Jawa Pos Sabtu, 16 Mei 2009 ]
Deklarasi dengan SBY, Boediono Jawab Keraguan DEKLARASI pasangan capres-cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono tadi malam seakan bernuansa deklarasi kemenangan. Tak ada keraguan sedikit pun dari pasangan ini untuk lolos ujian rakyat dalam pilpres Juli nanti. SBY menyebut 2009-2014, ''Insya Allah, akan menjadi pengabdian saya yang terakhir.'' Sedangkan Boediono dengan mantap menyebut posisinya di samping SBY sebagai ''tugas yang sama sekali baru, yang tantangan risikonya lebih besar.'' Seakan mereka sudah pasangan presiden dan wakil presiden yang sukses terpilih. Optimisme itu tak berlebihan. Popularitas SBY memang belum tertandingi. Fenomena kemenangan Partai Demokrat diperkirakan akan berlanjut dalam pilpres nanti. Popularitas itu diperkirakan meningkat setelah Boediono memberikan pidato yang sangat meyakinkan. Gubernur BI yang segera mundur tersebut mampu menjawab semua kritikan dengan pernyataan yang gamblang. Kritikan atas kecurigaan dia neoliberal dan proasing dijawab dengan jernih ketika dia me-review Indonesia Menggugat yang dilakukan Bung Karno dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Ekonom asal UGM itu menegaskan, saat ini Indonesia juga menghadapi penjajahan luar (dia ditepuktangani saat bicara ini) dan juga dari dalam. Dia juga berjanji akan terus bekerja untuk membuat Indonesia lebih baik dan rakyat keluar dari kemiskinan, keterpurukan, dan kesewenang-wenangan. Boediono juga punya kecocokan chemistry dengan SBY ketika menegaskan visinya soal antikorupsi. Dengan blak-blakan dia menegaskan sikapnya soal suap, kepentingan bisnis keluarga, dan kepentingan pribadi. Semuanya harus dikalahkan oleh kepentingan bangsa. Tentang kebijakan ekonomi yang pasti akan mendapat aplaus dari para entrepreneur adalah penegasan Boediono bahwa negara jangan terlalu banyak mencampuri urusan rakyat karena akan menyebabkan kemandekan kreativitas. Namun, dia juga menegaskan, jangan sampai negara tidur dan harus tetap memberantas korupsi. Secara keseluruhan, pidato Boediono itu mampu menjawab kritikan atas penolakan terhadap dirinya. Dia memandang penolakan itu sebagai wujud demokratisasi. Suara yang berbeda tak akan dibungkam. Namun, Boediono juga cukup pas ketika tidak masuk dalam kritikan dikotomi politis, yakni Islam dan nasionalis. Ungkapan SBY bahwa Boediono muslim yang lurus dan cerdas sudah cukup untuk menepis kritik tersebut. Memang seharusnya, dikotomi Islam dan nasionalis jangan selalu ditabrakkan. Itu sudah sangat tidak relevan. Partai-partai yang berbasis politik Islam kini terus beringsut dari kanan ke tengah. Dan, partai-partai yang berakar nasionalis juga cemas bila dikatakan terlalu kiri. Mereka sangat mengakomodasi orang-orang yang kemuslimannya tak diragukan. Partai yang berakar Islam maupun nasionalis memang harus lebih mengurangi fanatisme. Sebab, fanatisme yang sempit mengurung diri dalam langit-langit politik yang rendah. Mereka pasti tidak akan bisa dominan. Sikap akomodatif akan membuka langit-langit itu sehingga kemungkinan membesar akan seluas langit. Ingat, rakyat kita, dari pemilu ke pemilu, sudah menunjukkan kemajuan luar biasa untuk lebih rasional dalam berpolitik dan meninggalkan sekat-sekat usang. Kini seorang muslim tak perlu dicurigai nasinonalismenya dan orang nasionalis sudah tak ragu menampakkan kemuslimannya. Patut dicermati, kenapa partai-partai berbasis Islam selalu kalah besar dari partai berbasis nasionalis dalam pemilu lalu. Bisa jadi, itu karena para elite partai (dan analis politik) terlambat merevisi pikiran dikotomisnya. Sebab, Islam ternyata sudah diterima dengan antusias dalam kelompok apa pun. Islam telah keluar dari simbol-simbol yang bisa menyempitkan dirinya. Bukankah ini pantas dibanggakan sebagai cermin Islam yang merahmati?. ++++ Jawa Pos [ Sabtu, 16 Mei 2009 ] Wakil yang Tidak Penting DALAM model pemilihan langsung di negara kita, peran seorang wakil (presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota) sangat penting. Maka, tak heran jika para calon presiden atau kepala daerah sangat jeli dan hati-hati dalam memilih seorang wakil untuk mendapatkan dukungan yang signifikan. Ironisnya, pasca pemilihan banyak sekali terjadi ketidakharmonisan di antara mereka. Akibatnya, jabatan seorang wakil tidak begitu berfungsi karena hanya menjadi pelengkap. Karena itu, perlu dikaji ulang perlu-tidaknya seorang wakil, khususnya untuk kepala daerah. Handaya SE, Jl Lawu, Tawangmangu, Solo
