http://www.sinarharapan.co.id/cetak/detail-cetak/article/kebijakan-ekonomi-tiga-capres-tak-berkualitas/index.html
Sabtu, 23 Mei 2009 23:24
Kebijakan Ekonomi Tiga Capres Tak Berkualitas
OLEH: NOVAN DWI PUTRANTO
Jakarta - Kebijakan ekonomi yang telah disampaikan tiga calon presiden (capres)
di depan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) semuanya tidak berkualitas dan tidak
akan membuat masyarakat sejahtera.
Tiga calon presiden hanya menekankan semata-mata pertumbuhan ekonomi sehingga
tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. "Apa yang
disampaikan tiga capres tentang bagaimana membangun perekonomian nasional tidak
ada yang menjanjikan," kata ekonom Pusat Studi Ekonomi Pancasila (Pustep) UGM
Fahmy Radhi saat dihubungi SH, Sabtu (23/5).
Tiga calon presiden hanya menekankan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh
investasi asing sehingga dipastikan hanya menguntungkan masyarakat menengah ke
atas. "Berdasarkan track record ketiganya, sulit diharapkan kebijakan ekonomi
yang dilakukan mampu menurunkan angka kemiskinan," tandasnya.
Ia menyatakan kebijakan ekonomi harusnya tidak mendasarkan pada pertumbuhan
ekonomi yang mengandalkan investasi asing, tetapi lebih mengedepankan
pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial (sustainable growth and social
justice) atau pertumbuhan berkualitas sehingga kesenjangan sosial dapat
ditekan. "Pedagang pasar, pedagang kaki lima, kuli, buruh, nelayan, petani
tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan dan
diklaim sebagai keberhasilan triple track strategy," katanya.
Menurutnya, saat ini terjadi penyesatan dan pembodohan di masyarakat mengenai
pengertian ekonomi kerakyatan. "Masak BLT Rp 100.000 per bulan diklaim sebagai
pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Menurut saya, itu program yang justru
menjadikan rakyat Indonesia bermental pengemis," paparnya.
Ia juga mengkritik berbagai kebijakan ekonomi seperti Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kenaikan
gaji PNS. "Dana PNPM Mandiri sebagian justru digunakan repo (gadai saham) Grup
Bakrie di pasar saham, KUR dan gaji ke-14 diberikan menjelang pemilu. Inikah
yang diklaim sebagai kebijakan pro rakyat," tegasnya.
Fahmy mengingatkan, jika kebijakan ekonomi seperti ini terus dilanjutkan maka
dipastikan anak cucu yang menanggung dampaknya. Jumlah nominal utang akan terus
meningkat, liberalisasi ekonomi akan berjalan masif dan Indonesia, seperti
ramalan Soekarno, pelan-pelan akan menjadi bangsa kuli. Dampak lain yakni
kemiskinan akan meningkat, kesejahteraan masyarakat bawah akan merosot dan
kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin menganga.
Sementara itu, pengamat ekonomi Yanuar Rizky yang dihubungi SH, Sabtu,
menanggapi hasil dialog calon presiden yang diselenggarakan Kadin sejak awal
pekan lalu mengatakan, paparan kebijakan ekonomi tiga calon presiden masih
sebatas retorika dan belum ada terobosan baru. "Masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangan, tapi sayangnya tidak ada terobosan baru dalam
kebijakan ekonomi yang mereka sampaikan," katanya.
Secara khusus, Yanuar memberikan catatan pada masing-masing calon presiden yang
lebih cenderung " menjual" angka pertumbuhan ekonomi. Pertarungan visi dan misi
ekonomi tersebut juga masih memperdebatkan aliran ekonomi yang digunakan
masing-masing capres. "SBY tidak perlu malu mengakui kalau memang paham ekonomi
pasar bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," jelasnya.
Sebagai capres incumbent, lanjut Yanuar, Yudhoyono belum dapat membuktikan
kontrol negara dalam pasar bebas di Indonesia saat ini. Hal tersebut terbukti
dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas di mana masih banyak
masyarakat miskin dan tingginya jumlah pengangguran.
Dalam dialog dengan Kadin, Yudhoyono menegaskan dirinya bukan sepenuhnya
penganut neoliberal karena peran negara masih diperlukan. Pada kesempatan itu,
Yudhoyono juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di akhir
pemerintahannya jika terpilih nanti.
Sementara itu, apa yang ditawarkan pasangan Megawati-Prabowo masih memerlukan
cetak biru bagaimana mereka akan redistribusi industri ke masyarakat. "Mereka
harus jelaskan road map-nya seperti apa dan bagaimana mendistribusikan itu ke
masyarakat, jangan hanya di awang-awang," tuturnya.
Sedangkan kebijakan ekonomi Jusuf Kalla dipandang cukup pragmatis. Namun, JK
masih lemah di sektor pengelolaan finansial terutama perbankan. Sebenarnya,
lanjut Yanuar, kebijakan ketiga pasang capres bisa saling melengkapi. "Kontrol
negara diperlukan dalam mekanisme pasar, lalu bagaimana mendistribusikan ke
masyarakat kita ambil dari kebijakan Mega. Kita juga perlu punya sikap
pragmatis seperti JK. Ditambah bagaimana sekuritisasi modal," jelasnya.
Sebelumnya, tiga pasang capres yang berdialog dengan Kadin menyampaikan target
pertumbuhan ekonominya. Jusuf Kalla menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8
persen pada akhir pemerintahannya jika terpilih nanti. Capres Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono mematok angka 7 persen. Ia mengakui angka itu
merupakan target konservatif di tengah krisis global saat ini. Sedangkan
pasangan Megawati-Prabowo menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga dua digit atau
minimal 10 persen.
(sigit wibowo)
