http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/36699/309/
Politik Media dan Media Politik
Rabu, 18-06-2008 | 01:00:19
Oleh: Ahmad Barjie B
Barack Obama semakin melaju menuju Gedung Putih setelah sukses mengatasi
rivalnya sesama Partai Demokrat, Hillary Clinton.
Dalam satu tema kampanye, Obama tanpa ragu menegaskan tekadnya menarik
tentara dari Irak. Berlawanan dengan tema calon Partai Republik John McCain,
yang justru ingin meneruskan pendudukan di Irak.
Obsesi Obama keluar dari Irak merupakan berita baik bagi dunia Islam.
Sebab, salah satu batu ganjalan hubungan AS dengan dunia Islam adalah masalah
invasi AS atas Irak, Afghanistan dan lainnya.
Tetapi di saat sama Obama kembali menegaskan pendiriannya mendukung
Israel, sekutu tradisional AS di Timur Tengah. Hal ini tentu menjadi berita
buruk bagi umat Islam.
Mengapa Obama yang notabene berayah Husein Obama asal Kenya yang muslim
dan pernah tinggal di Indonesia yang juga negara muslim, nekad mendukung
Israel? Jawabannya hampir pasti karena lobi Yahudi di AS begitu kuat. Mereka
menguasai perbankan, media massa, pertahanan, politik dan ekonomi.
Jadi kalau Obama atau Capres mana pun ingin menang, mau tak mau harus
merangkul lobi Yahudi. Dengan kekuatan media massa, cetak maupun elektronik,
seorang tokoh akan bisa naik, dan jika tidak bersahabat dengan media, tak ayal
tokoh tersebut juga akan terjungkal. Lobi melalui perusahaan media-media
raksasa inilah dari masa ke masa selalu sukses membangun opini publik AS.
Kebijakan luar negeri AS ke depan sudah pasti menganut standar ganda.
Dunia Islam akan terus dikecewakan dan tidak dapat banyak berharap. Ini karena
media di sana sudah lama berpolitik sesuai kepentingannya. Media seharusnya
menjadi ujung tombak demokrasi, kebenaran dan keadilan, lebih pada idealitas
saja, sementara tataran riilnya tidak demikian.
Media hampir selalu terkait dengan politik, baik politisasi media oleh
para elit politik maupun pemanfaatan berita untuk keuntungan dan kepentingan
media.
Publik Indonesia baru saja disuguhkan berita kasus Monas awal Juni lalu,
ditandai penyerangan massa Front Pembela Islam (FPI) dan Komando Laskar Islam
(KLI) atas massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(AKKBB).
Walau kita tidak setuju dengan tindak kekerasan, tetapi peristiwa itu
sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding peristiwa 23 Mei 1997 Banjarmasin,
Ambon-Maluku, Poso dan Sampit-Kalteng beberapa tahun lalu yang sangat berdarah
dan memakan ribuan korban jiwa, harta benda dan social cost yang hingga kini
belum sepenuhnya pulih.
Media massa kala itu tidak all out, padahal itu tragedi luar biasa yang
seharusnya diblow-up media secara luar biasa pula. Mungkin karena jauh dari
ibukota, atau nilai beritanya tidak seberapa, pemberitaan media hanya
biasa-biasa saja.
Mengapa berita kasus Monas menasional dan pengejaran pelakunya begitu
luar biasa? Memang ada kekeliruan pada FPI, mereka bertindak justru di hari
Kesaktian Pancasila, sehingga kesalahannya jadi menumpuk dan opini publik akan
berpihak pada AKKBB.
Selain itu, Ketua FPI terlalu serius menyikapi Gus Dur. Biasanya para
tokoh hanya menyikapi ucapan Gus Dur dengan gurauan. Tetapi karena disikapi
serius, akibatnya ucapan Habieb Riziek bagai memukul sarang lebah. Terjadilah
aksi menuntut pembubaran FPI di beberapa daerah, yang kelihatannya kebanyakan
berasal dari kalangan NU seperti Garda Bangsa, GP Ansor dan PMII. Walau reaksi
itu sifatnya perorangan, tetap yang terlihat benderanya.
Fenomena ini sebenarnya di luar dugaan. FPI seperti diketahui adalah
organisasi Islam tradisional. Dan asas FPI juga ajaran Islam Ahlus-Sunnah wal
Jamaah. Ini sama persis dengan NU beserta organisasi-organisiasi otonomnya.
Hanya cara berjuangnya yang beda karena FPI lebih vulgar.
Mengapa kedua pihak bisa berseteru begitu keras dan hubungannya demikian
genting? Ini memerlukan kajian lebih lanjut. Masyarakat banyak yang cemas dan
khawatir, jangan-jangan sesama muslim berkelahi.
Semua ini tidak terlepas dari peran media. Dari cara media mengambil
gambar dan mengulang-ulang tayangannya, jelas menyulut emosi massa. Cara media
memilih narasumber, bertanya, memotong jawaban dan menyimpulkan, tampak tidak
adil dan kurang seimbang. Yang sangat dominan adalah demo dan aksi penuntutan
pembubaran FPI. Hal ini dapat menginspirasi daerah dan pihak lain berbuat
serupa. Pada gilirannya wilayah konflik menjadi eskalatif, tidak terlokasi ke
asal dan akar persoalan awal.
Di tengah memanasnya kasus Monas tempo hari, sebenarnya ada beberapa
tokoh yang bersuara sejuk. Misalnya Ketua PB-NU KH Hasyim Muzadi, ia
mengharapkan massa khususnya NU tidak terprovokasi, agar konflik horizontal
tidak terjadi dan agar persoalan dikembalikan ke tema asal, seputar masalah SKB
Ahmadiyah. Patut disesalkan mengapa wejangan Hasyim Muzadi tidak diangkat
berulang-ulang. Seharusnya pesan itu diberi penguatan agar massa terkendali.
Begitu juga pesan Ketua MUI Hamidhan yang meminta umat tenang dan tidak
mau diadu domba nyaris tertelan bumi. Media massa seolah tidak berselera
menyajikan pesan-pesan damai tersebut.
Yang berani bersikap kelihatannya hanya Ketua DPP PPP Suryadarma Ali yang
meminta pemerintah/kepolisian bersikap adil.
Nasi telah menjadi bubur. Kita semua perlu menjadikannya pembelajaran.
Intinya, kita harus mengedepankan dialog, akal sehat, tidak boleh bermain
kekerasan.
Media massa hendaknya fair, adil, seimbang, objektif. Selain mampu
menyajikan informasi aktual, penting dan terpercaya, juga menjadi agen
pendidikan, pencerahan dan juru damai. Jangan sampai ada anggapan publik
terhadap media, bahwa peristiwa baik bukan berita, tapi peristiwa buruk adalah
berita baik.
Email: [EMAIL PROTECTED]
