Refleksi: Sistem kenegaraan NKRI diabdikan untuk kepentingan kaum feodal, kapitalis dan tukang catut bin bandit, maka oleh karena itu sekali pun sudah berumur lebih dari setengah abad, dnegeri yang berlimpah-limpah dengan kekyaan alam tidak ada perbaikan mendasar dalam bidang ekonomi dan sosial termasuk distribusi pendapatan yang memada kepada rakyat. Harta alam yang berlimpah-limpah kian hari kian menipis. Rakyat dihipnotiskan dengan jampi-jampi ajaib gurun pasir menjadi penonton tragedi abadi yang menimpa mereka. Apa jalan keluar dari beban cengkraman lingkaran rantai kemiskinan dan keterbelakangan?
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/19/sh06.html Ketua GMKI Kenly Poluan: Elite Parpol Banyak yang Feodal dan Kapitalis Jakarta - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Kenly Poluan, di Jakarta, Senin, menyatakan, masih banyak kalangan di lingkup elite Parpol saat ini yang terkesan feodal dan kapitalis, sehingga menghambat demokratisasi. Pakar politik alumni Program Pascasarjana Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan hal itu, mengamati sifat dan perilaku para elite yang sering tak sejalan dengan aspirasi rakyat, serta cenderung memanfaatkan mesin politik hanya untuk kepentingan diri serta kelompok elitenya. "Apa artinya ini semua? Jelas hal itu mengindikasikan konsolidasi demokrasi masih harus melawati dua kali pemilu lagi. Karena salah satu indikasi dari keberhasilan konsolidasi demokrasi adalah partai politik dikelola dengan baik," ujarnya. Kenly Poluan menilai, situasi masih kurang bagus, tak hanya monopoli partai politik (Parpol), tetapi institusi politik lainnya, tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Menurut pengamatan kami, situasinya sesungguhnya hampir sama di mana-mana, demikian pula dengan institusi politik lainnya seperti KPU. Jadi sama saja. Manajemen Pemilu KPU kurang bagus," ungkapnya. Keadaan ini, menurutnya, semakin memperparah proses demokratisasi politik dan bidang lainnya. Sementara itu, mengenai tujuan dari proses demokratisasi itu sendiri, Kenly Poluan menganggap bahwa itu tidak boleh menyimpang dari idealisme sejak awal negara ini didirikan. "Semua sudah cerdas menerjemahkan bahwa demokrasi itu hanyalah alat, atau proses menuju cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, sejahtera, beradab dan damai. Bukan sebaliknya, demokrasi dan proses demokratisasi dijadikan tujuan merusak dan memporak-porandakan segalanya," ujarnya. (ant)
