Refleksi: Apakah selama ini kinerjanya pemerintah tinggi nan hebat? http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/07/pol04.html
Kinerja Pemerintah Dikhawatirkan Turun Jakarta - Kinerja pemerintah dikhawatirkan menurun menjelang pemilu, karena sebagian anggota kabinet akan fokus untuk melakukan kampanye menjelang pemilihan umum. Untuk itu, Presiden perlu menertibkan anggota kabinet agar tetap memperhatikan tugas kenegaraan. "Dualisme peran bagaimanapun juga akan mengganggu kinerja para menteri," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Abdul Gafur Sangadji, di Jakarta, Selasa (6/1). Hal ini, katanya, akan mengakibatkan para menteri tidak fokus dan menyebabkan krisis tanggung jawab sehingga dapat memecah solidaritas di dalam pemerintahan. Ini merupakan akibat dari telah masuknya faksi-faksi politik. Untuk itu, Presiden harus bisa menertibkan sikap para menteri yang cenderung bekerja untuk kegiatan kepartaian. Dia melanjutkan, presiden dalam hal ini harus bisa menagih kontrak politik para menteri yang berjanji untuk bekerja bagi negara. Sebab, jika situasi akibat dari rangkap jabatan terus berlanjut, para menteri bisa jadi melakukan manuver politik terhadap menteri dari partai lain lantaran membawa kepentingan partai. Ini bukti dari dualisme kinerja yang pada situasi mendekati pemilu, para menteri lebih fokus untuk menjadi tim kampanye dalam menyukseskan partainya. Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yus Usman Sumanegara, mengomentari, kinerja para menteri sebagai pembantu seyogyanya bisa lebih efektif di akhir masa jabatannya. Bukan justru memprioritaskan kegiatan kampanye partainya, sebab banyak hal yang harus dilakukan bagi masyarakat. Sebab, masyarakat akan rugi jika pada akhirnya para menteri lebih terlihat sibuk sendiri untuk meraih signifikasi suara partainya. Menurut Yus, jika memang menteri yang rangkap jabatan bersikap gentle, sebaiknya mundur dari jabatan lalu melakukan kampanye habis-habisan. Sebab, di saat jelang pemilu kampanye membutuhkan dana yang cukup besar. Jangan sampai ada dana anggaran negara yang digunakan untuk kegiatan partai, ini fenomena yang tidak benar. "Jangan biarkan kampanye terselubung terjadi," katanya. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Akhmad Muzani, meminta aturan tentang rangkap jabatan lebih tegas. Meskipun dicermati, rangkap jabatan semestinya tidak terjadi untuk membuat kinerja menteri optimal dan fasilitas negara dipastikan tidak digunakan. Ini dilihat dari kinerja salah satu Menteri Koperasi Surya Dhama Ali yang merupakan Ketua Partai Persatuan Pembangunan. Kinerjanya terhadap Koperasi dan UKM belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Di mana seharusnya di tengah kondisi ekonomi saat ini, bisa menjadi jangkar pengaman dari ekonomi kerakyatan. (ninuk cucu suwanti)
