Jawa Pos [ Kamis, 08 Januari 2009 ] Perlombaan Bohong Para Caleg Oleh: Djoko Susilo *
Meski pemilu masih tiga bulan lagi, para caleg (calon legislator) sudah berlomba memasang poster, spanduk, baliho, dan banner di mana-mana. Kota pun menjadi semrawut dan kotor karena kampanye tidak resmi para calon politikus itu. Yang luput dari para pengamatan masyarakat, sesungguhnya perlombaan pemasangan peraga kampanye itu adalah awal perlombaan kebohongan calon politisi. Semuanya menunjukkan bahwa dirinya "siap mengabdi bagi ibu pertiwi" atau kepentingan masyarakat luas. Tidak ada yang menyatakan mereka berminat menjadi caleg karena ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan rakyat. Selain itu, jika sudah duduk sebagai anggota dewan, mereka malas bekerja sebagaimana sebagian kolega saya sekarang ini. Kebohongan calon anggota legislatif ini seakan-akan mengepung warga Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia. Ada banner besar ?di sebuah sudut jalan di Surabaya Timur dengan tulisan besar "saatnya mengabdi untuk negeri". Ada lagi caleg yang menuliskan semua janji kampanyenya di baliho yang dipasang besar-besaran di sebuah jalan di Surabaya Selatan. Yang juga menonjol, ada caleg yang memasang janjinya "berbuat untuk memberi manfaat" di sejumlah tempat. Padahal, manfaat yang akan didapat untuk rakyat jika dia duduk di DPR tidak jelas benar. Bahkan, yang lebih tidak masuk akal ialah janji seorang caleg yang akan memberikan "100 % gaji untuk rakyat". Terus terang, saya berani mengatakan bahwa semua janji yang disampaikan itu bohong belaka. Mayoritas rakyat sebenarnya juga tidak akan percaya. Manipulasi dan Pembodohan ?Sebagai anggota DPR yang sudah dua kali menjabat di Senayan dan pernah lama menjadi wartawan, saya sangat tahu persis bahwa dalam komunikasi politik modern sangat mudah untuk menipu, membohongi, dan membodohi masyarakat. Manipulasi tersebut ditunjang oleh sikap tidak bermoral sejumlah pengelola media massa yang membiarkan lembaganya digunakan sebagai sarana penyebaran pesan kebohongan dan manipulasi rakyat itu sepanjang para pembohong tersebut membayar biaya iklan dan ongkos yang terkait dengannya. Bahkan, kini banyak lembaga survei dan public relations (PR) yang siap membantu para caleg membohongi masyarakat dengan canggih. Repotnya, pers yang bebas tidak mampu menjadi watchdog (pengawas yang galak) terhadap politisi pembohong. Kegagalan pers itu meliputi ketidakmampuan memberikan informasi yang jelas mengenai rekam jejak dan prestasi para caleg yang akan bersaing itu. Akibatnya, calon pemilih ibaratnya orang buta yang harus memilih tanpa petunjuk yang baik. Sikap apatisme pun akan meluas. Mereka yang mempunyai kesadaran politik akan memilih golput dengan alasan calon yang dipilih tidak akan banyak memberikan manfaat untuk kehidupannya. Sedangkan yang datang memilih mungkin hanya tertarik pada popularitas seorang calon, tanpa mengetahui visi dan misinya. Padahal, sebuah demokrasi akan berkembang baik jika masyarakat pemilih mendapatkan informasi yang bebas dan memadai yang diperoleh melalui media massa. Kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan. Sebab, bisa jadi masyarakat yang muak dengan janji palsu dan kebohongan para calon legislator tersebut menjadi antipati terhadap demokrasi. Kondisi itu mulai muncul dan ditandai dengan adanya keluhan bahwa hidup di zaman orde baru di bawah Soeharto yang otoriter lebih enak dan lebih baik dibandingkan zaman reformasi yang demokratis. Demokrasi hanya menguntungkan segelintir elite dan tidak membawa manfaat untuk rakyat. Sebagian keluhan tersebut benar. Sebab, kebohongan selama proses pemilu seperti sekarang ini tidak mendapat kritik dari media massa. Misalnya, janji seorang caleg yang akan memberikan 100 persen gajinya untuk rakyat dan janji itu disebarluaskan melalui banner, spanduk, dan poster-poster di sebagian kaca bemo di Surabaya. Terhadap hal itu, saya belum pernah melihat ada wartawan dan koran di Surabaya yang mempertanyakannya. Contoh lainnya, slogan "berbuat untuk memberi manfaat" dan "siap mengabdi untuk ibu pertiwi".?Tidak ada pengujian terhadap caleg yang membuat pernyataan tersebut. Misalnya, apakah caleg itu sudah bermbuat memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya? Jangan-jangan kerja bakti di lingkup RT/RW saja dia tidak pernah hadir. Jadi, manfaat apa yang akan ditawarkan untuk rakyat? Caleg Prasejahtera Kecurigaan rakyat bahwa sebagian besar caleg itu hanya akan mementingkan diri dan keluarganya cukup beralasan. Sebab, berdasar data di lapangan, saya menemukan cukup banyak caleg di semua tingkatan kehidupannya masih dalam tahapan prasejahtera. Kalau demikian, apakah yang boleh jadi caleg hanya terbatas orang kaya? Jelas tidak. Namun, sesungguhnya setiap calon legislatif harus tahu dan sadar bahwa biaya kampanye sangat mahal yang bisa menghabiskan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa seperti Inggris, ada aturan jelas bahwa kondisi keuangan seorang caleg tidak boleh bangkrut. Yakni, antara aset dan utangnya, lebih besar kewajiban bayar utangnya. Di dapil I, dalam pemilu yang lalu, saya menemukan ada caleg yang modalnya hanya satu rim kertas yang dicetak gambar partainya. Ternyata, dia lolos menjadi anggota legislatif berkat nomor peci yang dimilikinya. Alhasil, bisa ditebak bahwa yang bersangkutan tidak banyak berbuat untuk masyarakat yang diwakilinya. *. Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR
