijakan satu arah, seperti itu, apa yang dibayangkan oleh MT Zen akan terjadi, yakni "Indonesia menjadi negara gagal", akan terwujud lebih awal daripada yang kita bayangkan. Kiranya kesadaran ini menjadi kekuatan yang menyatukan para fraksi politik di DPR untuk bersama-sama menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Penulis adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR. Tulisan ini pandangan pribadi -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 19/6/08
<<tjahyoku.gif>>
