http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Fokus&id=51595
Sabtu, 31 Januari 2009 Mutu Jalan Trans Kalimantan Belum Sesuai Harapan PALANGKA RAYA - Sikap empat gubernur se-Kalimantan yang mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat terhadap upaya perbaikan jalan trans Kalimantan mendapat dukungan kalangan anggota DPRD Kalteng. Wakil Ketua Komisi D (bidang fisik dan prasarana) DPRD Kalteng Srie Alfiati Gandrung SIPem menyatakan sepakat jika janji Pemerintah Pusat yang akan mempercepat pembangunan jalan trans Kalimantan harus ditagih. "Pasalnya masyarakat Kalimantan juga ingin bisa menikmati pembangunan yang langsung dirasakan. Walaupun kita tahu keuangan pusat memang terbatas," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini kepada Kalteng Pos di Palangka Raya, beberapa waktu lalu. Apalagi, katanya, pembangunan jalan trans Kalimantan juga merupakan keinginan pemerintah pusat untuk membuka keterisolasian. Karena dengan adanya jalan-jalan yang menyambungkan empat provinsi di Kalimantan itu tentu keterisolasian dengan sendirinya terbuka. "Tidak seperti sekarang yang cuma gemanya saja," ucapnya. Namun begitu, tegas Srie, yang lebih ditekankan adalah pengawasan mutu jalan trans Kalimantan yang dibangun. Karena diketahui selama ini dana yang sudah dikucurkan pusat untuk membangun jalan di Kalimantan jumlahnya tidak sedikit. Tapi lagi-lagi, jalan yang dibangun mutunya tidak sesuai harapan. "Kita lihat saja banyak jalan di daerah perbatasan yang baru selesai dibangun sudah rusak lagi. Percuma saja anggaran besar kalau mutu jalan tidak dijaga, sehingga rusak lagi-rusak lagi," ungkap Srie. Untuk itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Kalteng IV (Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya) ini menyarankan, bila nanti dana untuk pembangunan jalan trans Kalimantan turun, maka pilihlah kontraktor yang betul-betul punya komitmen. "Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan terhadap ruas-ruas jalan yang dibangun," ujarnya. Sebelumnya diberitakan, empat provinsi di Kalimantan mulai meradang. Belum lama ini, delegasi empat pemerintah provinsi se-Kalimantan itu menemui anggota DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR Jakarta. Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah pusat soal upaya perbaikan jalan trans Kalimantan yang melintasi daerah masing-masing. (mad/sma)
