Refleksi: 63 tahun terjajah dan makin lemah. Siapa yang membuat lemah dan 
terjajah? Masih saja dibilang NKRI harga mati!

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/11/01053076/63.tahun.republik.indonesia.terjajah.dan.makin.lemah


63 Tahun Republik Indonesia, Terjajah dan Makin Lemah
Senin, 11 Agustus 2008 | 01:05 WIB 
Suwardiman

Di tengah beragamnya pemaknaan orang atas kata "merdeka", ternyata cukup banyak 
juga warga yang masih merasa belum merdeka. Mereka juga merasa, bangsa 
Indonesia masih terjajah oleh tekanan bangsa lain.

Demikian kesimpulan yang dihasilkan jajak pendapat menyambut hari jadi ke-63 
Indonesia terhadap 863 pemilik telepon di sepuluh kota di Indonesia.

Sebanyak 32,4 persen responden menyatakan, mereka belum merasa merdeka. Enam 
dari setiap sepuluh (60,1 persen) responden juga menyatakan, saat ini Indonesia 
belum merdeka dari tekanan bangsa lain.

Jika pada periode awal kemerdekaan orang memaknai kemerdekaan sebagai 
kemenangan persatuan bangsa dan terbebasnya Indonesia dari dominasi dan 
eksploitasi bangsa asing, saat ini publik disodorkan dialektika soal 
kemerdekaan dari dominasi dan eksploitasi model baru. Dalam konteks 
perkembangan global, kemandirian Indonesia sebagai bangsa kembali digugat.

Arus globalisasi yang menjadi tren abad ke-20, oleh sebagian orang, dimaknai 
sebagai bentuk penjajahan jenis baru yang tak kalah garangnya. Tujuannya tetap 
sama, yakni eksploitasi. Lebih jauh, dampak yang dikhawatirkan pun sama, yakni 
kemelaratan.

Kolonialisme baru

Arus modal asing yang masuk berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya 
yang lebih banyak dinikmati negara-negara lain. Sebagian warga menilai inilah 
jenis kolonialisme baru yang menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang 
seperti Indonesia.

Dahnan (54), responden asal Medan, misalnya, mengkhawatirkan globalisasi 
sebagai ancaman baru. Ia menyatakan bahwa arus globalisasi yang mengikis batas 
antarbangsa dan mengusung semangat liberalisasi secara membabi buta bisa 
menjadi ancaman besar bagi kemajuan Indonesia.

Globalisasi yang lebih banyak dibungkus dalam kesepakatan kerja sama ekonomi 
dinilai dapat memperburuk kondisi negara-negara berkembang yang rapuh secara 
ekonomi.

Kerja sama ekonomi antara negara berkembang dan negara maju tak jarang menjerat 
negara yang lebih lemah dalam kesepakatan-kesepakatan yang kian memperparah 
kondisi ekonomi mereka.

Apa respons warga atas kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini? Sebanyak 
65 persen responden mengaku malu dan kecewa atas kondisi perekonomian saat ini 
dan hanya 5 persen mengaku bangga dengan kondisi perekonomian sekarang.

Sebagian warga memaknai secara sederhana arah perkembangan bangsa Indonesia 
setelah 63 tahun kemerdekaannya. Kemajuan atau perbaikan kualitas hidup adalah 
indikasi yang lebih sering digunakan sebagai ukuran mereka.

Sebut saja Habil (74), responden asal Makassar, yang menjadi saksi hidup atas 
proses tumbuhnya negara ini. Ia mengungkapkan bahwa secara fisik memang banyak 
hal yang berubah lebih baik.

"Saya, pada tahun 1945, ke mana-mana cuma bisa jalan kaki, sekarang 
transportasi bagus, tapi mahal. Pendidikan maju, tapi banyak yang enggak mampu 
bayar. Sistem pemerintahan pun jauh lebih baik, dari sentralistik jadi 
desentralisasi, tapi justru memperkuat lagi semangat kedaerahan," kata Habil.

Lelaki pensiunan guru itu mengilustrasikan betapa kemajuan Indonesia di satu 
sisi tampak nyata, tetapi di sisi lain ternyata bersifat semu.

Menurut dia, banyak yang secara fisik sepertinya berubah, tapi secara maknawi 
tidak berubah. Kemajuan yang baik menjadi percuma jika tidak dapat diakses 
secara merata.

"Merdeka soal apa dulu, Mas. Dulu, di tahun '60-an, ibu saya ngantre minyak 
tanah dan susah nyari beras. Kemarin-kemarin ini tetangga saya masih banyak 
yang ngantre minyak tanah dan susah beli beras karena mahal. Belum lagi minyak 
goreng langka, biaya pendidikan mahal, harga BBM melambung. Lah, apanya yang 
merdeka kalo kita tambah susah?" demikian kata Anin (47), responden dari 
Jakarta.

Begitulah suara-suara rakyat yang menjadi entitas riil dalam konsep negara 
bangsa ini, berkutat pada pertanyaan soal kondisi bangsa yang sudah merdeka, 
tapi di banyak hal belum merdeka.

Bangga atau malu?

Menghadapi berbagai tekanan dari luar, tampaknya Indonesia harus menghitung 
ulang kekuatannya. Padahal, sejumlah modal bangsa terasa kedodoran saat ini.

Kebanyakan responden menilai kian lemahnya tenggang rasa dan solidaritas 
sosial, toleransi terhadap perbedaan suku dan agama, toleransi terhadap 
perbedaan pendapat, dan lemahnya rasa keadilan.

Selain itu, mereka juga merasakan lemahnya kerelaan warga negara Indonesia 
berkorban untuk bangsanya serta menipisnya penghayatan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari (lihat grafis).

Citra Indonesia juga diperlemah oleh aneka kasus korupsi yang terjadi di dalam 
negeri. Stigma sebagai negara korup tidak hanya diutarakan oleh pihak asing, 
warga bangsa ini juga menyadari bahwa hal paling buruk yang membuat malu adalah 
lekatnya korupsi dengan budaya elite.

Korupsi dirasa semakin parah dilakukan oleh elite-elite yang berada di pusaran 
kebijakan. Terbongkarnya sejumlah kasus korupsi menggiring kekecewaan publik 
terhadap situasi bangsa ini.

Kasus terakhir adalah terkuaknya dugaan korupsi yang secara massal dilakukan 
oleh anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, yang disebut oleh Hamka Yandhu 
menerima dana aliran dana Bank Indonesia. Ini menggenapi ilustrasi yang 
menggiring persepsi publik atas citra elite pemimpin bangsa ke titik terendah. 
"Korupsi makin menggila, pemerintah pun tidak tegas. Kayaknya banyak intervensi 
atas penyelesaian korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat negara," kata Ifan 
(30), responden asal Jakarta.

Ifan mewakili hampir separuh responden (48 persen) yang menyatakan korupsi 
sebagai hal yang paling membuat malu sebagai orang Indonesia. Inilah yang 
memurukkan rasa bangga publik terhadap sistem yang berjalan di negeri ini.

Hanya 5,7 persen dari 863 responden dalam jajak pendapat ini yang merasa bangga 
dengan lembaga tempat wakil-wakil mereka duduk di Senayan. Sementara 30,6 
persen bersikap apatis dan 49,9 persen mengaku kecewa atas lembaga legislatif. 
Bahkan, 13,1 persen sisanya menyebutkan malu dengan lembaga perwakilan rakyat 
yang ada.

Demikian juga terhadap tokoh-tokoh pemimpin nasional saat ini. Hanya 18,2 
persen responden yang mengaku bangga terhadap para pemimpin bangsa ini. 
Sementara 36 persen merasa kecewa dan malu dengan para pemimpin nasional itu. 
Sisanya (44,1 persen) bersikap apatis.

Publik pun ragu menakar kemampuan para pemimpin saat ini.

Lebih dari separuh responden (51,3 persen) menaruh harapan bahwa para pemimpin 
ini akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, sedangkan yang 
lainnya (43,4 persen) meragukan kemampuan para pemimpin bangsa saat ini. Jika 
demikian, ke arah mana bangsa ini hendak di bawa dan oleh siapa, mungkin baru 
bisa dilihat setelah pemilu mendatang. (LITBANG KOMPA

Kirim email ke