http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=13921
Sabtu, 31 Januari 2009 , 08:12:00 Sikap Politik yang Keliru Golput dalam Pemilu PONTIANAK - Jumlah masyarakat Kalimantan Barat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tergolong tinggi. Terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan golput diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih. Ketua Komisi Pemilu Kalbar AR Muzammil menilai fatwa itu sebagai ajakan ulama agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. "Seruan itu juga bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran nilai-nilai demokrasi seorang warga negara," kata Muzammil di Pontianak, Jumat (30/1). Argumentasi berbeda itu mestinya tidak diperdebatkan. Semua pihak harus berpartisipasi dalam menekan angka golput dengan paradigma yang sama. Golput juga sikap politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. "Aturan mewajibkan bukan mengharuskan. Tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi pemilih yang mengabaikan kewajiban itu. Kami tetap berupaya agar angka golput tidak bertambah," katanya. Kebijakan itu tercantum dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu pada Bab IV Hak Memilih Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih." Kemudian ayat (2) menyebutkan, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih." Kemudian pada Pasal 20 disebutkan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."Data KPU Kalbar menyebutkan, angka golput tertinggi terjadi di Kota Pontianak saat pemilihan walikota pada Oktober 2008. Dari 411.774 pemilih tetap, sebanyak 159.452 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tingkat golputnya mencapai 38,72 persen. Sementara angka golput terendah terjadi di Melawi saat pemilihan bupati pada 2005. Dari 104.954 pemilih sebanyak 13.703 orang memilih golput. Tingkat golputnya sekitar 13,06 persen. Pengamat Hukum dari Universitas Tanjungpura Rousdy Said mengatakan perlu kajian ilmiah untuk mengurangi tingginya angka golput. KPU, parpol, dan caleg harus rajin sosialisasi agar golput bisa ditekan. Banyak faktor yang mendasari seseorang memilih golput. Di antaranya, namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, berhalangan tetap, tidak percaya kepada calon, dan belum paham tata cara penggunaan suara. Wakil Ketua DPD Partai Hanura Kalbar Syafruddin Nasution menilai golput hadir karena pilihan masyarakat terhadap calon tidak beragam. Kehadiran partai-partai alternatif dengan calon beragam diyakini bisa menekan angka golput. "Kami sudah lakukan formulasi khusus untuk menekan angka golput. Semua kader, pengurus, anggota partai, dan caleg diberdayakan sehingga masyarakat mau menggunakan hak pilihnya," kata Nasution. Pandangan lain terkait fatwa haram golput disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Zulfadhli. Golput itu bagian dari sikap demokrasi berpolitik. Setiap pemilih bebas menggunakan hak pilihnya. "Sistem pemilu telah berubah. Rakyat kini bisa menentukan pemimpinnya secara langsung. Ini membuktikan bangsa kita telah bersikap dewasa dalam berdemokrasi," ungkap Zulfadhli.Di Partai Golkar, gerakan pendidikan politik itu sudah lama dilaksanakan. Untuk menekan angka golput, Golkar memberdayakan kader dan calegnya agar lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. "Kami tidak hanya ingin meraup suara terbanyak. Kami ingin memberikan konstribusi positif bagi masyarakat," paparnya. Ketua DPW Partai Merdeka Kalbar Tobias Ranggie pun begitu. Fatwa golput haram sepatutnya dihargai. MUI memiliki alasan yang kuat untuk mengharamkan golput. Namun keputusan pemilih untuk golput juga mesti dihargai. "Mereka yang memilih golput sebaiknya jangan melontarkan kritikan kepada pemimpin terpilih. Konsekuensi ini harus dijunjung tinggi sebagai bentuk dari sikap politik seorang golput," katanya. Ia menambahkan, "Siapapun pemimpin yang terpilih, kelompok golput hendaknya bisa menghormati hasil pemilihan yang ada. Ini penting demi kelangsungan demokrasi bangsa." Tobias mengimbau masyarakat tidak memilih golput sebagai satu sikap politik. Menurutnya, golput itu satu pilihan yang keliru. (mnk/go
