“Bukan Pemimpin Arab, Tapi Pemimpin Sosialis”


 



20.1.09

.fullpost{display:none;}
Rudi Hartono

Kota
Bire, sebuah daerah di Lebanon Utara, terdapat sebuah nama jalan yang
bernama “Hugo Chaves Frias”, nama presiden Venezuela yang baru saja
menendang keluar duta besar Israel sebagai bentuk solidaritasnya
terhadap penduduk Gaza. Bahkan, penduduk kota itu memasang poster,
menulis di tembok-tembok, bahkan banyak yang menamai anaknya baru lahir
dengan nama “Chavez”, karena keberanian presiden sosialis ini mengutuk
Imperialisme AS dan Israel. Pada tahun 2006, sosok Chaves sudah
dielu-elukan Syeh Hassan Nasrallah, Pemimpin Hezboullah, sebagai tipe
pemimpin yang berani dan disegani dunia islam.


Bukan
itu saja, gelombang demonstrasi di berbagai pelosok timur tengah,
setelah menunaikan Sholat Jum’at, membawa poster-poster Hugo Chaves
yang disandingkan dengan pemimpin Hezboullah, Hassan Nasrallah, dan
symbol-simbol Hamas. Deputi kementerian luar negeri Hamas sendiri sudah
mengirimkan surat kepada presiden Chaves atas komitmennya yang tinggi
kepada kemanusiaan, sesuatu yang tak dimiliki pemerintahan di dunia
Arab. Tindakan Chaves dan rakyat Venezuela, yang kemudian juga
dilakukan Mauritania, telah melambungkan politiknya sebagai “pahlawan
Palestina”.

Politik Pemimpin Arab

Secara
umum, pendirian politik pemimpin Arab sebenarnya cukup beragam, tetapi
mereka dipersatukan oleh keadaan bahwa mereka begitu loyal kepada AS.
Setelah kejatuhan Saddam Husein, boleh dikatakan tidak ada lagi
pemimpin Arab yang berani berseberangan dengan politik AS. Hanya Iran
dan pemimpinnya Ahmadinejad sebagai pengecualian terhadap kesimpulan
diatas. 

AS punya kepentingan besar untung mengontrol timur
tengah. Terutama dalam mengontrol politik minyak Negara-negara Arab
agar patuh pada kebutuhan AS. Dalam sekejap, AS akan bereaksi terhadap
kemunculan rejim-rejim nasionalis yang mengganjal kepentingannya,
seperti yang ditunjukkan kepada Saddam Husein, dan kini kepada
Ahmadinejad.

Menurut Gilbert Achcar, AS berada dibalik agresi AS
ke Gaza. Hamas merupakan sekutu potensial bagi Iran, selain Hisboullah
di Lebanon. Beberapa tahun terakhir, analisis pertahanan AS sudah
menganggap bahwa Iran merupakan ancaman terhadap dominasi AS di timur
tengah. Sehingga, segala macam cara ditempuh untuk mengisolasi Iran,
dan sekaligus memberi contoh kepada pemimpin-pemimpin Arab yang berani
“membandel”. Kemenangan hamas sendiri bukan saja dimotivasi oleh sikap
mereka yang tegas menentang pendudukan Israel, tetapi tapi karena
program Hamas berupa pemerintahan yang jujur, efektif dan bersih, serta
perbaikan layanan sosial (Alan Nasser). Di bawah Fatah, gaza merupakan
salah satu teritori di Palestina yang menghambat neoliberalisme. Di
Irak, perlawanan terhadap agresi AS masih berlansung sepanjang hari,
bahkan pemerintahan boneka yang baru terbentuk tidak dapat mendapat
legitimasi dari rakyat Irak.

Diluar Iran dan faksi atau
group-group bersenjata yang terlahir karena intervensi imperialisme
yang ganas, pada umumnya rejim-rejim yang berkuasa didukung oleh
Imperialisme AS. Seperti yang disebutkan Tariq Ali, pertama kali AS
mendukung rejim-rejim fundamentalis islam pada masa perang dingin,
tujuannya memperlebar front melawan blok sosialis (Uni Sovyet). Monarki
di Arab Saudi yang didirikan oleh kaum Wahabi sebetulnya didukung oleh
AS. Demikian pula dengan rejim Husni Mubarak di Mesir, maupun rejim di
Yordania, Syria, dan negeri-negeri arab lainnya. Bahkan Mesir sangat
dipersalahkan karena menutup perbatasannya sepanjang 14 kilometer
sehingga mempersulit bantuan masyarakat internasional masuk ke Gaza.

Liga
Arab sendiri tidak bisa menutupi perseteruan interen anggotanya antara
yang terbuka mendukung AS dengan yang bersikap moderat. Beberapa kali
pertemuan Liga Arab mengalami pembatalan karena ketidakrukunan diantara
mereka sendiri. 

Keberanian Pemimpin Sosialis

Pemimpin
Sosialis kini semakin menunjukkan pesonanya di mata dunia Islam. Dalam
aksi menentang serbuan Israel ke Lebanon selatan di Gaza dan Ramallah,
poster-poster Chaves bersanding dengan foto Arafat dan Che Guevara.
Dalam surat terbuka Dr Ahmed Yousef, mantan penasihat politik Ismail
Haniya, dijelaskan bagaimana penghargaan masyarakat Gaza dan Hamas atas
keberanian Chaves dan konsistensinya dalam menantang imperialisme,
termasuk Israel dan AS. Selain Chaves, Kuba dan Bolivia juga mengikuti
langkah radikal Venezuela terhadap Israel. Kuba malah menuduh Israel
telah melakukan genosida.

Ketika mengusir dubes Israel, Chaves
mengungkapkan bahwa tindakan Israel menggempur Gaza adalah pelanggaran
berat terhadap hukum internasional dan salah satu bentuk “terorisme
Negara”. Chaves menuduh AS berada di belakang Israel, karena memang
Israel merupakan sekutu strategis AS di kawasan timur tengah. Setiap
tahunnya pemerintah AS memberi dana 4 milyar USD kepada Israel sebagai
bantuan militer. Selain itu, Chaves menuntut supaya PM Israel, Ehud
Omert, diseret ke mahkamah criminal internasional karena kejatahan
kemanusiaan terhadap warga Palestina.

Mohammed al-Lahham,
seorang pejabat dari fatah, mengatakan Chaves adalah symbol perjuangan
untuk pembebasan, seperti Che Guevara. Ini membedakannya dengan
presiden lain dari dunia manapun. “saya ingin memberikan Chaves paspor
sehingga ia dapat menjadi warga Palestina. Kemudian kami memilih dia
menjadi presiden Palestina,” Mahmud Zwahreh, walikota Al-Masar, dekat
kota Bethlehem.

Selain Chaves, Evo Morales juga menunjukkan
sikap yang sama. Morales malah menyerukan untuk melakukan perombakan
terhadap PBB, karena ketidakmampuan lembaga ini mengakhiri kebrutalan
Israel. 

Venezuela, Kuba, dan Bolivia sedang berada di garis
depan perjuangan anti-imperialisme. Solidaritas terhadap Palestina,
bagi pemerintahan sosialis, merupakan bagian dari strategi
anti-imperialisme. Ketiga Negara yang disebutkan diatas juga sedang
mengupayakan integrasi regional, dan penciptaan blok kerjasama baru
berdasarkan kerjasama yang setara dan solidaritas. Di forum-forum
internasional, ketiga Negara juga melancarkan kritikan keras terhadap
dominasi AS dan system kapitalisme-neoliberalnya.

Konsekuensi 

Agresi
brutal Israel ke wilayah Gaza sekarang ini, maupun agresi militer AS ke
Irak, telah memupuk sentimen anti-imperialisme di wilayah ini. beberapa
kelompok perlawanan merasa dipersatukan oleh perlawanan terhadap invasi
Amerika Serikat dan kolonialisme Zionis di wilayah tersebut. Sikap diam
dan kompromi sejumlah pemimpin Arab pada saat agresi Israel ke Lebanon,
kemudian serangan brutal Israel kepada Hamas di Gaza, telah menanamkan
kesadaran baru bahwa perjuangan melawan AS dan zionisme perlu
dipararelkan dengan perjuangan menghadapi rejim lokal yang menjadi
sekutu AS ( Arab Saudi, Mesir, Yordania, dll).

Timur tengah
telah menjadi objek utama dari doktrin “perang permanent” Bush. Melalui
perang terhadap terorisme, seperti juga diikuti oleh retorika pejabat
Israel, penggunaan kekerasan militer berjalan pararel dengan
kepentingan AS menjaga kepentingan bisnis dan korporasinya di luar
sana. Timur tengah yang kaya raya itu, terus –menerus bergolak karena
tangan-tangan imperialis yang hendak menundukkannya. 

Kenyataan
diatas telah melahirkan beberapa hal; pertama, bertemunya sentiment
anti amerika, ataupun gagasan anti kolonialisme Zionis, dengan gagasan
yang lebih progressif yaitu anti-imperialism. Beberapa kelompok
perlawanan telah menggabungkan gagasan ini menjadi satu misi. Kedua,
kejatuhan “pamor” rejim-rejim lokal di Arab, maupun
organisasi-organisasi yang mengklaim kepentingan rakyat di Jasirah
Arab, telah memupuk kesadaran rakyat di timur tengah untuk menerima
ide-ide politik dari dunia di luar Arab. Sebagai missal, hampir seluruh
dunia Arab kini memimpikan pemerintahan yang berani seperti Chaves,
setelah menemukan pemerintah nasionalnya “takluk” kepada Israel.
Ketiga, membanjirnya solidaritas yang dilakukan aktifis perdamaian,
aktifis anti perang, maupun gerakan sosialis di berbagai belahan dunia,
telah membuka mata masyarakat timur tengah bahwa tidak semua orang di
barat (non-islam) membenci mereka. Perlakuan diskriminatif karena
lemparan tuduhan sebagai teroris telah menjadikan masyarakat muslim
mendapat perlakuan rasial. 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa
kepentingan para mullah dan tuan tanah reaksioner yang selalu
mendomplengi perjuangan anti amerika, ataupun perjuangan
anti-imperialisme merupakan tantangan perjuangan rakyat di kawasan ini.
Kekosongan partai revolusioner tentu menjadi kendala lahirnya sebuah
perjuangan anti-imperialisme yang kuat dan konsisten di kawasan ini. 

Rudi Hartono, Penulis adalah pengelola Jurnal Arah Kiri dan BERDIKARI online



   
 Baca Selengkapnya!

 

Pemasaran Politik dan Kontestasi Ideologi


 



15.1.09

.fullpost{display:none;}

Rudi Hartono

Hampir
setiap jam, dalam ruang-ruang publik yang telah dikuasai media massa,
iklan-iklan politik datang bergantian dengan iklam produk komersil.
Hebatnya, iklan-iklan ini diyakini akan menyulap dukungan, ibarat iklan
produk meraih kepercayaan seorang konsumen. Iklan politik semakin
menggila takkala berbagai lembaga survey dan pemeringkat menyambut
fenomena ini, dengan menciptakan grafik yang menggambarkan korelasi
antara iklan politik, popularitas, dan peningkatan basis dukungan. Tak
heran, dana yang digelontorkan partai ke iklan politik jauh lebih
tinggi, misalnya, dibandingkan dengan dana operasional untuk membuat
terbitan, booklet, ataupun material-material literer lainnya.


Demokrasi Liberal dan Pemasaran Politik

Dalam
beberapa tahun terakhir, kosakata “liberal” makin akrab di telinga
kita. Diskursus dan debat-debat mengenai sistim demokrasi menganut
istilah “demokrasi liberal” untuk menjelaskan satu kutub dalam sistim
demokrasi. Demokrasi liberal, meminjam pengertian Andrés Pérez
Baltodano, merupakan sebuah kerangka atau mekanisme yang memastikan
kekuasaan negara berjalan untuk menfasilitasi kepentingan segelintir
elit (korporasi dan oligarki) dan menjaga agar standar, prinsip dan
nilai-nilai kapitalisme-neoliberal bekerja sebagai sesuatu yang normal.

selain
itu, di bawah neoliberalisme, sistim demokrasi juga mengakomodir
pemilik korporasi, pejabat partai, dan korporasi untuk bertransaksi
layaknya di pasar untuk memperdagangkan produk mereka, dimana rakyat
diubah menjadi konsumen pasif yang harus tunduk pada hukum pasar. Sejak
tahun 1980-an, seiring dengan ekspansi neoliberal, dikenal istilah
“pemasaran politik”, yakni kegiatan promosi guna menjual produk politik
(political product). Dalam pemasaran politik , ada tiga hal yang dijual
(baca; produk politik) yakni partai, kandidat, dan kebijakan
(janji-janji politik). Pemasaran produk politik berjalan integral
dengan aktifitas akumulasi profit; seorang kandidat akan menyerahkan
sejumlah besar dana untuk pemasaran politik melalui saluran iklan
politik (TV, radio, Koran, website, ponsel, dll), ataupun pembuatan/
mencetak poster, kartu nama, spanduk, baliho, dan sebagainya.

Di
Indonesia, perkembangan pesat televisi swasta nasional telah menjangkau
80% penduduk, dan potensi viewers-nya berkisar 118 juta orang penduduk
(Jurnal Sosial Demokrasi, edisi juli-september 2008). Tentu ini pasar
yang menggiurkan bagi penjual produk politik. Tidak heran, seperti yang
disebutkan dalam survey AC Nielsen, bahwa ada korelasi antara
peningkatan belanja iklan dan peningkatan popularitas dan mengalirnya
dukungan terhadap partai. Gerindra mengeluarkan dana iklan di bawah Rp
1 miliar. Namun, sejak Juli hingga Oktober, biaya iklan Gerindra per
bulan mencapai Rp 8 miliar; Pada Juni dukungan terhadap Gerindra yang
terekam survei LSI hanya pada tingkatan 1,0 persen. Namun, dukungan
terhadap Gerindra meningkat menjadi 3,0 persen dan 4,0 persen pada
September dan November.

Begitu juga dengan Partai Demokrat (PD).
Dari Mei hingga Juli 2008, pengeluaran iklan PD di bawah Rp 1 miliar
per bulan. Namun, mulai Agustus hingga Oktober, pengeluaran iklan
secara konsisten meningkat dari Rp 8,29 miliar (Agustus); Rp 10,08
miliar (September); dan Rp 15,15 miliar (Oktober).

Dengan belaja
politik yang tinggi, mustahil seorang tukang becak dapat menjadi
presiden. Kompetisi yang berbasiskan modal (capital), tentu tidak akan
memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sosial, terutama dari
kalangan menengah ke bawah, untuk terlibat kontestasi politik. Padahal,
secara teoritik politik merupakan arena bagi semua kelompok atau sektor
sosial untuk memperjuangkan kepentingannya.

Kontestasi Ideologi

Di
sisi lain, perkembangan demokrasi liberal dengan metode pemasaran
politiknya tentu saja akan semakin memperkecil arena kontestasi
ideologi, yang pada akhirnya akan menghilangkannya. Kontestasi ideologi
tercermin pada debat soal program, visi, cita-cita perjuangan. Hal ini
akan mendorong kristalisasi ide-ide kelompok masyarakat tentang
cita-cita kolektif, yang tentu saja harus diperjuangkan dalam arena
politik dan arena manapun; ekonomi dan budaya.

Di Indonesia,
proyek depolitisasi era orde baru benar-benar menghapus partisipasi
rakyat dalam politik, dan pada saat bersamaan menciptakan penyeragaman
ideologi pada level politik.

Paska reformasi, yang ditandai
dengan opensif neoliberal yang makin menggila, proses depolitisasi
dijalankan pada tingkat institusionalisasi sistim demokrasi yang hanya
membuka pintu bagi pemegang capital (modal), dan menutup pintu bagi
partisipasi politik rakyat.

Dalam demokrasi liberal, tentu
dengan metode pemasaran politiknya, sebuah partai atau politisi
berusaha keras memunculkan “brand image” di mata konstituen, persis
seperti pola korporasi menciptakan brand produk kepada konsumennya.
Soal isi (program, visi, dan cita-cita) tidak menjadi penting, yang
paling penting adalah bagaimana iklan ini menyentuh hati dan tersimpan
dalam memori rakyat, setidaknya hingga pemilu.

Transformasi ini
juga mengakhiri era ideologisasi di dalam partai; bentuk-bentuk
pendidikan dan kursus kader mulai ditinggalkan. Partai disibukkan
dengan kerja-kerja praktis untuk memenangkan pemasaran kandidat, dan
lupa untuk memperkuat infrastruktur partai.

Rudi Hartono, Pengelola Jurnal Arah Kiri dan redaktur Berdikari online. 



  
 Baca Selengkapnya!
"Tugas Manusia adalah Menjadi Manusia" (Multatuli)
Kunjungi website http://www.arahkiri2009.blogspot.com



      

Kirim email ke