Refleksi: Hasrat monopoli kekuasaan elite politik ibarat madu dikemuni semut. Mungkin di negeri lain hasrat kekuasaan untuk perbaikan kehidupan rakyat, tetapi di Indonesia hasrat tsb luntur. Kekuasaan adalah sumber guna mengeruk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bisa dilihat sejak Haji Muhammad Soeharto dan konconya naik panggung kekuasaan 43 tahun lalu, para penguasa menjadi kaya dan rakyat tetap miskin melarat.
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/27/Editor/edit01.htm SUARA PEMBARUAN DAILY Hasrat Kekuasaan Elite Politik Benny Susetyo Musim partai politik menyetor para calon elite untuk diadu dan diuji keberuntungannya dalam Pemilu 2009. Berita politik didominasi oleh para artis dan figur dadakan yang digandeng oleh parpol dalam kerangka merebut simpati rakyat. Bahkan, ada yang merasa perlu membuka lowongan di media massa untuk menjadi penghuni gedung Senayan. Sudah begitu jelas dan dipahami, partai politik gagal menjadi media pembibitan calon politisi andal, yang jelas pemihakannya kepada rakyat. Mereka lebih berorientasi pada kemenangan politik dalam pemilihan. Tak ada lagi rasa malu atas semua kenyataan ini. Dengan bangga mereka mengumumkan figur-figur publik yang tak pernah merasakan gemblengan partai dan hampir pasti tidak jelas kepada siapa mereka berpihak. Kontradiksi-kontradiksi lain dalam dunia politik hari ini cukup membingungkan. Tanpa disadari oleh semua pihak yang berkepentingan, para figur itu hanya menjadi vote getter yang sangat semu. Ke manakah arah orientasi politik Indonesia dengan kenyataan seperti ini? Hasrat berkekuasaan nyatanya jauh lebih mendominasi daripada cita-cita untuk membangun republik ini bersama-sama. Politik jatuh pada fatamorgana dan ketidakjelasan pemihakan. Rakyat hanya menjadi obyek penipuan besar yang bernama kekuasaan golongan. Hilangnya kebersamaan penderitaan nyata. Republik ini sering berangkat dari tiadanya kebersamaan dan kemampuan para elite untuk melayani rakyat dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bekerja untuk rakyat tetapi bekerja untuk diri sendiri dan kelompoknya. Hasrat untuk memenangkan dan menguasai kapling-kapling sumber daya negara makin lama makin menguat dengan beragam cara. Semua ini dilakukan di balik segala berita dan wacana "kebersamaan membangun republik". Politik memang merupakan seni untuk berebut kekuasaan. Sejak zaman para pendahulu hasrat untuk saling menguasai ini bukannya tidak ada. Namun, di zaman perjuangan dengan musuh bersama yang nyata di depan mata, kebersamaan untuk membangun republik lebih terasa. Apa yang ada di pikiran mereka, yang bisa kita baca dari pemikiran-pemikiran mereka, merupakan upaya untuk membangun republik ini dan mengentaskannya dari ketertindasan. Tapi, zaman berubah. Para elite mulai menghilangkan kebersamaan untuk membangun republik ini. Mungkin mereka mengira dengan mudah bahwa saat ini sudah tidak ada lagi musuh dan masalah yang perlu dihadapi bersama. Saat ini zaman pesta pora, siapa yang tidak berkuasa akan dijadikan bulan-bulanan penguasa. Zaman bebal Orde Baru telah mengajari para elite untuk hidup saling menerkam. Dunia politik semakin dipenuhi intrik yang pada ujungnya menjadikan rakyat sebagai korban. Pada zaman Orde Baru sejarah perjuangan bangsa ini hanya dijadikan hiasan dalam buku-buku anak sekolah. Ia tak pernah dihayati dan dijadikan pelajaran untuk membangun republik menghadapi masa depan. Rakyat sebagai korban saat bentuk penjajahan sudah berubah, para elite terlena dan menganggap tak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Mereka tidak melihat kemiskinan dan pengangguran adalah musuh bersama, yang sama sekali tidak pernah bisa diselesaikan dengan cara "sendiri-sendiri". Klaim penguasa yang bisa mengentaskan kemiskinan dalam berbagai kampanye adalah bohong besar. Demikian pula klaim oposan yang melihat semua langkah penguasa mengatasi kemiskinan adalah kesalahan, tak lebih hanya sekadar intrik untuk saling menjatuhkan. Justru di tengah pertarungan-pertarungan seperti inilah rakyat ibarat pelanduk yang mati di tengah-tengah gajah berkelahi. Kemiskinan bisa diatasi bila semua komponen duduk bersama dan mencari solusi yang paling tepat. Pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan visi dan misi kampanye. Kesejahteraan petani dan nelayan tidak akan pernah bisa diperbaiki bila kebijakan pemerintah masih berorientasi pada pemodal dan menegasikan rakyat. Berjuang Sendiri Kebijakan belah bambu, mengangkat yang sudah mapan dengan cara menginjak-injak yang menderita, semakin lama semakin banyak model atau bentuknya. Semakin lama pula ia semakin dianggap sebagai hal yang wajar. Rakyat kecil berjuang dengan dirinya sendiri untuk bangkit dari kemelaratan di satu pihak, di pihak lain negara dengan aparatusnya aktif memproduksi kebijakan-kebijakan yang memukul si miskin. Keseimbangan antara penguasa dan oposan tidak menghasilkan formula yang kondusif bagi rakyat sebab kontrol yang dilahirkan tak lebih dari sekadar intrik untuk saling menjatuhkan dan meraih popularitas. Sudah nyata dan terbukti, mereka yang berada di luar kekuasaan dan prorakyat kecil tidak pernah memberikan jaminan apa pun untuk melakukan pembelaan yang sama saat mereka berada dalam kekuasaan. Kehidupan rakyat semakin susah karena ruang-ruang berkreasi sudah semakin sempit. Lapangan kerja begitu sulit. Perkembangan kesejahteraan seolah tidak pernah linier dengan waktu yang terus berjalan. Dahulu mereka miskin, sekarang juga masih miskin (atau bahkan bertambah miskin). Dahulu orangtua tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya, sekarang begitu pula anak-anak mereka. Siapa prorakyat? Negara dan elite-elitenya terperangkap pada pemihakan segilintir kelompok dan melalaikan kelompok besar lainnya. Negara tak mampu berpihak kepada rakyat kecil, sebab sumbangsih rakyat kecil yang terlihat hanyalah "suara" dalam pemilihan. Partai politik juga lebih sering berfungsi sebagai benalu daripada membela konstituennya dengan benar. Partai politik, sebagaimana dicerminkan dari tingkah laku para elite itu, lebih banyak bekerja untuk kepentingan elite-elitenya. Negara dalam penderitaan yang sangat akut. Negara sudah mulai alpa terhadap penderitaan rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan korban nafsu penguasa. Ia hanya pelengkap acara dan upacara demokrasi. Rakyat baru dirasakan kehadirannya saat pesta demokrasi lima tahunan. Kita disandera dua kekuatan besar fundamentalisme, yakni fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Agama jarang memunculkan kesejatian dirinya sebab tak jarang ia juga dibajak kepentingan para pemodal. Pada saat yang sama, agama terasing di tengah-tengah arus modal yang luar biasa besar. Agama begitu mudah diseret ke dalam konflik kepentingan yang tidak diketahui benar apa maksudnya. Begitu pula dengan keyakinan mati-matian terhadap mekanisme pasar, telah banyak mendorong penguasa untuk melahirkan kebijakan yang tidak memihak rakyat. Di tengah suasana kompetisi bebas, secara konseptual negara seharusnya berada di pihak yang lemah. Dalam praktik sehari-hari kita lihat dengan mata telanjang hura-hura para elite yang membela kaum pemodal dan menginjak si lemah. Negara ini membutuhkan figur-figur pemberani yang berani menentang arus. Kehancuran negara yang sudah demikian dekat hanya bisa diatasi dengan kembali membudayakan habitus baru dalam membangun republik ini. Penulis adalah Pendiri Setara Institute -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 27/8/08
<<bennysus.gif>>
