http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009030606000571
Jum'at, 6 Maret 2009
OPINI
'Save Our Nation'
Firdaus Muhammad
Ketua Lakpesdam NU dan Dosen Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Ada apa dengan negeri ini? Kondisi negeri ini makin memprihatinkan
sehingga hampir sulit menatanya kembali. Sejak kapan negeri ini mengalami
krisis? Bisa saja dijawab, kapankah negeri ini terbebas dari krisis? Soekarno
memulai kemimpinannya dengan kondisi krisis yang kritis, demikian juga Soeharto
hingga reformasi menjemput.
Bangsa ini "mengidap" krisis kepemimpinan, belum ada figur pemimpin ideal
dalam menyelamatkan negeri ini. Sebab itu, negeri ini hanya bisa diselamatkan
jika kita memiliki mental membangun solidaritas dan komiten kebangsaan demi
integrasi nasional dalam bingkai save our nation.
Komitmen ini patut dikhotbahkan di tengah hiruk pikuk memasuki Tahun
Politik 2009, di saat anak negeri dihadapkan pada peliknya persoalan yang
"mengancam" masa depan negeri.
Kekhawatiran ini beralasan jika kita hendak kembali menengok jejak
reformasi ditelusuri pasca-Orde Baru. Betapa pengorbanan "syahid reformis"
berhasil melahirkan wajah baru kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.
Tetapi kini, arah reformasi yang diperjuangkan semakin bias. Barisan mahasiswa
yang berhasil merancang-bangun bangsanya terpaksa mengelus dada. Perjuangannya
memperbaiki sistem politik dengan wajah negara yang lebih demokratis, nyatanya
diambil alih oleh reformis kesiangan yang merupakan "produk lama" pewaris Orde
Baru. Akibatnya, reformasi mengalami disorientasi. Demokrasi menjadi slogan.
Demokrasi Prematur
Realitas tersebut menjadi cerminan wajah demokrasi yang acap dibanggakan,
bahkan mendapatkan pengakuan negara lain. Jika bangsa ini benar-benar sebagai
negara demokratis, kenapa riak-riak demokrasi acap meletup dengan
anarkisme--anarkisme politik yang dipicu kekalahan pilkada atau pemekaran
wilayah menjadi potret demokrasi yang diagungkan. Jangan-jangan demokrasi hanya
dikultuskan dalam aras simbolik dan kubangan teoritik politik, tidak membumi.
Dalam amatan penulis, demokrasi di Indonesia cenderung terlahir secara
prematur. Betapa bangsa ini merayakan kebebasan secara kebablasan
pascatumbangnya Orde Baru, 21 Mei 1998. Momentum lahirnya demokrasi hanya
sesaat setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden.
Artinya, mustahil rancang bangun negara demokratis ditegakkan hanya dalam
waktu sekejap itu. Tetapi membutuhkan proses panjang membangun negara
demokratis. Jangan-jangan rakyat yang diklaim sebagai penegak demokrasi itu,
justru tidak mampu menyelami makna substantif demokrasi itu sendiri.
Mungkin inilah implikasi kelahiran demokrasi secara prematur. Di mana
anak bangsa tidak pernah bermimpi akan menghirup kebebasan di era reformasi.
Tidak pernah ada pendidikan politik sehingga reformasi hanya melahirkan
semangat tanpa mempersiapkan tokoh-tokoh "ratu adil" yang dapat menyelamatkan
negara ini dari keterpurukannya yang panjang.
Demokrasi produk reformasi mahasiswa 1998 hanya melahirkan "reinkarnasi"
orang-orang lama, duplikat Orde Baru yang berjubah reformis. Mungkinkah
demokrasi ditegakan di pundak mereka? Benarkah rakyat kita telah menyelami
makna demokrasi dari produk reformasi itu. Inilah sesungguhnya persoalan yang
sedang kita alami.
Demokrasi (mungkin) hanya "dagangan" politik sejumlah elite. Padahal
sejatinya demokrasi tidak semata dimaknai sebagai simbol apalagi dagangan,
tetapi seharusnya menjadi laku. Untuk itu diniscayakan tumbuhnya kesadaran
kolektif untuk memaknai demokrasi dalam laku. Sehingga rakyat dan elite
memiliki hubungan "saling memberi dan saling menerima" (take and give). Bukan
mengorbankan rakyat untuk menjadi "pijakan" menggapai kekuasaan. Rakyat hanya
digadaikan untuk kepentingan politik sesaat.
Bila demikian adanya, tentu cita-cita reformasi dengan sejumput
idealitasnya justru "mati suri". Disorientasi reformasi dilatari realitas yang
mengabaikan semangat kaum reformis, saat politik adiluhung dikeranda beriringan
reinkarnasi Orde Baru kian menjelma. Jangan-jangan, justru kini perlu
menciptakan momentum melahirkan reformsi jilid kedua dengan semangat save our
nation tadi.
Semangat ini membuncah ketika secara nyata saat kita memasuki ajang masa
kampanye, menjelang Pemilu April mendatang yang bermuara pada primordialisme
politik. Rakyat dihadapkan lagi dengan kompetisi politik meraih kekuasaan
dengan mengabaikan kompetensi. Lebih memperihatinkan lagi, jika menyimak
sejumlah kampanye elite politik melalui partai-partai di media massa dengan
mengklaim kinerja pemerintah secara kolektif itu, sebagai hasil perjuangan
partainya.
Setidaknya, saat ini kita perlu merawat reformasi mental untuk menjaga
keselamatan negeri ini di tangan anak-anak bangsa melalui penguatan etika dalam
menata demokrasi. Sebuah tatanan demokrasi yang mengedepankan kesetaraan,
solidaritas, dan komitmen kebangsaan demi menjaga integrasi nasional. Untuk
itu, yang dirindukan negeri ini untuk membangun demokrasi secara ideal. Di
antaranya dengan mengartikulasikan politik rasional dalam menata negara. Di
mana rakyat memiliki kekuatan untuk tetap melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Melakukan kontrol terhadap kekuasaan oleh rakyat, dapat wujudkan bilamana
sistem dapat dijalankan dengan semangat save our nation. Persoalan serius yang
dihadapi karena reformasi tidak melahirkan "orang-orang baru" dalam menjalankan
sistem yang diimpikan. Fatalnya justru dikendalikan orang-orang lama yang
merupakan produk Orde Baru dalam alam feodalisme sebagai "rahim" yang
melahirkan krisis yang menjadikan Indonesia kritis?
Yang dirindukan negeri ini pemimpin yang memiliki komitmen save our
nation melalui sistem dan penataan kekuasaan secara benar, tanpa penyimpangan.
Sebaik apa pun sistem yang dirancang, jika tetap dikendalikan secara tidak
benar oleh pemimpin yang hanya mengedepankan syahwat kekuasaan, kepentingan dan
uang. Jika realitas ini berlanjut, perlu melahirkan reformasi jilid kedua untuk
save our nation.
<<bening.gif>>
