http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008082810000033
Kamis, 28 Agustus 2008
OPINI
Golput dan 'Politik atas Nama'
Benny Susetyo
Pendiri Setara Insititute
®MDBU¯Berbagai proses demokrasi yang digelar akhir-akhir ini menyisakan
fenomena golput yang cukup "memprihatinkan". Disebut memprihatinkan karena
keyakinan bahwa apatisme tersebut terjadi sebagai bentuk keengganan publik yang
seolah merasa tidak memercayai dan membutuhkan figur kepemimpinan yang ada,
misalnya dalam perhelatan pilkada akhir-akhir ini.
Kegagalan Pemimpin
Ketidakpercayaan itu tumbuh dan selalu memiliki alasan yang bisa
dimengerti. Publik menilai pemimpin yang ada bukan saja telah gagal memberikan
kebaikan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat, melainkan juga keberadaan
para calon pemimpin sudah terlebih dahulu terendus bau busuknya. Pencalonan
para pemimpin sering kali menggunakan "politik atas nama". Mereka menebar
jaring dan janji serupa seperti masa-masa sebelumnya.
Akibat kondisi seperti itu, kesadaran rakyat tumbuh bahwa mereka tak mau
ditipu kembali. Golput sedikit banyak merepresentasikan mereka yang sudah
jengah dengan politik dan janji-janji busuk para calon pemimpin.
Contoh, besarnya angka golput pada pilkada Jawa Timur pada putaran
pertama, dan diprediksikan akan naik tajam pada putaran kedua, bisa jadi
merupakan salah satu fenomena yang mencerminkan hal tersebut. Para calon
pemimpin yang ada dianggap kurang merepresentasikan dan kurang memiliki
kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Publik juga sudah bisa menilai apa saja
yang terjadi pada saat proses penjaringan calon pemimpin yang lebih banyak
didominasi elite politik partai daripada merupakan kehendak publik.
Begitu jelas kenyataan yang menunjukkan partai politik nyaris sudah tidak
memiliki "taring" dalam pergulatan proses demokrasi, namun elite politik masih
memaksakan kehendak bahwa dirinya seolah paling tahu kebutuhan rakyat. Partai
merasa bahwa apa yang dilakukannya merupakan suara hati rakyat. Mereka memilih
calon pemimpin yang bisa "menyenangkan" partai dan tidak selalu harus mereka
yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Ini menyesakkan dada sebab
di antara calon yang ada pun tidak pernah tegas sikapnya terhadap para korban
lumpur, misalnya.
Umumnya partai mengklaim diri dilahirkan dan dibesarkan dari kekuatan
wong cilik. Faktanya, sepanjang periode pascareformasi partai-partai justru
ditinggalkan konstituennya dan sering dihujat karena justru menjadi biang
persoalan bangsa. Kekuasaan yang dicita-citakan sering hanya diperuntukkan kaum
elitenya dan rakyat selalu ditinggalkan.
Baik partai lama dan baru, belum ada yang membuktikan diri mau berjuang
sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Mereka yang berkuasa sering kali
kehilangan arah ketika ia berkuasa. Mereka tak mampu menjalankan hal baik bagi
perkembangan politik bangsa. Kini menjelang hajat pemilu digelar, mereka
mencoba merangkul rakyat untuk mendukung upaya meraih kekuasaan.
Rakyat, Komoditas Politik Partai
Mereka menjadikan rakyat sebagai komoditas untuk "diperjualbelikan" dalam
politik dagang sapi di tingkat elite. Rakyat tak pernah diperhatikan nasib dan
masa depannya. Elite politik buta terhadap realitas sesungguhnya yang dialami
rakyat.
Berangkat dari fakta di lapangan bahwa sebagian besar masyarakat kita
terbangun apatisme dan melihat bahwa ideologi yang dibangun partai politik
hanya lipstik, bukan roh. Ideologi yang ada belum membawa idealisme untuk
sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan bersama. Partai politik sering kali
hanya menjual ideologi rakyat kecil, tetapi dalam kenyataannya rakyat kecil
kerap kali dijadikan kendaraan semata.
Kenyataan inilah sumber "malapetaka" ketidakpercayaan rakyat terhadap
figur kepemimpinan yang diajukan partai. Citra partai terpuruk karena kegagalan
partai mengoptimalkan fungsi-fungsinya secara konsisten dan konsekuen. Dominasi
elite-elitenya yang cenderung manipulatif atas pendukungnya merupakan penyebab
utama mengapa partai sulit mengubah kenyataan ini. Dampaknya adalah konflik
internal partai yang menjadi bahaya laten setiap saat ketika terjadi proses
perebutan kekuasaan.
Apa yang kita lihat dari perjuangan partai untuk mengangkat derajat kaum
kecil dan tertindas? Mereka seringkali tidak serius mengambil posisi tegas
ketika harga gabah petani rendah; harga beras dan bahan pokok lainnya naik;
nelayan tidak bisa melaut; angka pengangguran yang hampir mencapai 40 juta;
ketika para tenaga kerja kita nasibnya terkatung-katung di negeri jiran; ketika
rakyat menjerit karena penaikan harga BBM dan seterusnya. Tidak ada perubahan
dalam diri partai, tidak ada sebuah habitus dan cara pandang baru.
Kritik paling tajam, partai politik tak jarang hanya menjadikan dirinya
seolah-olah sebagai media politik dagang sapi. Partai politik tak ubahnya
sekadar alat perantara para pemilik kapital. Seolah tak berdaya menghadapi para
mafia, mereka bungkam terhadap penderitaan rakyat.
Kegagalan Politik Partai
Partai politik sejauh ini belum memberikan makna dalam mengawal
demokrasi. Demokrasi hanya dimaknai sebagai sekadar cara untuk membeli dukungan
belaka. Dan demokrasi pun tak lagi memberikan harapan ketika partai politik dan
elite politik terjebak pada permainan politik tingkat tinggi (high politics).
Kegagalan partai politik menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal
mengakibatkan citra partai politik yang semakin memburuk di era reformasi ini.
Fungsi sosialisasi, rekrutmen, dan artikulasi politik tidak lebih menonjol jika
dibandingkan dengan fungsi meraih kekuasaan.
Ciri elitisme yang diperankan partai politik membuat apatisme rakyat
terhadapnya semakin meningkat. Ketidakpercayaan itu semakin menguat dalam
banyak hal, bahkan terhadap hal-hal baik yang dilakukannya. Antipati itu bukan
tanpa sebab. Partai politik dinilai lebih banyak peduli kepada kepentingan
kekuasaan daripada untuk memediasi kepentingan rakyat.
Banyak hal yang membuat masyarakat menjadi gusar akan sepak terjang
partai politik yang dalam hal ini sering sekadar menjadi pedagang perantara.
Partai menjual diri sebagai alat legalitas kepentingan para pemilik uang.
Partai politik terpenjarakan oleh kekuatan modal.
Rakyat mulai menyadari strategi "politik atas nama". Dan mereka tak sadar
bahwa "politik atas nama" yang selama ini dijadikan legalitas dukungan kini
menjadi semakin kabur. Rakyat tidak mau lagi dijadikan sebagai stempel
kekuasaan. Rakyat mulai sadar dan yakin bahwa elite politik tidak lagi memiliki
mata hati terhadap kebutuhan mereka
<<bening.gif>>
