Jawa Pos Senin, 02 Februari 2009 ] Merenungi Pilgub; Demokrasi Memang Menjengkelkan?
PEMILIHAN gubernur Jatim sudah dalam tahap ''dilupakan''. Emosi masyarakat sudah sulit dibangkitkan untuk menengok hajatan demokrasi yang mestinya penting ini. Ketika KPU Jatim mengumumkan hasil pemenang pilgub, yakni pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa), tak ada reaksi yang mencolok. Untuk ukuran hajatan sebesar ini, biasanya ada kelegaan atau sorak sorai ketika selesai. Hajatan pilgub Jatim ini acara besar sekali. Sejak putaran I, total dana yang dihabiskan mencapai Rp 835.000.000.000. Rinciannya, putaran I Rp 550 miliar, putaran II Rp 270 miliar, dan ronde tambahan Rp 15 miliar. Itu uang semua? Begitu tanya banyak orang. Ya, tentu saja uang semua! Bila dana sebesar ini berwujud proyek-proyek infrastruktur, yang diuntungkan masyarakat banyak. Sedangkan untuk pilgub, yang diuntungkan paling-paling percetakan dan pabrik kertas. Kalaupun dana itu menetes untuk honor para panitia, jumlah yang didapatkan tak memadai. Tetesannya juga bukan kepada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan negara. Seperti pernah ditulis di Jati Diri koran ini, jalan untuk menduduki kursi di Gedung Grahadi jauh lebih panjang dibandingkan jalan menduduki Gedung Putih. Pemilunya bareng, 4 November, tetapi presiden terpilih Barack Obama sudah dilantik 20 Januari (Jawa Pos, 21 Januari). Pemilu 4 November itu pun pilgub putaran kedua. Sedangkan putaran pertama sudah lima bulan sebelumnya, 23 Juli. Ketika pilgub ronde tambahan akhirnya selesai, masih ada tanda-tanda pilgub ini belum selesai dengan mulus. Koran ini pernah mengkritik karena pilgub ini menjadi yang termahal (Jati Diri, 5 November 2008). Siapa yang harus dikecam karena mahalnya pilgub ini? Pembuat undang-undang! Semestinya pilgup, pilbup, pilwali, bahkan pilpres cukup satu putaran. Tak perlu angka ''threshold'' 30 persen atau lebih dari 50 persen untuk memenangkan pemilihan pemimpin politik. Toh tak akan berkurang legitimasinya, berapa pun persentase kemenangan itu, kalau sejak semula disepakati. Ketika pemerintahan berjalan, tak ada lagi yang mengingat-ingat berapa dulu persentase perolehan suara seorang pemimpin pemerintahan. Pemilu yang mahal akan membuat demokrasi terasa menjadi barang mewah dan menjengkelkan. Bila ini terjadi, rakyat bisa-bisa tak percaya pada demokrasi. Seolah-olah demi demokrasi berapa pun rupiah harus dibayarkan. Padahal, kebutuhan konkret rakyat masih banyak yang harus diprioritaskan. Di provinsi dengan 6,65 juta penduduk miskin (Maret 2008), rasanya tak pantas membelanjakan ratusan miliar rupiah ''hanya'' untuk memilih seorang gubernur. Patut diingat juga, Jatim praktis ''tanpa gubernur'' sejak 26 Agustus, ketika Imam Utomo habis masa jabatannya. Pejabat gubernur Setya Purwaka mengisi kekosongan itu meski dia bukan gubernur yang terpilih secara demokratis. Berarti selama lima bulan ''tanpa gubernur'' pun ternyata rakyat baik-baik saja. Semuanya berjalan normal. Rakyat terkesan tak terganggu tanpa ada gubernur definitif. Untuk itu, bila nanti gubernur-wakil gubernur baru benar-benar dilantik, silakan mulai mengaca diri. Apa guna diri mereka buat rakyat. Bila ''tanpa gubernur'' rakyat bisa hidup baik-baik saja, mereka harus membuatnya lebih dinamis dan berkemajuan. Jangan malah menjadi beban rakyat, karena, misalnya, terjerat persoalan hukum. Jalan ke Grahadi sangat panjang. Jalan ke Gedung Putih jauh lebih ringkas. Jalan yang ringkas itu sudah berhasil menemukan ''tokoh impian'' Amerika. Yakinkah kita bahwa setelah proses yang panjang dan ''sakit'' dalam pilgub ini Jatim kita juga menemukan tokoh impian? (*)
