2009 Akan Menjadi Tahun Krisis
Selasa, 25 November 2008 | 19:00 WIB
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/11/25/19003859/2009.akan.menjadi.tahun.krisis
JAKARTA, SELASA - Krisis ekonomi di tahun 1998 lalu, diyakini akan kembali
terulang pada tahun 2009. Gejala-gejalanya sudah ada, akhir tahun akan banyak
perusahaan yang menyatakan bangkrut serta nilai tukar rupiah terhadap dollar
Amerika yang terus menurun. PHK tak bisa dihindari.
"Perlu diingat, Soeharto jatuh saat rupiah berada di level 16.000 ketika itu.
Situasi sekarang memang makin mengkhawatirkan, sama seperti tahun 1998.
Gejalanya sudah terasa, PHK sudah mulai dilakukan, pesana-pesanan dari luar
negeri sudah berkurang dan tidak bisa mengandalkan pasar di dalam negeri," ujar
Ketua Komite Fiskal Kadin, Bambang Susatyo dalam diskusi yang diadakan di DPR,
Selasa (25/11).
Kadin, kata Bambang, berharap penuh kepada para pelaku politik yang ada saat
ini untuk bisa bersama-sama mencari solusi agar negara bisa keluar dari krisis.
Termasuk, mendorong kepada pemerintah terkait rencana menurunkan harga BBM
secara signifikan. Rencana pemerintah yang akan menurunkan harga BBM dengan
angka Rp 500 masih jauh dari harapan. Harusnya, yang moderat adalah untuk
premium penurunannya sebesar Rp 1.500 dan untuk solar Rp 1.000. Ini harus
dilakukan dalam upaya untuk menggerakkan daya beli masyarkat yang makin menurun
sekarang ini," papar Bambang.
Ia tidak memungkiri bila pemerintah sudah melakukan penurunan terhadap suku
bunga. Namun, yang diminta bagi kalangan dunia usaha sebetulnya penurunan bisa
sampai 8,5 persen. "Turunnya harusnya secara signifikan. Karena apabila dunia
usaha hancur, maka secara politik Pemilu 2009 nanti, tidak akan semarak seperti
Pemillu 2004. Para pelaku politik harus sama-sama membangun APBN yang pro
rakyat. Kalau ekonomi tak bagus, rakyat akan jadi pragmatis dan suara yang akan
diberikan tidak akan realistis lagi," ungkapnya.
Hasto Kristianto, politikus dari PDI Perjuangan mengungkapkan, dalam proses
APBN 2008-2009 menjadi penggelembungan ekonomi politik, seakan menjadi politik
image saja. Pemerintah mengalami kesulitan bahkan sudah ada rencana untuk
mempersiapkan revisi APBN yang sebelumnya belum dilakukan.
"APBN sebagai stimulus fiskal, secara politis gagal. Ini membuat pesimisme kami
atas usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan masalah ekonomi.
Tidak ada konsistensi kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah sekarang
ini," ujar Hasto.
Ditinjau dari struktur anggaran, jelasnya, masih sangat bergantung pada ekonomi
global, tidak ada keinginan pemerintah melakukan renegoisasi dalam upaya untuk
bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. "Kami mengusulkan defisit di 0 kan
saja dulu. Jalan-jalan keluar negeri, tidak usah dulu. Pembangunan yang tidak
penting, tak usah dilakukan. Dan kami mengusulkan agar BLT dihapus," kata Hasto.
"Jangan sampai, rakyat di saat kondisi ekonomi yang susah, malah diajarkan
menjadi pengemis. Lebih baik dialokasikan untuk padat karya membangun
usaha-usaha kecil untuk rakyat," tambah Hasto.
YAT
Sumber : Persda Network
