Dear Rekans, Lebih 'kuasa' mana sih (ca)gub dengan RI-1? :-) Kalau cagub tidak mengangkat
topik Lapindo saja sudah 'dituduh' menerima kucuran dana dari Lapindo, bagaimana dengan yang jabatan&kekuasaannya lebih (paling) tinggi di RI? Demi 2009 mengorbankan rakyat banyak? :-p CMIIW.. Wassalam, Irwan.K ---------- Forwarded message ---------- From: firdaus cahyadi <[EMAIL PROTECTED]> Date: 2008/7/8 Subject: Lapindo Tak Disinggung Apakah semua calon gubernur Jawa Timur telah menerima kucuran uang dari Lapindo? ---------------------------------------- Lapindo Tak Disinggung Calon Kepala Daerah Jatim Dinilai Tidak Visioner Kompas/Selasa, 8 Juli 2008 | 03:00 WIB Surabaya, Kompas - Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur sama sekali tak membahas penyelesaian masalah lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat memaparkan visi-misi di DPRD Jatim, Senin (7/7). Padahal, lumpur Lapindo adalah persoalan nyata dan besar di Jatim dalam beberapa tahun terakhir. Pakar lingkungan hidup dari Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo mengatakan, calon memang memasukkan masalah lingkungan hidup dalam visi dan misinya. Sayangnya, tidak satu pun calon secara empiris menegaskan akan menyelesaikan kasus lumpur Lapindo selama masa jabatannya. "Saya prihatin mereka tidak berani," ujarnya.Padahal, lumpur Lapindo adalah persoalan besar di Jatim sejak menyembur dua tahun lalu. Lumpur akan tetap menjadi masalah selama belum dihentikan semburannya dan dampaknya tak ditanggulangi. "Barangkali lumpur Lapindo bukan persoalan besar bagi calon gubernur-wagub Jatim," ujarnya. Ia juga prihatin tidak satu pun calon kepala daerah membahas dua isu besar lingkungan hidup di Jatim. Mereka sama sekali tidak menyinggung penambangan pasir di Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Penambangan itu merusak keseimbangan ekosistem di kawasan sekitarnya. Calon juga tidak menyinggung penggundulan hutan yang mengakibatkan 65 persen hutan di Jatim hilang. Jatim juga tinggal menyisakan 14 persen hutan lestari di wilayahnya. Namun, calon gubernur dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, Soekarwo, membantah tak memasukkan penyelesaian masalah lumpur Lapindo dalam visi dan misinya. Masalah itu dibahas dalam soal lingkungan hidup, tetapi tidak bisa dibacakan. "Kami hanya diberi waktu 25 menit untuk memaparkan visi dan misi. Jadi, waktunya tidak cukup," ujarnya. Namun, dalam buku visi dan misi yang dibagikan tim pemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf tak dimasukkan masalah lumpur Lapindo. Dari 17 rencana program kerja bidang lingkungan hidup yang dipaparkan, tak ada yang menyinggung penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Penyelesaian masalah lumpur Lapindo justru muncul dalam debat publik calon yang digelar semalam. Perdebatan terjadi antara Soekarwo dan calon wagub yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ridwan Hisjam. Ia menanyakan kepada Soekarwo mengapa saat menjabat Sekretaris Daerah Jatim tidak memperjuangkan masalah lumpur Lapindo. Soekarwo pun menjawab, "Saya kira Pak Ridwan selaku Wakil Ketua DPRD sudah tahu persis soal ini. Kami, saya, dan Pak Ridwan, melakukan 'demonstrasi' ke Jakarta membawa persoalan Lapindo ini." Suparto menambahkan, calon kepala daerah Jatim tak visioner. Hal itu terlihat dari paparan visi dan misi mereka. "Paparan mereka seperti laporan pertanggungjawaban gubernur. Semua memosisikan diri sebagai gubernur," ujarnya. (vin/raz/idr/ina)
