http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/31/sh01.html
Wiranto: SBY Harus Introspeksi
Oleh
Wishnugroho Akbar
Jakarta - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengaku tidak
ambil pusing dengan segala spekulasi yang menyelubungi isu ABS ("Asal Bukan
Capres S"). Isu itu bisa muncul karena rekayasa politik. Namun, bisa juga
sebagai akibat dari kondisi nyata yang terjadi di lapangan saat ini.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya bisa memanfaatkan isu ABS
sebagai bahan introspeksi mengevaluasi kinerja selama drinya memerintah.
"Lebih baik introspeksi. Apakah selama masa pemerintahan, dia berhasil
meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga prajurit. Apalagi dengan
kebijakannya yang menghapus bisnis TNI. Jelas itu memengaruhi kesejahteraan
prajurit. Keluarga prajurit kan rakyat biasa juga," kata Wiranto kepada SH di
Jakarta, Sabtu (31/1), terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
soal isu ABS, meski Presiden sendiri tak mempercayai kebenaran isu itu.
Wiranto menyarankan Presiden tidak membuang waktu mencari siapa dalang yang
mengembuskan isu itu. Ketika diminta pendapatnya terkait dengan kebenaran isu
ABS, Wiranto menolak untuk menjawab sejauh mana kebenaran isu itu. Dia
mengatakan tidak ingin terlibat jauh dalam isu ABS.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, isu itu sebagai
strategi Presiden meraih simpati publik. Melalui isu tersebut, Yudhoyono yang
juga menjadi calon presiden (capres) Partai Demokrat, mencoba membentuk citra
sebagai sosok yang terzalimi, agar masyarakat bisa mengasihaninya sebagaimana
pada Pemilu 2004. "Isu ini sangat kental dengan motif pencitraan diri, yakni
Yudhoyono dizalimi seperti dulu, demi merebut simpati masyarakat," ungkap Fadli
Zon saat dihubungi SH, Sabtu.
Tak Terlibat Isu
Lebih jauh, Fadli Zon menilai tidak sepatutnya Presiden mempublikasikan isu itu
ke publik dan TNI dan Polri. Hal itu tidak hanya dapat menimbulkan spekulasi
dan keresahan, tapi juga bisa memecah belah TNI dan Polri. Seharusnya, Presiden
menaruh kepercayaan terhadap TNI dan Polri aktif.
Menurutnya, perubahan sistem politik telah membuat institusi TNI dan Polri
makin profesional dalam menjaga komitmen mereka untuk tidak terlibat dalam
politik praktis. Namun, Fadli Zon mengingatkan, larangan keterlibatan politik
praktis tidak lagi berlaku untuk kalangan purnawirawan. Artinya, para
purnawirawan dibebaskan melakukan manuver politik apa pun sejauh tidak
melibatkan institusi TNI dan Polri.
Dia juga menerangkan, bahwa Partai Gerindra sama sekali tidak terlibat dengan
isu ABS, dan tidak merasa dipojokkan dengan isu tersebut. Fadli Zon berani
menjamin di dalam tubuh Gerindra tidak akan pernah ditemukan anggota partai
yang masih aktif terlibat di TNI dan Polri.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan,
pernyataan Presiden soal ABS itu untuk menegaskan bahwa TNI dan Polri harus
netral pada Pemilu 2009. Hal itu sama sekali bukan bentuk kekhawatiran Presiden
Yudhoyono bahwa institusi militer akan menelikung dirinya.
"Pak Yudhoyono itu cara berpikirnya tertib. Beliau tidak ingin tentara atau
polisi ikut dalam permainan politik pemilu," ujar Anas di Blitar, Jawa Tengah,
ketika dihubungi SH, Jumat (30/1).
Menurut Anas, sebagai Presiden Yudhoyono sudah berkali-kali menegaskan agar TNI
dan Polri netral. Dalam hal ini, Presiden bepikir loyalitas tentara dan polisi
seharusnya untuk kepentingan negara. "Oleh karena itu, TNI dan Polri harus
menjadi institusi yang netral dan profesional," paparnya.
Mengenai dampak perkataan Presiden yang bisa menimbulkan preseden buruk di
masyarakat, Anas mengatakan, hal itu juga untuk mengingatkan publik.
Menurutnya, sesekali publik juga perlu diingatkan dan paham kalau institusi TNI
dan Polri harus netral. Dengan demikian publik mengetahui posisi kedua
institusi itu sehingga tidak menarik-narik TNI dan Polri ke dalam kepentingan
politik. "Publik harus menghormati, kenetralan TNI dan Polri, dan jangan
berusaha menarik-narik mereka ke dalam kepentingan politik," tuturnya.
Sementara itu, pengamat militer LIPI Jaleswari Pramodharwardani memandang
pernyataan Presiden sebagai indikasi masih kuatnya kecenderungan
ketidaknetralan di tubuh TNI dan Polri. Apalagi dalam konteks politik menjelang
pemilu, menurutnya, sangat mungkin ada oknum purnawirawan TNI yang berusaha
menarik institusi TNI ke ranah politik praktis. Menurutnya, hingga saat ini
masih banyak politisi yang menganggap institusi TNI dan Polri sebagai institusi
yang penting untuk dilibatkan secara politik. Untuk itu, kemungkinan
keterlibatan kelompok sipil dan purnawirawan yang saat ini aktif di banyak
partai politik, tetap terbuka dalam mengembuskan isu ABS.
Cegah Polarisasi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura Yus Usman Sumanegara mengatakan,
wajar bagi seorang Presiden mengingatkan bawahannya untuk tidak berpihak pada
parpol apa pun. Justru, dengan pernyataan itu, Presiden berusaha mencegah
terjadinya polarisasi di tubuh TNI dan Polri yang sangat rentan dipengaruhi
secara politis.
"Memang, seharusnya begitu agar tidak memecah belah, ya TNI dan Polri memang
harus diingatkan untuk tetap netral," kata Yus.
Mewakili Hanura, Yus juga membantah adanya keterkaitan Partai Hanura dengan isu
ABS. Partai Hanura, kata Yus, tidak memiliki kedekatan institusional dengan
kalangan militer dan Polri, meskipun banyak anggota partai yang pernah menjadi
petinggi TNI dan Polri.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyesalkan pernyataan Presiden
Yudhoyono terkait dengan isu ABS di kalangan militer. Padahal, Presiden sendiri
tidak dapat memastikan kebenarannya. "Kami menyesalkan Presiden menanggapi isu
yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya," jelas Muzani.
Gerindra menilai pidato yang disampaikan Yudhoyono membuktikan dirinya bukanlah
sebagai negarawan tapi masih seorang politisi. Gerindra pun mempertanyakan,
Presiden yang memiliki kewenangan atas Badan Intelijen Negara. Soal tentara dan
Polri setiap saat bisa dicek kebenarannya, tapi dalam hal ini Presiden
mengembangkan sendiri, dan lalu dibantah sendiri. "Kalau demikian, Presiden itu
masih seorang politisi, bukan negarawan," kata Muzani.(ninuk cucu suwanti/vidi
vici
